Kompas.com - 04/04/2019, 21:36 WIB
Terbukti menerima suap, Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap divonis majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Medan dengan hukuman tujuh tahun penjara dan dicabut hak pilihnya selama tiga tahun, Kamis (4/4/2019) handoutTerbukti menerima suap, Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap divonis majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Medan dengan hukuman tujuh tahun penjara dan dicabut hak pilihnya selama tiga tahun, Kamis (4/4/2019)

MEDAN, KOMPAS.com - Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider dua bulan penjara dalam kasus suap.

Selain itu, Pangonal juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp 42,28 miliar dan 218 dollar Singapura. Jika uang pengganti tidak dibayar dalam sebulan dan harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan kurungan badan selama setahun

Vonis tersebut disampaikan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor diketuai Erwan Efendi pada Pengadilan Negeri Medan, Kamis (4/4/2019). 

"Terdakwa juga dihukum dengan dicabut haknya untuk dipilih selama tiga tahun. Hukuman ini berakhir setelah terdakwa menjalani hukuman pokoknya," ucap Erwan sambil mengetuk palu, Kamis. 

Baca juga: Fakta Sidang Korupsi Pangonal Harahap, Menangis saat Bertemu Istrinya hingga Dugaan Danai Kampanye Pilgub Sumut

Putusan hakim ini berdasarkan pasal yang dilanggar terpidana, yaitu Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Terdakwa dinilai hakim sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Vonis tersebut lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK). Sebelumnya, Dody Sukmono, salah satu tim jaksa menuntut terpidana dengan hukuman delapan tahun penjara, denda Rp 250 juta, subsider empat bulan kurungan.

Membayar uang pengganti sebesar Rp 42,28 miliar dan 218.000 Dollar Singapura. Dengan ketentuan jika tidak dibayar dan harta bendanya tidak mencukupi untuk menutupi kerugian negara maka diganti dengan kurungan badan selama setahun. Selain itu, Pangonal juga dituntu hukuman tambahan, yaitu dicabut hak pilihnya selama 42 bulan. 

"Ini untuk menghindari Indonesia dipimpin oleh orang yang pernah melakukan korupsi," kata Dody.

Dari dakwaan jaksa diketahui, terdakwa menerima suap berbentuk hadiah uang sebanyak Rp 42 miliar lebih dan 218.000 Dollar Singapura dari Asiong.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usai PON XX, Pendapatan Sektor Konstruksi di Papua Meningkat hingga Rp 926 Miliar

Usai PON XX, Pendapatan Sektor Konstruksi di Papua Meningkat hingga Rp 926 Miliar

Regional
Salatiga dan Kabupaten Semarang Dilanda Gempa, Pemprov Jateng Siapkan Tenda Darurat

Salatiga dan Kabupaten Semarang Dilanda Gempa, Pemprov Jateng Siapkan Tenda Darurat

Regional
Kesembuhan Covid-19 di Papua Capai 96,7 Persen, Masyarakat Diminta Tak Lengah

Kesembuhan Covid-19 di Papua Capai 96,7 Persen, Masyarakat Diminta Tak Lengah

Regional
Tinjau PTM di Pangandaran, Wagub Uu Minta Sekolah Hasilkan Metode Belajar Kreatif

Tinjau PTM di Pangandaran, Wagub Uu Minta Sekolah Hasilkan Metode Belajar Kreatif

Regional
Terima Kunjungan Atlet Taekwondo Ungaran, Ganjar: Atlet Muda Harus Dipersiapkan Sejak Dini

Terima Kunjungan Atlet Taekwondo Ungaran, Ganjar: Atlet Muda Harus Dipersiapkan Sejak Dini

Regional
Ridwan Kamil Sebut Jabar Punya Perda Pesantren Pertama di Indonesia

Ridwan Kamil Sebut Jabar Punya Perda Pesantren Pertama di Indonesia

Regional
Dompet Dhuafa dan Kimia Farma Berikan 2.000 Dosis Vaksin untuk Masyarakat Lombok Barat

Dompet Dhuafa dan Kimia Farma Berikan 2.000 Dosis Vaksin untuk Masyarakat Lombok Barat

Regional
Buka Kejuaraan UAH Super Series, Ridwan Kamil Adu Kemampuan Tenis Meja dengan Ustadz Adi Hidayat

Buka Kejuaraan UAH Super Series, Ridwan Kamil Adu Kemampuan Tenis Meja dengan Ustadz Adi Hidayat

Regional
Peringati Hari Santri, Ganjar Berharap Santri di Indonesia Makin Adaptif dan Menginspirasi

Peringati Hari Santri, Ganjar Berharap Santri di Indonesia Makin Adaptif dan Menginspirasi

Regional
Peringati HSN 2021, Wagub Uu Nyatakan Kesiapan Pemprov Jabar Bina Ponpes

Peringati HSN 2021, Wagub Uu Nyatakan Kesiapan Pemprov Jabar Bina Ponpes

Regional
Ridwan Kamil Pastikan Pemerintah Gelontorkan Rp 400 Triliun untuk Bangun Jabar Utara dan Selatan

Ridwan Kamil Pastikan Pemerintah Gelontorkan Rp 400 Triliun untuk Bangun Jabar Utara dan Selatan

Regional
Gencarkan Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Gandeng Pihak Swasta

Gencarkan Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Gandeng Pihak Swasta

Regional
AOE 2021 Dimulai Besok, Jokowi Dipastikan Hadir Buka Acara

AOE 2021 Dimulai Besok, Jokowi Dipastikan Hadir Buka Acara

Regional
Dukung Pesparawi XIII, YPMAK Beri Bantuan Rp 1 Miliar

Dukung Pesparawi XIII, YPMAK Beri Bantuan Rp 1 Miliar

Regional
9 Pemda di Papua Raih WTP, Kemenkeu Minta Daerah Lain di Papua Termotivasi

9 Pemda di Papua Raih WTP, Kemenkeu Minta Daerah Lain di Papua Termotivasi

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.