BANDUNG, KOMPAS.com- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) disebut-sebut bakal segera merapat ke koalisi PKB dan Partai Nasdem untuk menambah kekuatan politik dalam mendukung bakal calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Namun demikian, PPP mematok syarat kadernya harus menjadi pendamping Ridwan Kamil sebagai bakal Wakil Gubernur Jawa Barat.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jawa Barat Syaiful Huda mengomentari syarat dari PPP tersebut. Menurut dia, PKB tidak keberatan jika PPP mengajukan nama kader sebagai pendamping Ridwan Kamil.
"Kita welcome saja. Prinsipnya semua partai di dalam koalisi boleh mengajukkan nama tidak terkecuali," ujar Huda saat dihubungi melalui ponselnya, Senin (23/10/2017).
Baca juga: Ridwan Kamil Mengaku Bersedia Berpasangan dengan Bupati Tasik, asal...
Meski demikian, Huda mengatakan, penetapan nama wakil Ridwan Kamil memiliki aturan dan mekanisme yang harus dilalui yakni mencari kesepakatan bersama dalam koalisi.
Dengan kata lain, Huda meminta agar kader PPP yang akan diusung menjadi bakal calon Wakil Gubernur Jawa Barat dalam ajang Pilkada Jawa Barat 2018 dibahas bersama PKB dan Nasdem.
"Semua kan ada tahapannya. Jangan alergi dengan tahapan politik lah. Urusan wakil dibahas di koalisi supaya sesama partai duduk sama rendah berdiri sama tinggi," ucapnya.
Huda tidak menampik jika PKB juga memiliki hasrat untuk menyertakan kader terbaiknya untuk mendampingi Ridwan Kamil dalam ajang Pilkada Jawa Barat 2018. Jika ke depan koalisi tidak ada titik temu dalam menentukan calon pendamping, maka mau tidak mau keputusan akan diserahkan kepada Ridwan Kamil.
"Biar semua partai start pada titik nol bersama-sama. Kita bahas bersama-sama siapa pendamping yang cocok untuk Kang Emil karena ada parameter-parameter yang harus disetujui. Koalisi yang mencoba mencari titik temu. Ketika deadlock baru kita serah Kang Emil untuk memilih," ungkapnya.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
