Tim Kampanye di Demak Siap Menangkan Jokowi-Ma'ruf dengan Terhormat dan Bermartabat

DEMAK, KOMPAS.com - Tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin tingkat Kabupaten Demak, Jateng, resmi terbentuk.

Sembilan partai politik, terdiri dari PDI Perjuangan, PKB, PPP, Golkar, Nasdem, Hanura, Perindro, PKPI, dan PSI yang tergabung dalam koalisi Indonesia kerja itu, siap memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin menjadi Presiden dan wakil presiden RI periode 2019-2024.

"Kita sepenuh hati memberikan dukungan kepada pasangan Bapak Jokowi dan Kyai Ma'ruf Amin. Apapun alasannya, 17 April nanti, kita harus menang, " kata Yazinul Fatta, sekretaris tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf Kabupaten Demak, seusai deklarasi tim kampanye daerah Jokowi - Ma'ruf di Ponpes Al Islah, Kabupaten Demak, Jateng, Minggu (7/10/2018).

Menurutnya, dengan modal dukungan sebanyak 66 persen kursi di DPRD Demak atau sebanyak 33 anggota legislatif, tim koalisi Indonesia kerja optimistis mampu meraih suara 70 persen dalam Pilpres 2019.

Baca juga: Tim Kampanye Jokowi-Maruf 5.279 Orang, Prabowo-Sandiaga 94 Orang

"Insya Allah angka 70 persen ini realistis, bahkan bisa lebih. Apalagi kita didukung oleh kaum Nahdliyin, pesantren, barisan Kyai Ma'ruf Amin dan pemilih milenial yang tentunya mengenal Bapak Jokowi sebagai sosok presiden yang merakyat," bebernya.

Zayinul menambahkan, tim koalisi Indonesia kerja, telah menginstruksikan kepada jajaran pengurus struktural partai, organisasi sayap, kader dan simpatisan partai di tingkat Kabupaten Demak agar bergerak bersama dan bergotong-royong dalam memenangkan pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 itu.

"Kami disini (Demak) siap memperjuangkan dan memenangkannya dalam Pilpres 2019. Kemenangan yang terhormat dan bermartabat. Yang tinggi tanpa harus merendahkan dan yang besar tanpa harus mengecilkan," ujarnya.

"Semuanya kita gerakkan untuk melakukan kerja pemenangan melalui cara-cara yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan, berintegritas, tanpa hoaks, politisasi SARA dan tanpa politik uang," lanjutnya.