Keluhan Buruh di Kulon Progo soal THR Kini Bisa Diadukan via WhatsApp

Kompas.com - 10/05/2019, 17:56 WIB
Ilustrasi THRShutterstock Ilustrasi THR


KULON PROGO, KOMPAS.com - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mempermudah cara buruh mengadu seputar Tunjangan Hari Raya ( THR).

Mereka membuka layanan lewat telepon maupun pesan singkat ke nomor telepon petugas Posko Pengaduan THR Disnakertrans Ritus Widyanurti di nomor 085868542507 dan Hadrianus Widiharyoko di nomor 081804112913.

Selain melalui telepon, pengadu juga bisa datang langsung ke posko THR di kantor mereka di Jalan Sugiman Nomor 03, Wates Kulon Progo. 

Kepala Disnakertrans Kulon Progo, Eko Wisnu Wardhana menyatakan, akan menindaklanjuti semua keluhan dan pengaduan seputar Tunjangan Hari Raya 2019 ini.


Baca juga: Perusahaan di Jawa Timur yang Telat Bayar THR akan Didenda

"Laporan (pengaduan) pekerja akan kami tindaklanjuti dengan datang ke perusahaan. Laporan itu bisa datang langsung (ke posko) atau lewat WA, intinya tersampaikan ke kami," kata Eko Wisnu, di kantor Pemkab, Jumat (10/5/2019).

Posko THR kembali berfungsi untuk menerima persoalan seputar THR. Baik itu yang tidak menerima, terlambat, hingga jumlah yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku.

Disnakertrans memastikan akan mendatangi perusahaan yang diadukan untuk membantu mediasi. Bila mediasi gagal, pihaknya akan melaporkan ke pegawai pengawas ketenagakerjaan.

Pemerintah bahkan sudah mensosialisasikan hal serupa pada 60 dari 80 pengusaha di Kulon Progo.

Mereka ini adalah para pengusaha yang mempekerjakan lebih dari 10 karyawan. "Bahkan, perusahaan yang belum datang akan didatangi," kata dia.

Dalam sosialisasi itu, Disnaker menghimbau agar perusahaan tidak perlu menunggu mendekati hari raya untuk menyalurkan THR. Eko Wisnu mengatakan, perusahaan sejatinya sudah memperhitungkan sejak semula.

Karenanya, masih menurut Eko, bila ada perusahaan belum memberi THR sesuai hak buruh, buruh bisa meminta bantuan mediasi.

"Kita biaa turun ke lapangan ke perusahaan-perusahaan," kata Eko.

Dunia usaha Kulon Progo sebenarnya cukup kondusif dari keluhan buruh soal THR. Disnaker menerima rata-rata 2-3 keluhan di tiap masa penyaluran THR hari raya keagamaan.

Baca juga: Gubernur Jatim Minta THR Karyawan Paling Telat Dibayar H-7 Lebaran

 

Keluhan biasanya terkait buruh terlambat menerima THR.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan Pekerja/ Buruh di Perusahaan memuat bahwa perusahaan wajib membayar THR pada buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, diberikan sebesar satu bulan upah.

Bagi pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan THR secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja/12 bulan x 1 bulan upah.

THR bagi pekerja atau buruh di perusahaan swasta, diberikan setidaknya satu minggu (H-7) sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Jadi Korban Kekerasan Kelompok SMB, Kades Minta Polisi Tangkap Pelaku

Jadi Korban Kekerasan Kelompok SMB, Kades Minta Polisi Tangkap Pelaku

Regional
Risma Alokasikan APBD Sebanyak 32 Persen untuk Pendidikan, Ini Alasannya

Risma Alokasikan APBD Sebanyak 32 Persen untuk Pendidikan, Ini Alasannya

Regional
Walhi Sebut Kalsel Tak layak Jadi Ibu Kota Baru, Ini Alasannya

Walhi Sebut Kalsel Tak layak Jadi Ibu Kota Baru, Ini Alasannya

Regional
Tertangkap Curi Sapi, Seorang Pria Babak Belur Dihajar Warga

Tertangkap Curi Sapi, Seorang Pria Babak Belur Dihajar Warga

Regional
Istri Korban Mutilasi Gelisah Pelaku Lain Belum Ditangkap

Istri Korban Mutilasi Gelisah Pelaku Lain Belum Ditangkap

Regional
Ini Alasan Ayah Aniaya Anaknya yang Derita Gizi Buruk hingga Patah Tulang

Ini Alasan Ayah Aniaya Anaknya yang Derita Gizi Buruk hingga Patah Tulang

Regional
DKPP Jatuhkan Sanksi kepada Ketua dan Anggota KPU Cianjur

DKPP Jatuhkan Sanksi kepada Ketua dan Anggota KPU Cianjur

Regional
Jerat Kawat Sling Masih Melekat di Kaki Depan, Harimau Palas Akan Dioperasi

Jerat Kawat Sling Masih Melekat di Kaki Depan, Harimau Palas Akan Dioperasi

Regional
Aturan Tes Narkoba Sebelum Menikah, Ini Kata Para Calon Pengantin hingga Alasan Kemenag Jatim

Aturan Tes Narkoba Sebelum Menikah, Ini Kata Para Calon Pengantin hingga Alasan Kemenag Jatim

Regional
Pesawat Garuda Bermasalah, Ribuan Calon Jemaah Haji di Asrama Sudiang Makassar Terlantar

Pesawat Garuda Bermasalah, Ribuan Calon Jemaah Haji di Asrama Sudiang Makassar Terlantar

Regional
4 Kota Ini Segera Punya Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

4 Kota Ini Segera Punya Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

Regional
Berikut 7 Poin Fatwa MPU Aceh tentang Hukum Permainan PUBG

Berikut 7 Poin Fatwa MPU Aceh tentang Hukum Permainan PUBG

Regional
Risma Belum Tentukan Bentuk Pengelolaan Aset YKP Bernilai Rp 10 Triliun

Risma Belum Tentukan Bentuk Pengelolaan Aset YKP Bernilai Rp 10 Triliun

Regional
Puluhan Polisi Gendut Digembleng Program Diet di SPN Mojokerto

Puluhan Polisi Gendut Digembleng Program Diet di SPN Mojokerto

Regional
Viral Bangunan Sekolah Miris di Minahasa Selatan, Ini Penjelasan Wabup

Viral Bangunan Sekolah Miris di Minahasa Selatan, Ini Penjelasan Wabup

Regional
Close Ads X