Mengapa Peta Pilkada Jawa Barat Tak Kunjung Tergambar?

Menjelang 2018, ada sebuah ultimatum dari DPP Golkar yang menghendaki berakhirnya "puasa gelar" di Jawa Barat. Dedi Mulyadi meskipun selalu menempati posisi tiga besar elektabilitas cagub dianggap belum cukup memuaskan oleh DPP.

Inilah yang membuat DPP Golkar terus merayu Ridwan Kamil untuk maju sebagai kandidat gubernur dari Partai Golkar. Situasi yang jelas membuat DPD Golkar Provinsi Jawa Barat merasa dilangkahi. Sebab, jauh-jauh hari DPD Golkar Jawa Barat sudah mendeklarasikan Dedi Mulyadi sebagai kandidat gubernur.

Misteri PDI-P

PDI-P memiliki nasib yang serupa dengan Partai Golkar. Sebagai partai yang cukup dominan di kota/kabupaten di Jawa Barat, PDI-P masih belum berhasil menempatkan kadernya di posisi gubernur Jawa Barat.

Terlebih lagi posisi PDI-P saat ini adalah partai dengan kursi parlemen terbanyak di DPRD Jawa Barat. Dengan 20 kursi yang dimiliki, PDI-P bahkan tidak perlu berkoalisi dengan partai lain untuk mengajukan calon gubernur.

Sempat menginginkan Ridwan Kamil, PDI-P harus menelan kekecewaan sebab Ridwan Kamil telanjur menjadi rebutan Nasdem, PKB, dan terakhir Partai Golkar. Ridwan Kamil sendiri juga nampak enggan mendaftarkan dirinya melalui PDI-P.  

Jika di Golkar dinamika pilkada berlangsung secara terbuka, di PDI-P publik tidak bisa menebak secara jelas ke mana arah dukungan partai tersebut. Keputusan pilkada akan kembali ke tangan Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum dan jika mengacu pada Pilkada 2017, maka keputusan tersebut akan diumumkan di akhir.

PKS dan konstelasi pilpres

PKS melihat Pilkada Jawa Barat satu irama dengan pemilihan presiden. Hal ini didasari pada besarnya sumbangan suara Jawa Barat pada pemilihan presiden.

Pada Pilpres 2014, Jawa Barat menyumbangkan 14 juta suara bagi Prabowo Subianto dan mengalahkan 9 juta suara Joko Widodo. Ketika itu yang menjadi Ketua Tim Sukses adalah Ahmad Heryawan, kader PKS sekaligus Gubernur Jawa Barat.

Pada Pilkada 2018, PKS akan kembali menjadikan Pilgub Jawa Barat sebagai daya tawar bagi calon presiden di Pilpres 2019. Terlebih lagi ada keharusan partai memenuhi syarat 20 persen kursi parlemen untuk maju di pilpres. PKS nampaknya berupaya menyegel kesepakatan lebih awal dengan Prabowo jika masih ingin maju di 2019.