UNGARAN, KOMPAS.com - Sekitar 48.000 warga Kabupaten Semarang terancam kehilangan hak pilih pada Pemilihan Gubernur 27 Juni 2017 mendatang. Pasalnya hingga awal November 2017, warga yang seharusnya sudah wajib KTP elektronik ini belum melakukan rekam data.
"Di Kabupaten Semarang per awal November masih sekitar 48.000 yang belum rekam e-KTP, yang artinya mereka terancam tidak memiliki hak pilih," kata Ketua Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Semarang, Agus Riyanto, Selasa (28/11/2017) siang.
Agus mengungkapkan, pihaknya kemarin sudah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Semarang.
Dalam pertemuan itu, ketiga lembaga tersebut sepakat untuk mendorong agar selisih antara Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) dengan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) sekecil mungkin. Harapannya di bawah satu persen.
Untuk itu, diperlukan terobosan agar angka penduduk yang kehilangan hak pilihnya lantaran terkendala administrasi kependudukan dapat ditekan seminimal mungkin.
"(Maka) kami mendorong agar dilakukan jemput bola mendatangi ke desa-desa," ujarnya.
Pihaknya mengimbau kepada KPU untuk lebih intens berkoordinasi dengan Disdukcapil, berkaitan dengan data kependudukan untuk kepentingan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Baca juga : Nama Pria Berpoligami Hanya Bisa Tercatat di Satu Kartu Keluarga
Kepada Dispendukcapil, pihaknya juga mendorong agar melakukan sosialisasi lebih massif kepada masyarakat tentang rekam data e-KTP dan pelaksanaanya. Hal ini sangat perlu dilakukan untuk mengurangi angka jumlah penduduk yang belum melakukan rekam e KTP.
"Arahannya akan ada MoU antara Disdukcapil, KPU dan Panwaskab," tandasnya.
Selain meminta kepada KPU maupun Disdukcapil, Panwas Kabupaten Semarang juga siap membantu meysukseskan program e-KTP ini. Pihaknya telah menginstruksikan jajaran panwas kecamatan untuk membantu meysosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya rekam data e-KTP ini.
"Sahabat-sahabat panwas kecamatan telah kami minta agar bisa membantu sosialisasi ke masyarakat dan mensuport dan berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan PPK," imbuhnya.
Secara terpisah, Kepala Disdukcapil Kabupaten Semarang Budi Kristiono mengatakan, pihaknya sudah menerapkan sistem jemput bola untuk mempercepat perekaman data e-KTP.
Sasarannya adalah desa-desa yang angka warganya belum e-KTP masih tinggi dan sekolah-sekolah untuk menyasar calon pemilih pemula.
Hal itu dilakukan untuk mempercepat pelayanan KTP elektronik bagi warga berusia 17 tahun ke atas sesuai dengan target nasional 100 persen pada 31 Desember 2017 dan persiapan Pemilihan Gubernur 2018 dan Pemilu Serentak 2019 mendatang.
"Kami terus berusaha jemput bola di desa-desa, kami juga kerja sama dengan sekolah SMA/SMK. Kemarin sudah di SMK NU, insya Allah nanti Desember masuk lagi ke sekolah-sekolah lainnya untuk rekam data e-KTP," kata Budi.
Baca juga : Dua Bakal Calon Menunggu Restu Prabowo Subianto untuk Pilkada Jateng
Ia mengatakan, hingga Oktober kemarin pihaknya sudah melakukan rekam data sekitar 10 ribu orang dari sekitar 51 ribu warga usia wajib KTP elektronik yang belum rekam data.
Sisanya akan terus disisir hingga pada akhir tahun ini keseluruhannya sudah melakukan rekam data.
"Meski belum 17 tahun tetap kami rekam, karena nanti pada saatnya mereka itu sudah punya e-ktp. Mereka inilah potensi yang pada tanggal 27 juni 2018 punya E-KTP atau usia 17 tahun," lanjutnya.
Budi berharap bagi warga wajib e-KTP yang belum melakukan perekaman data agar segera datang ke kecamatan. Dalam rangka percepatan perekaman data e-KTP ini, pihaknya juga sudah membuat surat edaran yang ditujukan kepada para camat.
Baca juga : Pilkada Jateng Dipastikan Tanpa Pasangan Independen
Selanjutnya camat menginformasikan kepada para kepala desa atau lurah agar warganya yang belum rekam data e-KTP untuk melakukan perekaman di kecamatan.
"Kami juga jemput bola ke sekolah, tujuannya agar pada saat Pemilihan baik 2018 atau 2019 harapan kami semua sudah rekam," terangnya.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
