PBB Heran Pembangunan Indonesia Belum Mengikuti Standar CPI

"Sekarang itu tidak ada. Sistem penganggaran adalah bagaimana lobi-lobi daerah, terkadang anggaran yang diajukan tidak untuk alokasi yang prioritas," tandasnya.

"Dengan CPI ini, bagi saya, adalah alat ukur apakah APBD kota atau kabupaten ini sudah ilmiah dan proporsional terhadap masalah yang ada di masing-masing atau tidak. Itu merupakan alat kendali pembangunan. Bappenas juga kayaknya belum punya," tandas Ridwan Kamil.

Baca juga: Ridwan Kamil Jadi Pembicara pada Forum UN-Habitat Assembly di Kenya

Kondisi Indonesia

Saat ditanya kondisi Indonesia jika diukur dengan standar CPI, Ridwan Kamil menyatakan enggan berspekulasi. Sebab, standar itu belum dipakai di Indonesia.

Namun jika merujuk pada ketepatan alokasi anggaran, ia mengatakan Indonesia memiliki nilai C. Ia menyebut, banyak anggaran yang dikeluarkan, namun kurang tepat sasaran.

"Menurut Menpan, dalam 1 tahun belanja negara, hampir Rp 300 triliun itu sebenarnya tak perlu dibelanjakan, mubazir, karena tidak membawa dampak," katanya.

Ia menceritakan pengalaman saat menjadi wali kota Bandung. Saat itu, ia meminta belanja lampu lalu lintas. Penganggaran pun dilakukan. 

"Namun yang muncul adalah motor vooridjer," kata Ridwan Kamil.

Baca juga: Ridwan Kamil: Ini Wajah Jawa Barat yang Sebenarnya...