Din Syamsuddin Soal Pilpres 2019: Jangan Ada Politik Hitam Putih...

MALANG, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin meminta semua umat Islam menyikapi dinamika politik menjelang Pemilu Presiden 2019 dengan niatan yang baik dan pikiran yang cerdas. Din meminta tidak ada dikotomi antara hitam dan putih terhadap calon akan bersaing.

"Memang Pilpres adalah sebuah ajang untuk memilih pemimpin yang akan memimpin kehidupan bangsa. Maka diharapkan pula bisa membawa aspirasi umat Islam. Namun pesan saya dalam menyikapi proses politik itu jangan terjebak pada hitam putih," katanya saat menghadiri Muktamar XVIII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jumat (3/8/2018).

"Apalagi yang putih itu belum tentu putih dan yang hitam itu belum tentu hitam. Lihatlah segala sesuatu itu dalam keutuhannya," imbuhnya.

Baca juga: TGB: Tak Relevan Bicara 2019 kalau Keadaan Kita seperti Suriah dan Afghanistan

Menurutnya, segala sesuatu ada sisi positif dan negatifnya. Selain itu, setiap orang memiliki kesempatan untuk merubah diri. Sehingga, Din yang saat ini menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak sepakat jika ada dikotomi hitam dan putih.

"Seorang manusia itu punya peluang untuk berubah. Semuanya, everybody is in the proses of the becoming. Proses menjadi. Orang yang sekarang baik bisa menjadi tidak baik. Orang yang sekarang tidak baik bisa menjadi baik," terangnya.

"Nah saya pribadi melihat dari kedua kemungkinan kubu pasangan capres cawapres yang ada, yaitu Pak Jokowi pada satu sisi dan Pak Prabowo pada sisi yang lain, sama - sama mengandung potensi kebaikan bagi bangsa, Islam, dan umat Islam. Saya tidak sepakat kalau dilihat secara hitam putih. Sekali lagi seolah - olah apa ada, yang hitam dan putih," katanya.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Jokowi Tak Akan Bisa Diprovokasi soal Cawapres

Karenanya, Din berharap kepada semua ulama bisa memberikan pencerahan kepada semua umat Islam bahwa pendapat yang berbeda di kalangan ulama merupakan hal yang biasa. Sehingga wajar ada ulama yang cenderung ke pihak tertentu dan ada ulama condong ke pihak yang lainnya. Menurutnya, hal seperti itu jangan sampai menjadi pemicu konflik.

"Ijtihad yang berbeda wajar saja. Di kalangan ulama, di kalangan manapun pasti ada perbedaan pendapat. Ulama tertentu akan cenderung pada A, ulama yang lain cenderung pada B, itu sangat wajar yang penting jangan berkonflik dan jangan memberikan judgement, penilaian yang absolut apalagi dengan labelisasi yang bersifat peyoratif," terangnya.

Sementara itu, sampai sejauh ini dinamika politik jelang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden mengarah pada dua poros. Yaitu poros Presiden Joko Widodo yang sudah membentuk koalisi dan poros Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang masih dalam proses penjajakan koalisi.