Atasi Gizi Buruk dan Campak di Asmat, Begini Kata Bakal Cagub Papua JWW

ASMAT, KOMPAS.com – Bakal calon gubernur Papua, John Wempi Wetipo (JWW), berkunjung langsung ke Kabupaten Asmat untuk melihat sejauh mana kejadian luar biasa (KLB) gizi buruk dan campak yang dialami anak-anak balita di daerah tersebut, Jumat (26/1/2018) siang.

Wempi yang hadir di Agats, ibu kota Kabupaten Asmat, dengan misi kemanusiaan dari Yayasan Baliem Mission Center (BMC) yang dipimpinnya bukan hanya memberikan bantuan, melainkan ikut berbincang dengan orang tua anak.

Wempi menjelaskan, informasi yang diterimanya saat ini ada 70 anak balita meninggal dunia lantaran wabah gizi buruk dan campak, di mana ditemukan 646 anak terkena wabah campak dan 144 anak menderita gizi buruk. Selain itu, ditemukan pula 25 anak suspek campak dan 4 anak yang terkena campak dan gizi buruk.

“Hingga saat ini ada 93 pasien yang menjalani rawat inap di Agats, masing-masing 41 orang di RSUD Agats dan 52 pasien di aula Gereja GPI. Kasus KLB ini juga sudah menjadi perhatian publik dan direspons baik oleh pemerintah pusat,” kata Wempi.

Wempi mengaku, Pemerintah Kabupaten Asmat sudah sangat luar biasa memberdayakan masyarakatnya.

“Saya ingat kata dokter Sam Ratulangi, manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia,” ujar Wempi.

Dia berharap segala upaya yang dilakukan pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang bekerja sama dengan TNI dan Polri merehabilitasi KLB yang dialami anak-anak di daerah itu berhasil. Namun, perlu kerja bersama-sama untuk mencari solusi jangka panjang agar hal serupa tak kembali terjadi.

“Kalau saya melihat, ini bukan masalah wabah campak dan gizi buruk. Namun, masalahnya ada di ketahanan pangan penduduk setempat. Andaikan ketahanan pangan mereka baik, dipastikan masyarakat tak lagi mengalami yang namanya gizi buruk,” paparnya.

Baca juga: Ini Strategi Menkes Atasi KLB Gizi Buruk dan Campak di Asmat

Wempi mengatakan, ketahanan pangan di Asmat sangat lemah, ditambah lagi kehidupan masyarakat yang jauh dari akses bahan pangan yang diperoleh di pasar ataupun didistribusikan pemerintah daerah melalui Bulog dan raskin.

“Tadi berdiskusi dengan orangtua anak yang mendapat rehabilitasi gizi buruk. Dijelaskan orang itu, kehidupan mereka sangat susah dan berada di wilayah terpencil serta jauh dari akses transportasi. Itulah yang membuat mereka rendah memperoleh asupan gizi dan makanan layak konsumsi,” tuturnya.

Ke depan, lanjut Wempi, harus ada upaya bersama untuk mengajari mereka bercocok tanam dan mengelola makanan yang baik.

“Kalau saja makanan yang mereka komsumsi baik, pasti mereka tidak gampang terserang penyakit. Ini yang perlu kita cari solusinya,” terang Wempi.

Dia berharap agar semua pihak tak mencari kambing hitam atas kasus ini, apalagi menyalahkan pemerintah daerah yang tak mampu mengelola anggaran, khususnya 80 persen dana Otsus yang diberikan Pemerintah Provinsi Papua kepada kabupaten.

“Dana Otsus yang masuk ke Asmat itu Rp 106 miliar dari 80 persen yang diberikan kepada mereka. Namun, itu bukan sepenuhnya untuk dikelola di bidang kesehatan, dibagi-bagi juga untuk kegiatan lain. Jadi totalnya Rp 15 miliar. Ini kabupaten baru, dengan dana seperti itu dan lokasi yang sulit ini, tentu sangat kecil. Jadi tak perlu kita cari kambing hitam atas kasus ini,” ujarnya.