Dijerat UU ITE, Nuril Dituntut 6 Bulan Penjara

Kompas.com - 14/06/2017, 17:44 WIB
Nuril menangis saat berada di ruang tahanan PN Mataram, Rabu (31/5/2017). KOMPAS.com/ Karnia SeptiaNuril menangis saat berada di ruang tahanan PN Mataram, Rabu (31/5/2017).
|
EditorFarid Assifa

MATARAM, KOMPAS.com - Terdakwa kasus UU ITE, Baiq Nuril Maknun, dituntut jaksa penuntut umum (JPU) dengan tuntutan pidana enam bulan kurungan dikurangi masa tahanan dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan, dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Rabu (14/6/2017).

Dalam tuntutan tersebut, terdakwa Nuril dianggap telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusialaan.

Baca juga: Nuril Jadi Tahanan Kota, Pengunjung Sidang Menangis Haru

Dia dianggap melanggar Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

"Dasar dari tuntutan itu ya fakta persidangan," kata Julianto, Jaksa Penuntut Umum kepada wartawan.

Terhadap tuntutan jaksa tersebut, penasihat hukum Nuril, Aziz Fauzi, mengaku sangat kecewa dengan tuntutan pidana yang ditujukan pada kliennya. Aziz menganggap tuntutan pidana ini tidak didasarkan pada hasil pembuktian di persidangan, yaitu fakta persidangan.

"Dalam hal ini fakta persidangan sudah sangat terang dan jelas menunjukan bahwa, hanya satu orang saksi saja yang menyatakan bahwa terdakwa ibu Nuril itu mentransmisikan atau mendistribusikan rekaman tersebut, yaitu saksi HIM," kata Aziz.

Aziz menilai, keterangan saksi HIM patut dicurigai sebagai keterangan tidak benar karena terus berubah-rubah. Mulai dari keterangan di BAP hingga keterangan selama proses persidangan.

Sementara saksi atau alat bukti yang mendukung terdakwa Nuril, ada tiga. Pertama saksi LAR di bawah sumpah menyatakan bahwa yang mentransmisikan dan mengirim file rekaman dari HP ke laptop adalah saksi HIM.

Aziz mengatakan, hal ini diperkuat dengan keterangan Teguh Afriyadi, saksi ahli dari Kemenkominfo yang menyatakan bahwa perbuatan Nuril tidak merumuskan memenuhi unsur 27 ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan.

"Dikuatkan lagi dengan keterangan terdakwa," kata Aziz.

Aziz menganggap, tuntutan pidana terhadap Nuril terlalu dipaksakan. Menurutnya, keterangan seorang saksi saja tidak bisa dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana, baik putusan pidana maupun tuntutan pidana.

Baca juga: Kominfo: Ada Kesalahan Melihat Perkara dalam Kasus Nuril

Terkait tuntutan ini, terdakwa Nuril mengaku tidak terima karena dianggap telah terbukti mentransmisikan rekaman.

"Yang jelas kemarin bukan saya yang mentransmisikan, bukan saya yang memindahkan apalagi menyebarkan, itu bukan saya. Cuma itu saja tempatnya saya keberatan. Tuntutannya yang berapa bulan itu nggak terlalu saya pikirkan," tutup Nuril.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gugus Tugas Jabar Sudah Lama Bidik Klaster Pabrik Epson di Cikarang Bekasi

Gugus Tugas Jabar Sudah Lama Bidik Klaster Pabrik Epson di Cikarang Bekasi

Regional
Kapolrestabes Makassar dan Dirreskrimum Polda Sulsel Dapat Jabatan Baru di KPK

Kapolrestabes Makassar dan Dirreskrimum Polda Sulsel Dapat Jabatan Baru di KPK

Regional
Seminggu Pengusaha Rental Mobil Tak Pulang, Istri Lapor Polisi di Pekanbaru

Seminggu Pengusaha Rental Mobil Tak Pulang, Istri Lapor Polisi di Pekanbaru

Regional
Cabuli Gadis ABG Pelanggar Lalu Lintas di Hotel, Oknum Polisi Ini Terancam 15 Tahun Penjara dan Dipecat

Cabuli Gadis ABG Pelanggar Lalu Lintas di Hotel, Oknum Polisi Ini Terancam 15 Tahun Penjara dan Dipecat

Regional
Viral, Video Anggota DPRD dan ASN Baubau Diduga Pesta Miras

Viral, Video Anggota DPRD dan ASN Baubau Diduga Pesta Miras

Regional
Gagal Tes Kesehatan, Bacalon Bupati Solok Gugat KPU ke Bawaslu

Gagal Tes Kesehatan, Bacalon Bupati Solok Gugat KPU ke Bawaslu

Regional
Polisi Periksa Korban Pelecehan Rapid Test yang Terjadi di Bandara Soekarno-Hatta

Polisi Periksa Korban Pelecehan Rapid Test yang Terjadi di Bandara Soekarno-Hatta

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 21 September 2020

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 21 September 2020

Regional
Menteri Agama Positif Covid-19, Gubernur dan Pejabat Pemprov NTB Jalani Tes Swab

Menteri Agama Positif Covid-19, Gubernur dan Pejabat Pemprov NTB Jalani Tes Swab

Regional
Kabupaten Karawang, Kota Bekasi dan Cirebon Jadi Zona Merah Covid-19

Kabupaten Karawang, Kota Bekasi dan Cirebon Jadi Zona Merah Covid-19

Regional
Lagi, Polisi Tangkap 2 Tersangka Penyerangan Acara Midodareni di Solo

Lagi, Polisi Tangkap 2 Tersangka Penyerangan Acara Midodareni di Solo

Regional
Kronologi Bus Sugeng Rahayu Alami Kecelakaan di Ngawi

Kronologi Bus Sugeng Rahayu Alami Kecelakaan di Ngawi

Regional
Belasan Kantor di Denpasar Jadi Klaster Penularan Covid-19

Belasan Kantor di Denpasar Jadi Klaster Penularan Covid-19

Regional
6 Bulan Tutup, KA Rute Kertapati-Lubuklinggau PP Kembali Beroperasi

6 Bulan Tutup, KA Rute Kertapati-Lubuklinggau PP Kembali Beroperasi

Regional
Cabuli Gadis yang Ditilang, Oknum Polisi Lalu Lintas Terancam Dipecat

Cabuli Gadis yang Ditilang, Oknum Polisi Lalu Lintas Terancam Dipecat

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X