Kompas.com - 03/09/2017, 13:32 WIB
Pengunjuk rasa membakar poster bergambar tokoh Myanmar Aung San Suu Kyi di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Myanmar di Jalan Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2017). Massa mengecam tindakan kekerasan terhadap umat Islam Rohingya dan menyerukan agar duta besar Myanmar diusir dari Indonesia. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGPengunjuk rasa membakar poster bergambar tokoh Myanmar Aung San Suu Kyi di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Myanmar di Jalan Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2017). Massa mengecam tindakan kekerasan terhadap umat Islam Rohingya dan menyerukan agar duta besar Myanmar diusir dari Indonesia.
|
EditorFarid Assifa

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid menilai wajar jika Asean memberikan sanksi tegas kepada Myanmar, termasuk pembekuan keanggotaan Myanmar.

Hal itu menyusul peristiwa kekerasan terhadap muslim Rohingya yang semakin memburuk.

"Wajar saja kalau Asean memberikan sanksi terhadap Myanmar bila kemudian Myanmar 'dibekukan' keanggotaannya di Asean karena melanggar prinsip-prinsip Asean terkait hak asasi manusia," kata Hidayat di sela acara pemotongan hewan kurban di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (3/9/2017).

Selain itu, Hidayat menilai peristiwa kekerasan terhadap muslim Rohingya jika dibiarkan akan menimbulkan dampak negatif. Apalagi, Asean terdiri dari relasi umat mayoritas dan minoritas.

"Ini merupakan tampilan yang sangat buruk terhadap penghormatan HAM, relasi antara minoritas-mayoritas, perang terhadap terorisme," ucap wakil ketua MPR RI itu.

Puluhan orang berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Myanmar di Jalan Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2017). Massa mengecam tindakan kekerasan terhadap umat Islam Rohingya dan menyerukan agar duta besar Myanmar diusir dari Indonesia.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Puluhan orang berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Myanmar di Jalan Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2017). Massa mengecam tindakan kekerasan terhadap umat Islam Rohingya dan menyerukan agar duta besar Myanmar diusir dari Indonesia.
Baca juga: "Pemerintah Lamban, Kenapa Diam Saja pada Myanmar soal Rohingya?"

Ia mengimbau agar Indonesia berperan aktif dalam melakukan lobi maksimal agar Asean menjatuhkan sanksi tegas tersebut terhadap Myanmar. Sebab, perlakuan Myanmar kepada muslim Rohingya dinilai bertentangan dengan prinsip masyarakat ekonomi Asean.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hidayat juga menegaskan perlunya resolusi mantan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kofi Annan untuk dijalankan, yakni dengan memberikan kewarganegaraan bagi muslim Rohingya. Hal ini menjadi tugas bagi Asean, OKI (Organisasi Kerjasama Islam) dan PBB untuk merealisasikannya.

"Ini akan menjadi selesai dan adil ketika warga Rohingya diberikan kewarganegaraan," kata Hidayat.

Kekerasan mematikan semakin memburuk di negara bagian Rakhine, Myanmar, dalam tiga hari terakhir hingga, Minggu (27/8/2017). Hampir 100 orang tewas dalam kasus kekerasan tersebut. Korban tewas meningkat karena bentrokan bersenjata antara tentara dan militan Rohingya berlanjut pada hari ketiga, Minggu kemarin, seperti diberitakan kantor berita Perancis, AFP, dan media Inggris, The Guardian.

Puluhan orang berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Myanmar di Jalan Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2017). Massa mengecam tindakan kekerasan terhadap umat Islam Rohingya dan menyerukan agar duta besar Myanmar diusir dari Indonesia.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Puluhan orang berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Myanmar di Jalan Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2017). Massa mengecam tindakan kekerasan terhadap umat Islam Rohingya dan menyerukan agar duta besar Myanmar diusir dari Indonesia.
Pemerintah telah mengevakuasi setidaknya 4.000 warga desa non-muslim di tengah bentrokan yang berlangsung di Rakhine barat laut. Ribuan muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.

Baca juga: PKB: Indonesia Bisa Jadi Pelopor Penyelesaian Masalah Rohingya

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi untuk berkoordinasi dengan PBB dan utusan khusus untuk Rohingya, Kofi Annan terkait penyelesaian konflik yang terjadi.

"Pemerintah Indonesia secara resmi melalui ini Menlu telah melakukan koordinasi dengan Sekjen PBB dan juga utusan khusus untuk Rohingya Kofi Annan, dan kami benar-benar mengutuk dan menyesalkan kejadian itu dan Presiden telah menyampaikan sikapnya," ucap Pram, sapaannya di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (2/9/2017).

Karena itu, ia berharap Pemerintah Myanmar memberikan perhatian khusus. Apalagi, permasalahan ini sudah menjadi buah bibir di dunia internasional.

Kompas TV Pengungsi Rohingya Terjebak di Perbatasan Myanmar-Banglades
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diundang ke Wamena, Ganjar: Impian Saya Sejak Lama

Diundang ke Wamena, Ganjar: Impian Saya Sejak Lama

Regional
UU Minerba Bikin Penghasilan Daerah Minim, Anggota DPD RI Minta Kewenangan Pertambangan Dikembalikan ke Daerah

UU Minerba Bikin Penghasilan Daerah Minim, Anggota DPD RI Minta Kewenangan Pertambangan Dikembalikan ke Daerah

Regional
Pakar Kebencanaan UGM: Jateng Sangat Peduli terhadap Kebencanaan Indonesia

Pakar Kebencanaan UGM: Jateng Sangat Peduli terhadap Kebencanaan Indonesia

Regional
Bupati Wonogiri Berharap Pemerintah Pusat Tak Bebankan Gaji P3K ke APBD

Bupati Wonogiri Berharap Pemerintah Pusat Tak Bebankan Gaji P3K ke APBD

Regional
Capaian Vaksinasi Wonogiri di Atas 90 Persen, Jekek Minta Masyarakat Tetap Taat Prokes

Capaian Vaksinasi Wonogiri di Atas 90 Persen, Jekek Minta Masyarakat Tetap Taat Prokes

Regional
Percepat Vaksinasi di Wonogiri, Bupati Jekek Siapkan Strategi Home Visit

Percepat Vaksinasi di Wonogiri, Bupati Jekek Siapkan Strategi Home Visit

Regional
Ada Guru Meninggal akibat Covid-19, Bupati Wonogiri Ingatkan Pandemi Belum Berakhir

Ada Guru Meninggal akibat Covid-19, Bupati Wonogiri Ingatkan Pandemi Belum Berakhir

Regional
Soal Penutupan Wisata pada Akhir Tahun, Pemkab Wonogiri Tunggu Kebijakan Pusat

Soal Penutupan Wisata pada Akhir Tahun, Pemkab Wonogiri Tunggu Kebijakan Pusat

Regional
Ganjar Kirim 50 Relawan untuk Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru

Ganjar Kirim 50 Relawan untuk Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru

Regional
Guru di Wonogiri Meninggal karena Covid-19, Bupati Jekek: Terpapar di Area Wisata, Bukan Sekolah

Guru di Wonogiri Meninggal karena Covid-19, Bupati Jekek: Terpapar di Area Wisata, Bukan Sekolah

Regional
Antisipasi Omicron Saat Nataru, Bupati Jekek Minta Perantau Tak Mudik

Antisipasi Omicron Saat Nataru, Bupati Jekek Minta Perantau Tak Mudik

Regional
Jadi Penyangga Borobudur, Wonogiri Siap Unggulkan Obyek Wisata Ini

Jadi Penyangga Borobudur, Wonogiri Siap Unggulkan Obyek Wisata Ini

Regional
Luwu Utara Rawan Bencana, Bupati IDP Beberkan Pentingnya Pelatihan Pengurangan Risiko Bencana

Luwu Utara Rawan Bencana, Bupati IDP Beberkan Pentingnya Pelatihan Pengurangan Risiko Bencana

Regional
Bupati Indah Berharap Pasar Smart Rakyat Salulemo Jadi Pasar Percontohan dan Pasar Sehat

Bupati Indah Berharap Pasar Smart Rakyat Salulemo Jadi Pasar Percontohan dan Pasar Sehat

Regional
Bupati Jekek Pastikan Pembangunan Waduk Pidekso Dipercepat

Bupati Jekek Pastikan Pembangunan Waduk Pidekso Dipercepat

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.