Maju Pilkada Jawa Barat 2018, Ridwan Kamil Lepas Status PNS

Kompas.com - 12/02/2018, 14:19 WIB
Kandidat gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat berorasi di hadapan enam ribu pendukungnya dalam kegiatan rapat akbar di Gedung Sana Budaya Ganesha (Sabuga) Bandung, Kamis (8/2/2018) malam. KOMPAS.com/DENDI RAMDHANIKandidat gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat berorasi di hadapan enam ribu pendukungnya dalam kegiatan rapat akbar di Gedung Sana Budaya Ganesha (Sabuga) Bandung, Kamis (8/2/2018) malam.

BANDUNG, KOMPAS.com - Calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dipastikan melepas statusnya sebagai PNS dosen Institut Teknologi Bandung ( ITB) sebagai syarat keikutsertaannya dalam ajang Pilkada Jawa Barat 2018.

Arfi Rafnialdi, Wakil Ketua Tim Kampanye pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Rindu) mengatakan, pria yang akrab disapa Emil tersebut telah mengajukan surat pengunduran diri ke Rektor ITB.

Bahkan, surat pengunduran diri diberikan sebelum proses pendaftaran peserta Pilkada Jawa Barat 2018 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar pada 10 Januari 2018.

“Kang Emil sebelum jadi wali kota Bandung adalah PNS dosen di ITB. Waktu jadi wali kota tidak disyaratkan mundur dari PNS makanya masih dipertahankan," kata Arfi saat ditemui di KPU Jawa Barat, Jalan Garut, Kota Bandung, Senin (12/1/2018).

"Tapi ketika maju di Pilgub ada salah satu syarat mengharuskan mundur. Sebelum mendaftar ke KPU 10 Januari, surat pengajuan ke Rektor ITB sudah dilayangkan,” tambahnya.

(Baca juga : Ridwan Kamil: Kita Harus Menang dengan Ilmiah, dengan Akhlak )

Arfi menambahkan, persyaratan formal yang sudah diterima tim kampanye pasangan Rindu dan sudah dilaporkan ke KPU baru sebatas surat cuti sebagai Wali Kota Bandung. 

“Tapi surat pernyataan berhenti dari ITB belum kami terima surat jawaban dari pihak ITB. Tapi sudah diurus,” ungkapnya.

Sesuai perintah KPU, tim kampanye pasangan Rindu akan proaktif untuk meminta kepada ITB segera mengeluarkan SK pengunduran diri dari status PNS.

“Kami akan telusuri sudah sampai mana dan kapan bisa kami terima supaya tidak lewat batas waktu yang ditentukan (KPU),” tandasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat menambahkan, ada tiga orang calon gubernur dan wakil gubernur peserta Pilkada Jawa Barat yang harus melengkapi surat pengunduran diri.

 

(Baca juga : Dana Kampanye Lebih dari Rp 473 M, Peserta Pilkada Jabar Bakal Kena Sanksi)

Ketiga orang tersebut adalah TB Hasanudin yang harus mengundurkan diri dari DPR RI, Anton Charliyan dari Polri, dan Ridwan Kamil dari PNS dosen ITB.

“Surat pernyataan pengunduraan diri diberikan oleh paslon setelah penetapan paslon hari ini. Tiga calon sudah mengajukan lebih awal saat pendaftaran paslon,” tuturnya.

Yayat mengatakan, ketiga orang tersebut wajib menyerahkan surat peryataan telah melepas jabatan mereka dari keanggotaan DPR RI, Kepolisian, dan PNS, 30 hari sebelum waktu pencoblosan, 27 Juni 2018.

“SK pemberhentian harus diserahkan 27 Mei 2018 paling lambat,” pungkasnya. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita di Balik Kakek Selesaikan Wisuda pada Usia 85 Tahun, Pesan Almarhum Anak Jangan Hanya Sampai D3

Cerita di Balik Kakek Selesaikan Wisuda pada Usia 85 Tahun, Pesan Almarhum Anak Jangan Hanya Sampai D3

Regional
Tabrakan Maut Mobil Colt T Vs L300, Sopir Diduga Hilang Kendali, Satu Orang Tewas

Tabrakan Maut Mobil Colt T Vs L300, Sopir Diduga Hilang Kendali, Satu Orang Tewas

Regional
1.080 Pelajar Se-Jabar Diberikan Pemahaman Bahaya Radikalisme

1.080 Pelajar Se-Jabar Diberikan Pemahaman Bahaya Radikalisme

Regional
Menteri Nadiem Salut kepada Muhammadiyah

Menteri Nadiem Salut kepada Muhammadiyah

Regional
Menteri Nadiem Sempat Salah Ucap DIY Menjadi Daerah Indonesia Yogyakarta

Menteri Nadiem Sempat Salah Ucap DIY Menjadi Daerah Indonesia Yogyakarta

Regional
Begini Modus Pasutri Pelaku Human Trafficking di Cianjur Rekrut Korban

Begini Modus Pasutri Pelaku Human Trafficking di Cianjur Rekrut Korban

Regional
Penyerang Petani Kopi dan Wisatawan Gunung Dempo Diduga Harimau yang Sama

Penyerang Petani Kopi dan Wisatawan Gunung Dempo Diduga Harimau yang Sama

Regional
Viral, Postingan Lucu Instagram Khofifah: Kamu Pura-pura Kuat, Padahal Ambyar

Viral, Postingan Lucu Instagram Khofifah: Kamu Pura-pura Kuat, Padahal Ambyar

Regional
5 Ekor Penyu Ditemukan Mati di Dekat Pembuangan Limbah PLTU Bengkulu

5 Ekor Penyu Ditemukan Mati di Dekat Pembuangan Limbah PLTU Bengkulu

Regional
Cabuli 15 Anak, Pembina Pramuka Divonis Kebiri Kimia dan 12 Tahun Penjara

Cabuli 15 Anak, Pembina Pramuka Divonis Kebiri Kimia dan 12 Tahun Penjara

Regional
Sempat Ada Penolakan, Jenazah Pelaku Bom Bunuh Diri Polresta Medan Dimakamkan Malam Hari

Sempat Ada Penolakan, Jenazah Pelaku Bom Bunuh Diri Polresta Medan Dimakamkan Malam Hari

Regional
Merokok di Dalam Pesawat Wings Air, Seorang Pria Diamankan

Merokok di Dalam Pesawat Wings Air, Seorang Pria Diamankan

Regional
Mahasiswi di Bone Tewas Usai Melahirkan, Bayinya Selamat

Mahasiswi di Bone Tewas Usai Melahirkan, Bayinya Selamat

Regional
Polisi Temukan Luka Lebam pada Mayat Perempuan Terbungkus Seprai di Makassar

Polisi Temukan Luka Lebam pada Mayat Perempuan Terbungkus Seprai di Makassar

Regional
Polemik Pembubaran Upacara Piodalan Berawal dari Kesalahpahaman

Polemik Pembubaran Upacara Piodalan Berawal dari Kesalahpahaman

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X