Warga Tolak Kotak Suara Dibuka, Rekapitulasi di Nias Selatan Molor

Kompas.com - 16/05/2019, 14:25 WIB
KPU Sumut kembali meminta perpanjangan waktu untuk rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi yang harusnya selesai pada Minggu (12/5/2019)KOMPAS.com/MEI LEANDHA KPU Sumut kembali meminta perpanjangan waktu untuk rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi yang harusnya selesai pada Minggu (12/5/2019)

MEDAN, KOMPAS.com - Ketua KPU Sumut Yulhasni mengatakan, warga di Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, tidak setuju kotak suara Pemilu 2019 di Kecamatan Teluk Dalam dibuka. Hal itu yang membuat penghitungan suara untuk Kabupaten Nias Selatan molor.

Sebelumnya, Bawaslu merekomendasikan KPU Nias Selatan untuk menyandingkan data DAA1 dengan C1 plano tingkat TPS di 32 TPS di Kecamatan Toma. Rekomendasi itu berdasarkan pengaduan saksi Partai Bekarya pada rekapitulasi tingkat kabupaten dan kota di Nisel. 

"Sebenarnya masyarakat menolak rekomendasi Bawaslu, tapi KPU Nias Selatan kan. Suka atau tidak suka atau apapun reaksi dari masyarakat, wajib melaksanakan rekomendasi," kata Yulhasni melalui pesan singkat saat dikonfirmasi, Kamis (16/5/2019).

Baca juga: Kendala di Nias Selatan dan Deliserdang, Rekapitulasi di Sumut Molor Lagi


Yulhasni mengatakan, hingga kini petugas KPU Nias Selatan belum bisa mengakses dan masuk ke Teluk Dalam karena dihambat masyarakat di Kecamatan Toma.

Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polda Sumut. Pada prinsipnya kepolisian berharap tidak ada benturan antara polisi dengan masyarakat terkait rekomendasi tersebut.

Langkah yang paling mungkin yang bisa dilakukan KPU Sumut, kata Yulhasni adalah menyampaikan kepada Bawaslu Sumut disertai surat pernyataan dari KPU Nisel bahwa mereka tidak sanggup melaksanakan rekomendasi karena faktor keamanan.

Yulhasni mengatakan, jika secara keamanan tidak bisa dilaksanakan di Teluk Dalam, pihaknya  meminta agar dilaksanakan di Medan.

"Ditarik C1 plano-nya. Itu masalahnya, gak ada barang yang mau dilaksanakan rekomendasi Bawaslu," sambungnya.

Ditanya jika langkah itu tidak diterima saksi partai, Yulhasni bilang, ini urusan Bawaslu. Mereka bisa mencantumkan di formulir D2 atau formulir keberatan. 

"Masyarakat minta, jangan hanya di Kecamatan Toma saja yang direkomendasi Bawaslu. Seluruh kecamatan di Dapil 5, dibuka. Dugaan masyarakat Toma, di kecamatan lain juga terjadi praktik kecurangan," tegas Yulhasni. 

Baca juga: Situng KPU Papua Baru 10,1 Persen karena Caleg Rampas C1

Anggota Bawaslu Sumut Suhadi Sukendar Situmorang mengatakan, rekomendasi pihaknya untuk sinkronisasi ulang data formulir DA1 atau salinan hasil rekapitulasi surat suara tingkat kecamatan dan DAA1 yang mengacu pada formulir C1 plano sampai hari ini belum terlaksana di Kecamatan Toma.

Informasi yang mereka peroleh, petugas KPU Nisel belum berani turun meski keselamatannya dijamin Kapolres Nisel karena ada penolakan dari masyarakat.

Warga meminta semua kotak suara Dapil Nisel V dibuka. Informasi terakhir, masyarakat sudah mulai kooperatif dengan membuka blokade jalan.

Namun, tetap melakukan sweeping terhadap penyelenggara pemilu. Suhadi berharap, rekomendasi mereka segera dilaksanakan mengingat jaminan keamanan sudah diberikan pihak kepolisian.

"Anggota Bawaslu Nisel sudah di lokasi sejak kemarin, jadi tidak ada alasan bagi KPU Nisel untuk menunda pelaksanaan rekomendasi," kata Suhadi.

Soal permintaan masyarakat untuk membuka seluruh kotak suara Dapil Nisel 5 tingkat DPRD, menurut Suhadi tidak masuk dalam rekomendasi mereka dengan alasan persoalan ini tidak muncul saat proses rekapitulasi dan tidak ada bukti yang meyakinkan untuk merekomendasikan hal itu.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Jadi Korban Kekerasan Kelompok SMB, Kades Minta Polisi Tangkap Pelaku

Jadi Korban Kekerasan Kelompok SMB, Kades Minta Polisi Tangkap Pelaku

Regional
Risma Alokasikan APBD Sebanyak 32 Persen untuk Pendidikan, Ini Alasannya

Risma Alokasikan APBD Sebanyak 32 Persen untuk Pendidikan, Ini Alasannya

Regional
Walhi Sebut Kalsel Tak layak Jadi Ibu Kota Baru, Ini Alasannya

Walhi Sebut Kalsel Tak layak Jadi Ibu Kota Baru, Ini Alasannya

Regional
Tertangkap Curi Sapi, Seorang Pria Babak Belur Dihajar Warga

Tertangkap Curi Sapi, Seorang Pria Babak Belur Dihajar Warga

Regional
Istri Korban Mutilasi Gelisah Pelaku Lain Belum Ditangkap

Istri Korban Mutilasi Gelisah Pelaku Lain Belum Ditangkap

Regional
Ini Alasan Ayah Aniaya Anaknya yang Derita Gizi Buruk hingga Patah Tulang

Ini Alasan Ayah Aniaya Anaknya yang Derita Gizi Buruk hingga Patah Tulang

Regional
DKPP Jatuhkan Sanksi kepada Ketua dan Anggota KPU Cianjur

DKPP Jatuhkan Sanksi kepada Ketua dan Anggota KPU Cianjur

Regional
Jerat Kawat Sling Masih Melekat di Kaki Depan, Harimau Palas Akan Dioperasi

Jerat Kawat Sling Masih Melekat di Kaki Depan, Harimau Palas Akan Dioperasi

Regional
Aturan Tes Narkoba Sebelum Menikah, Ini Kata Para Calon Pengantin hingga Alasan Kemenag Jatim

Aturan Tes Narkoba Sebelum Menikah, Ini Kata Para Calon Pengantin hingga Alasan Kemenag Jatim

Regional
Pesawat Garuda Bermasalah, Ribuan Calon Jemaah Haji di Asrama Sudiang Makassar Terlantar

Pesawat Garuda Bermasalah, Ribuan Calon Jemaah Haji di Asrama Sudiang Makassar Terlantar

Regional
4 Kota Ini Segera Punya Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

4 Kota Ini Segera Punya Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

Regional
Berikut 7 Poin Fatwa MPU Aceh tentang Hukum Permainan PUBG

Berikut 7 Poin Fatwa MPU Aceh tentang Hukum Permainan PUBG

Regional
Risma Belum Tentukan Bentuk Pengelolaan Aset YKP Bernilai Rp 10 Triliun

Risma Belum Tentukan Bentuk Pengelolaan Aset YKP Bernilai Rp 10 Triliun

Regional
Puluhan Polisi Gendut Digembleng Program Diet di SPN Mojokerto

Puluhan Polisi Gendut Digembleng Program Diet di SPN Mojokerto

Regional
Viral Bangunan Sekolah Miris di Minahasa Selatan, Ini Penjelasan Wabup

Viral Bangunan Sekolah Miris di Minahasa Selatan, Ini Penjelasan Wabup

Regional
Close Ads X