Kompas.com - 09/01/2018, 13:11 WIB
Presiden Joko Widodo berada di Gedung Milenium, Jalan Timor Raya, Kota Kupang, NTT KOMPAS.com/Sigiranus Marutho BerePresiden Joko Widodo berada di Gedung Milenium, Jalan Timor Raya, Kota Kupang, NTT
|
EditorErwin Hutapea

KUPANG, KOMPAS.com - Sebanyak 65.548 sertifikat tanah dibagikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada warga di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (8/1/2018).

Pembagian sertifikat diwakili oleh 2.036 warga dari 11 kabupaten bertempat di Gedung Milenium, Jalan Timor Raya, Kota Kupang.

Pada pembagian sertifikat tersebut, Jokowi didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil serta Gubernur NTT Frans Lebu Raya.

Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan, sertifikat adalah tanda bukti hukum hak atas tanah.

"Jadi harus diingat luasnya, diberi sampul supaya rumahnya bocor tidak kebasahan, tidak mudah rusak. Sertifikat ini difotokopi, disimpan di tempat yang berbeda sehingga jika hilang mudah mengurusnya ke kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional)," pesan Jokowi kepada ribuan warga yang hadir.

Dengan memiliki sertifikat, lanjut Jokowi, sengketa tanah di NTT, termasuk di provinsi lainnya akan berkurang. Tahun ini sebanyak 105.865 sertifikat dibagikan di NTT, dan tahun depan akan bertambah menjadi 95.000 sertifikat.

Jokowi menargetkan untuk nasional sebanyak tujuh juta sertifikat selesai pada 2018 dan terus meningkat menjadi 9 juta sertifikat pada 2019, dan akan naik terus mencapai 12 sertifikat pada 2020.

"Saya minta Kepala Kanwil BPN serta kabupaten dan kota jangan tidur. Urus sertifikat terus supaya rakyat pegang sertifikat karena ini bukti hak atas tanah kita," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Kunci Masalah di NTT Itu Hanya Air

Menurut Jokowi, jika target penyelesaian sertifikat tidak ditetapkan, Indonesia butuh 160 tahun untuk menyelesaikan 80 juta sertifikat, karena setiap tahun sertifikat yang dikeluarkan antara 400.000 hingga 500.000 lembar.

"Saya tekankan kepada menteri agar mengeluarkan sertifikat sebanyak-banyaknya," kata Jokowi.

Biasanya, menurut Jokowi, pemegang sertifikat tanah ingin dijadikan agunan di bank. Di provinsi lain, sudah hampir 50 persen warga yang memegang sertifikat dipakai untuk agunan di bank.

"Kalau mau dijadikan jaminan utang harus berhati-hati agar dikalkulasi dengan baik dan gunakan pinjaman untuk modal yang produktif. Jangan sampai sertifikat ini hilang karena dilelang sebagai pelunasan utang," ucapnya.

Kompas TV Presiden didampingi ibu negara Iriana Joko Widodo dan sejumlah menteri kabinet kerja.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Regional
Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Regional
Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Regional
DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

Regional
Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Regional
BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

Regional
Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Regional
Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Regional
Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Regional
Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-'bully' Warganet

Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-"bully" Warganet

Regional
Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Regional
Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Regional
Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Regional
Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

Regional
Cek Langsung ke Pasar Sukomoro, Wagub Emil Dapati Harga Bawang Merah Turun

Cek Langsung ke Pasar Sukomoro, Wagub Emil Dapati Harga Bawang Merah Turun

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.