Kompas.com - 22/11/2017, 15:01 WIB
|
EditorJosephus Primus

REMBANG, KOMPAS.com - Berkaca dari pengalaman saat masih menjadi anggota DPR, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo punya alasan untuk memangkas perizinan untuk nelayan.

"Seorang nelayan mau melaut saja, harus memenuhi perizinan yang sangat panjang. Dulu saat saya masih di DPR, perizinan mencapai 29 item, maka saya berusaha minta diperpendek. Meski sekarang meskipun sudah dipangkas, namun juga masih panjang proses itu," kata dia saat bertandang ke Kabupaten Rembang, hari ini untuk memberikan alat tangkap ramah lingkungan serta bantuan lain seperti modal usaha, asuransi dan perbaikan rumah kepada nelayan.

Menurut Ganjar, panjangnya proses perizinan yang harus ditempuh para nelayan lanjut dia membuat nelayan kesulitan. Maka dari itulah, ia berhara pada deregulasi dalam peraturan perizinan nelayan agar semakin sederhana.

"Saya mau dorong hal itu (deregulasi). Kalau pusat tidak bisa, nanti akan saya terobos," tegas Ganjar disambut tepuk tangan ribuan nelayan Rembang.

Selain penyederhanana regulasi dan perizinan bagi para nelayan, kesejahteraan nelayan lanjut Ganjar juga harus dijamin. Untuk itu, pihaknya lanjut Ganjar terus intens berkomunikasi dengan pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan agar terus memberikan program-program peningkatan kesejahteraan para nelayan.

"Seperti yang saat ini dilakukan, yakni adanya bantuan modal usaha, bantuan alat tangkap ikan, bantuan kapal hingga bantuan bedah rumah bagi nelayan agar kehidupan nelayan semakin sejahtera. Ada pula asuransi, jadi kalau nanti terjadi apa-apa, keluarga nelayan sudah diasuransikan," tuturnya.

Persoalan

Penataan kampung nelayan Tegalsari oleh Kementerian PUPR. Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Penataan kampung nelayan Tegalsari oleh Kementerian PUPR.

Sementara itu, terkait panjangnya perizinan para nelayan, Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Syarif Widjaya membenarkan hal itu. Menurutnya, lamanya proses perizinan bagi nelayan memang masih menjadi persoalan.

"Memang perizinannya masih panjang. Sebenarnya kami juga berharap perizinan nelayan diperpendek agar memudahkan nelayan," kata dia.

Pihaknya menginginkan proses periaznan nelayan dilakukan seperti layanan kendaraan di samsat (kantor bersama satu atap untuk pelayanan terpadu). Dalam pelayanan itu, semuanya dilayani satu pintu. Prosesnya pun sangat cepat untuk mendapatkan berkas-berkas yang dibutuhkan.

"Kami ingin semudah seperti mengurus BPKB dan STNK, jadi nelayan mendapatkan semua yang dibutuhkan terkait perijinan dengan gampang tanpa melalui proses panjang," kata Syarif.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pembangunan Masjid Raya Al-Jabbar Capai 56 Persen, Kang Emil: Pengerjaannya Tidak Mudah

Pembangunan Masjid Raya Al-Jabbar Capai 56 Persen, Kang Emil: Pengerjaannya Tidak Mudah

Regional
Meriahkan Y20, Jabar Adakan Youth Innovation Festival untuk Publik

Meriahkan Y20, Jabar Adakan Youth Innovation Festival untuk Publik

Regional
Ridwan Kamil Sebut KTT Y20 Jadi Platform Anak Muda Bangun Masa Depan

Ridwan Kamil Sebut KTT Y20 Jadi Platform Anak Muda Bangun Masa Depan

Regional
Peluang Ekspor Nonmigas Terbuka Lebar, Pemprov Jabar Fokus Dukung Eksportir Muda

Peluang Ekspor Nonmigas Terbuka Lebar, Pemprov Jabar Fokus Dukung Eksportir Muda

Regional
Pertama di Indonesia, Pemkot Cilegon Gandeng PLN Olah Sampah Kota untuk Gantikan Batu Bara

Pertama di Indonesia, Pemkot Cilegon Gandeng PLN Olah Sampah Kota untuk Gantikan Batu Bara

Regional
Harga Sawit Terus Turun, Gubernur Se-Sumatera Bertemu Carikan Solusi

Harga Sawit Terus Turun, Gubernur Se-Sumatera Bertemu Carikan Solusi

Regional
Antisipasi Dampak Psikososial Pascabencana, Pemprov Papua Siagakan 360 Relawan

Antisipasi Dampak Psikososial Pascabencana, Pemprov Papua Siagakan 360 Relawan

Regional
Pemprov Papua Cek Kondisi Sapi Kurban dari Presiden Jokowi

Pemprov Papua Cek Kondisi Sapi Kurban dari Presiden Jokowi

Regional
Bantu Penyintas APG Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Dirikan 50 Huntara

Bantu Penyintas APG Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Dirikan 50 Huntara

Regional
Bekerja Sama dengan Komunitas Muslim Selandia Baru, Dompet Dhuafa Hadirkan Pos Gizi di Garut

Bekerja Sama dengan Komunitas Muslim Selandia Baru, Dompet Dhuafa Hadirkan Pos Gizi di Garut

Regional
Gubernur Khofifah Sebut Kompetensi ASN Jadi Kunci Perbaikan Kualitas Birokrasi

Gubernur Khofifah Sebut Kompetensi ASN Jadi Kunci Perbaikan Kualitas Birokrasi

Regional
Pemprov Papua Berharap Pemda Hidupkan PMI yang Konsisten Jalankan Misi Kemanusiaan

Pemprov Papua Berharap Pemda Hidupkan PMI yang Konsisten Jalankan Misi Kemanusiaan

Regional
Pemprov Papua Kerahkan 96 Nakes untuk Cek Kondisi Hewan Kurban Jelang Idul Adha

Pemprov Papua Kerahkan 96 Nakes untuk Cek Kondisi Hewan Kurban Jelang Idul Adha

Regional
Wujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel, Pemprov Papua Maksimalkan Sistem E-Government

Wujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel, Pemprov Papua Maksimalkan Sistem E-Government

Regional
Optimalkan Pendidikan Anak, Pemkot Madiun Cegah Pernikahan Dini hingga Perangi Stunting

Optimalkan Pendidikan Anak, Pemkot Madiun Cegah Pernikahan Dini hingga Perangi Stunting

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.