Dunia Wisata Harus Waspadai Paedofil

Kompas.com - 13/09/2017, 17:41 WIB
Pelatihan Pencegahan Kekerasan dan Eksploitasi anak untuk mengantisipasi Pelaku Paedofil KOMPAS.com/Markus YuwonoPelatihan Pencegahan Kekerasan dan Eksploitasi anak untuk mengantisipasi Pelaku Paedofil
|
EditorErlangga Djumena

YOGYAKARTA,KOMPAS.com - Kawasan wisata di Indonesia, diingatkan untuk mewaspadai pelaku kekerasan seksual pada anak atau paedofilia yang semakin marak. Saat ini paedofilia pada anak sulit dideteksi karena ketidaktahuan mereka.

Ahmad Sofyan koordinator End Prostitution, Child Pornography and Trafficking Of Children For Sexual Purposes (ECPAT) Indonesia, menyampaikan selama ini para pelaku wisata belum memahami bahaya paedofilia yang datang menyaru menjadi wisatawan.

Kebanyakan mereka berbaur dengan warga sekitar sebagai wisatawan, dan mendapatkan sambutan baik karena dianggap tamu dan mendatangkan rejeki.

"Dengan memanfaatkan situasi tersebut mereka (pelaku paedofilia) mendekati anak dan melakukan eksploitasi," katanya ditemui di sela Pelatihan Pencegahan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak di wilayah destinasi wisata, di Pantai Kukup, Gunungkidul, Yogyakarta, Rabu (13/9/2017).

Baca juga: Paedofil Berusia 70 Tahun Asal Italia Divonis 5 Tahun Penjara

Menurut dia, tahun 2017 saja, pemerintah Indonesia menolak sekitar 300 visa wisatawan karena dari negaranya diindikasikan sebagai paedofilia.

"Pemerintah yang memiliki catatan bagus mengenai kasus paedofil memberitahukan kepada pemerintah indonesia, dan imigrasi menolak sebanyak 300 orang masuk. Itu yang diketahui, tetapi jika menggunakan teori gunung es bisa 30 kali lipat dari jumlah itu," tuturnya.

Menurut Ahmad, paedofilia yang merupakan gangguan seksual berupa nafsu seksual terhadap remaja atau anak-anak di bawah usia 14 tahun, masih kurang dipahami masyarakat. Sebab, selama ini pelaku tidak hanya melakukan hubungan seks ke anak, tetapi juga melakukan hal lain seperti membelai, hingga memfoto untuk disebar ke komunitasnya.

Yang perlu dikhawatirkan sebut dia,  ialah para predator juga mencuci otak anak-anak untuk menyimpang. Ahmad mengatakan, ketidaktahuan ini karena sebagian besar mereka melakukan pada sesama jenis, hanya 10 persen yang melakukan dengan anak perempuan.

"Dari laporan aktivis dan berbagai sumber kasus paedofil di Indonesia terus meningkat, tahun 1998 sekitar 40.000, meningkat menjadi 80.000 di tahun 2015," tuturnya.

Adapun kota yang paling banyak terjadi kasus paedofilia yakni di Bali, lombok, Yogyakarta, Semarang, Medan, Batam, Jakarta dan Bandung. "Indonesia timur mungkin ada, tetapi belum ada yang melaporkan," ucapnya.

Dia mengatakan, untuk meminimalisasi kasus paedofilia, pengawasan terhadap anak harus lebih ditingkatkan.

Sementara itu lanjut dia, para pelaku wisata juga harus memahami mengenai hal itu. Seperti pemilik hotel wajib menolak tamu yang membawa anak namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan.

"Di hukum kita anak di bawah 13 tahun keterangannya belum bisa dijadikan alat bukti, seharus tidak bisa disamakan dengan kasus kekerasan pada orang dewasa," katanya.

Dia mengingatkan, jangan sampai kasus paedofilia merusak destinasi wisata, apalagi menyediakan protitusi anak. "Kami melaksanakan pelatihan agar pemangku kebijakan dan pelaku wisata mengetahui bagaimana mencari wisatawan yang bertanggung jawab dan tidak merusak anak," ujarnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2.070 Pasien Covid-19 Sembuh di RS Lapangan Surabaya, Khofifah: Syukurlah, Nol Kematian

2.070 Pasien Covid-19 Sembuh di RS Lapangan Surabaya, Khofifah: Syukurlah, Nol Kematian

Regional
Menkominfo Sebut 12.548 Desa dan Kelurahan di Indonesia Belum Dapatkan Layanan 4G

Menkominfo Sebut 12.548 Desa dan Kelurahan di Indonesia Belum Dapatkan Layanan 4G

Regional
Gubernur Gorontalo Minta Pjs Bupati Sukseskan Pilkada Bebas Covid-19

Gubernur Gorontalo Minta Pjs Bupati Sukseskan Pilkada Bebas Covid-19

Regional
Klaster Setda Kudus, 6 PNS Terjangkit Virus Corona dan 1 Meninggal Dunia

Klaster Setda Kudus, 6 PNS Terjangkit Virus Corona dan 1 Meninggal Dunia

Regional
Khofifah Tunjuk 6 Penjabat Sementara Gantikan Kepala Daerah yang Cuti Kampanye

Khofifah Tunjuk 6 Penjabat Sementara Gantikan Kepala Daerah yang Cuti Kampanye

Regional
Tertangkap Hendak Curi Sapi, 2 Warga Muara Enim Tewas Dihakimi Massa

Tertangkap Hendak Curi Sapi, 2 Warga Muara Enim Tewas Dihakimi Massa

Regional
Ganjar Lantik 6 Penjabat Sementara untuk Gantikan Walkot dan Bupati yang Maju Pilkada

Ganjar Lantik 6 Penjabat Sementara untuk Gantikan Walkot dan Bupati yang Maju Pilkada

Regional
Maju di Pilkada Cilegon, Ini Jumlah Harta Kekayaan Pesinetron 'Cinta Fitri'

Maju di Pilkada Cilegon, Ini Jumlah Harta Kekayaan Pesinetron "Cinta Fitri"

Regional
Diduga Stres karena Pisah dengan Istri, Pria Ini Ditemukan Tewas Bunuh Diri

Diduga Stres karena Pisah dengan Istri, Pria Ini Ditemukan Tewas Bunuh Diri

Regional
Ingin Hapus Stigma RS Jadi Tempat Penularan Covid-19, Begini Cara Bupati Madiun...

Ingin Hapus Stigma RS Jadi Tempat Penularan Covid-19, Begini Cara Bupati Madiun...

Regional
Masuk Tim Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas Coreng Citra Sendiri

Masuk Tim Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas Coreng Citra Sendiri

Regional
Pemprov NTT Batalkan Larangan Warga Gelar Pesta di Tengah Pandemi Covid-19

Pemprov NTT Batalkan Larangan Warga Gelar Pesta di Tengah Pandemi Covid-19

Regional
Harta Kekayaan Calon Petahana yang Lawan Kotak Kosong di Pilkada Semarang

Harta Kekayaan Calon Petahana yang Lawan Kotak Kosong di Pilkada Semarang

Regional
Sumsel Ajukan 5 PJS Bupati ke Mendagri

Sumsel Ajukan 5 PJS Bupati ke Mendagri

Regional
Soal Nama Calon Wakil Bupati Tak Ada di Surat Penetapan, Ini Penjelasan KPU

Soal Nama Calon Wakil Bupati Tak Ada di Surat Penetapan, Ini Penjelasan KPU

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X