Dijerat UU ITE, Nuril Dituntut 6 Bulan Penjara

Kompas.com - 14/06/2017, 17:44 WIB
Nuril menangis saat berada di ruang tahanan PN Mataram, Rabu (31/5/2017). KOMPAS.com/ Karnia SeptiaNuril menangis saat berada di ruang tahanan PN Mataram, Rabu (31/5/2017).
|
EditorFarid Assifa

MATARAM, KOMPAS.com - Terdakwa kasus UU ITE, Baiq Nuril Maknun, dituntut jaksa penuntut umum (JPU) dengan tuntutan pidana enam bulan kurungan dikurangi masa tahanan dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan, dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Rabu (14/6/2017).

Dalam tuntutan tersebut, terdakwa Nuril dianggap telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusialaan.

Baca juga: Nuril Jadi Tahanan Kota, Pengunjung Sidang Menangis Haru

Dia dianggap melanggar Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

"Dasar dari tuntutan itu ya fakta persidangan," kata Julianto, Jaksa Penuntut Umum kepada wartawan.

Terhadap tuntutan jaksa tersebut, penasihat hukum Nuril, Aziz Fauzi, mengaku sangat kecewa dengan tuntutan pidana yang ditujukan pada kliennya. Aziz menganggap tuntutan pidana ini tidak didasarkan pada hasil pembuktian di persidangan, yaitu fakta persidangan.

"Dalam hal ini fakta persidangan sudah sangat terang dan jelas menunjukan bahwa, hanya satu orang saksi saja yang menyatakan bahwa terdakwa ibu Nuril itu mentransmisikan atau mendistribusikan rekaman tersebut, yaitu saksi HIM," kata Aziz.

Aziz menilai, keterangan saksi HIM patut dicurigai sebagai keterangan tidak benar karena terus berubah-rubah. Mulai dari keterangan di BAP hingga keterangan selama proses persidangan.

Sementara saksi atau alat bukti yang mendukung terdakwa Nuril, ada tiga. Pertama saksi LAR di bawah sumpah menyatakan bahwa yang mentransmisikan dan mengirim file rekaman dari HP ke laptop adalah saksi HIM.

Aziz mengatakan, hal ini diperkuat dengan keterangan Teguh Afriyadi, saksi ahli dari Kemenkominfo yang menyatakan bahwa perbuatan Nuril tidak merumuskan memenuhi unsur 27 ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan.

"Dikuatkan lagi dengan keterangan terdakwa," kata Aziz.

Aziz menganggap, tuntutan pidana terhadap Nuril terlalu dipaksakan. Menurutnya, keterangan seorang saksi saja tidak bisa dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana, baik putusan pidana maupun tuntutan pidana.

Baca juga: Kominfo: Ada Kesalahan Melihat Perkara dalam Kasus Nuril

Terkait tuntutan ini, terdakwa Nuril mengaku tidak terima karena dianggap telah terbukti mentransmisikan rekaman.

"Yang jelas kemarin bukan saya yang mentransmisikan, bukan saya yang memindahkan apalagi menyebarkan, itu bukan saya. Cuma itu saja tempatnya saya keberatan. Tuntutannya yang berapa bulan itu nggak terlalu saya pikirkan," tutup Nuril.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan PSBB Bodebek Kembali Diperpanjang

Ini Alasan PSBB Bodebek Kembali Diperpanjang

Regional
Kasus Mayat Bayi Dalam Kantong Plastik, Polisi Tetapkan Ibu Kandung sebagai Tersangka

Kasus Mayat Bayi Dalam Kantong Plastik, Polisi Tetapkan Ibu Kandung sebagai Tersangka

Regional
Bawaslu Klaim Kasus Covid-19 di Daerah yang Gelar Pilkada Cenderung Turun

Bawaslu Klaim Kasus Covid-19 di Daerah yang Gelar Pilkada Cenderung Turun

Regional
Ridwan Kamil Puji Ketua PBNU yang Berani Umumkan Diri Positif Covid-19

Ridwan Kamil Puji Ketua PBNU yang Berani Umumkan Diri Positif Covid-19

Regional
Langgar Protokol Kesehatan, Operasional Obyek Wisata Dusun Semilir Semarang Dihentikan

Langgar Protokol Kesehatan, Operasional Obyek Wisata Dusun Semilir Semarang Dihentikan

Regional
Rizieq Shihab Akan Dipanggil Polisi Terkait 2 Kasus Berbeda di Bogor

Rizieq Shihab Akan Dipanggil Polisi Terkait 2 Kasus Berbeda di Bogor

Regional
Ridwan Kamil Sebut Tokoh Publik Wajib Umumkan Hasil Tes Covid-19

Ridwan Kamil Sebut Tokoh Publik Wajib Umumkan Hasil Tes Covid-19

Regional
KPU Solo Temukan 8.237 Lembar Surat Suara Rusak

KPU Solo Temukan 8.237 Lembar Surat Suara Rusak

Regional
10 Orang Diperiksa Polisi soal RS Ummi, Termasuk Menantu Rizieq Shihab

10 Orang Diperiksa Polisi soal RS Ummi, Termasuk Menantu Rizieq Shihab

Regional
Kronologi Balita Tewas Setelah Terjebak Dalam Rumah yang Terbakar

Kronologi Balita Tewas Setelah Terjebak Dalam Rumah yang Terbakar

Regional
Masa Tanggap Darurat Covid-19 di DIY, Sri Sultan: Pusat Diperpanjang, Mosok Aku Nyabut

Masa Tanggap Darurat Covid-19 di DIY, Sri Sultan: Pusat Diperpanjang, Mosok Aku Nyabut

Regional
Tulis Cerpen di Penjara, Jerinx Singgung Soal Kaliyuga hingga Kebebasan Berpendapat

Tulis Cerpen di Penjara, Jerinx Singgung Soal Kaliyuga hingga Kebebasan Berpendapat

Regional
Pemprov DIY Perpanjang Status Tanggap Darurat Covid-19 untuk Ketujuh Kalinya

Pemprov DIY Perpanjang Status Tanggap Darurat Covid-19 untuk Ketujuh Kalinya

Regional
KPU Targetkan 79 Persen Pemilih Gunakan Suaranya di Pilkada Kalsel

KPU Targetkan 79 Persen Pemilih Gunakan Suaranya di Pilkada Kalsel

Regional
Guru, Satpam hingga OB Sekolah Bisa Dapat Rumah Subsidi, Ini Syaratnya

Guru, Satpam hingga OB Sekolah Bisa Dapat Rumah Subsidi, Ini Syaratnya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X