Temukan 3 Juta DPT Potensi Bermasalah, Tim Sudirman-Ida Lapor Bawaslu

SEMARANG, KOMPAS.com – Tim pemenangan pasangan Sudirman Said-Ida Fauziyah melaporkan temuan potensi 3 juta pemilih bermasalah di daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Jawa Tengah.

“Kami laporkan ke Bawaslu Jateng pada 8 Juni kemarin,” kata juru bicara tim pemenangan Sriyanto Saputro, di posko Merah Putih, Senin (11/6/2018) malam.

Terkait temuan itu, tim sukses pasangan nomor urut 2 itu meminta Bawaslu menyelesaikan masalah DPT dengan memanggil KPU.

Ia juga minta partai koalisi dan relawan untuk mengecek masalah tersebut di lapangan.

“Kami minta PPS dan KPPS coret itu pemilih ganda dan pemilih invalid,” tutur dia.

Baca juga: Tim Sudirman-Ida Menduga 3 Juta DPT di Pilkada Jateng Bermasalah

Dalam temuannya, Sriyanto mengemukakan, DPT di Pilkada Jateng masih bermasalah. Dalam satu NIK, terdapat dua nama di TPS yang sama.

Selain itu, dia juga menemukan satu NIK muncul 3 orang nama di TPS yang berbeda.

“Itu kami cek langsung dan kami sampaikan di depan petugas KPU Jawa Tengah,” ucap Sriyanto.

Selain temuan itu, tim menemukan potensi data pemilih yang tidak valid.

Ia mencontohkan, dalam kartu keluarga identitas nomor KK ditulis 0 dan bintang. Nomor KK dari provinsi lain juga masuk dalam DPT Pilkada Jateng. Identitas seperti itu dinilai tidak wajar.

“Ini bukan ngarang, kita temukan seperti itu. Saya sebagai penyelenggara baru kali ini dapat disembunyikan pakai bintang. Lalu KK tidak berasal dari Jateng. Kode Jateng (33) tapi di Cilacap banyak kode KK 32,” ucapnya.

Baca juga: Survei Charta Politika: Elektabilitas Ganjar-Taj Yasin 70,5 Persen, Sudirman-Ida 13,6 Persen

Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah Fajar Subkhi mengaku telah menerima pelaporan dari tim sukses pasangan nomor urut 2 tersebut.

Namun terkait jumlah potensi 3 juta pemilih ganda dan invalid masih dalam tahap perhitungan lebih lanjut.

“Betul ada laporan dari tim pasangan calon terkait masalah DPT. Jumlahnya sedang dalam proses klarifikasi,” kata Fajar, Selasa (12/6/2018).

Bawaslu berencana memanggil semua pihak terkait untuk mendudukkan perkara ini, baik pelapor maupun terlapor, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah.

“Dalam waktu dekat dikonfirmasi ke semua pihak, agar tidak terjadi keterangan sepihak,” ucapnya.