Sekolah Beratapkan Daun dan Berlantai Kerikil, Anak-anak Ini Tetap Semangat Belajar

“Sampai saat ini dari 71 orang siswa SDN Oevetnai, hanya 30 orang siswa yang bersedia mengikuti kegiatan belajar mengajar di SDI Weulun, sedangkan 41 orang siswa lainnya tidak melanjutkan sekolah karena siswa kelas I dan II masih sangat kecil tidak mampu berjalan kaki menuju ke SDI Weulun yang jarak tempuhnya sekitar tiga kilo meter,” kata Nelci.

Alasan lainnya lanjut Nelci, karena jalan menuju ke SDI Weulun, berbukit-bukit dan melewati hutan, sehingga sangat mengkhawatirkan keselamatan para siswa.

“Kita menunggu pembangunan gedung ini terlalu lama karena sampai dua tahun, sehingga kita minta kalau bisa kami tetap mengadakan kegiatan belajar mengajar di sekolah darurat sambil menunggu pembangunan gedung baru untuk sekolah ini,” ucapnya.

Sementara itu dihubungi secara terpisah Ketua DPC Pospera Kabupaten Malaka Paskalis Wendi Nahak yang sejak awal mengadvokasi masalah itu mengatakan, penutupan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap SDN Oevetnai, bermula ketika gambar kondisi darurat sekolah itu diposting di media sosial (Facebook).

Peristiwa penutupan sekolah itu berawal saat kerja bakti para siswa SDN Oevetnai pada hari Jumat 20 Januari 2017, yang sedang memperbaiki atap sekolah yang bocor dengan menggunakan daun gewang.

Kerja gotong royong para siswa tersebut difoto oleh salah satu tenaga pengajar SM3T di sekolah tersebut kemudian mengunggahnya ke Facebook.

Menurut Wendi, tujuan guru yang mengunggah foto tersebut hanya mau menunjukan kondisi sekolah yang sebenarnya, dengan harapan adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah setempat.

“Namun tidak disangka bahwa foto tersebut menjadi pembahasan hangat di media sosial oleh para Facebookers dengan beragam argumentasi. Setelah foto tersebut menjadi hangat diperbincangkan di media sosial, maka Bupati Malaka lalu mengundang kepala sekolah dan para guru dari sekolah tersebut untuk bertemu di rumah jabatan Bupati, yang ujungnya adalah penutupan sekolah,” ujarnya.

Terhadap aksi penutupan sekolah itu, Wendi mendesak Ketua DPRD Provinsi NTT, untuk segera menginstruksikan kepada Bupati Malaka guna mencabut SK penutupan SDN Oevetnai dan segera mengaktifkan kembali KMB.

“Kami dari Pospera juga mendesak ketua DPRD provinsi NTT, segera menginstruksikan kepada pemerintah daerah Malaka untuk mengalokasikan anggaran guna pembangunan SDN Oevetnai. Kita juga mendesak Ketua DPRD provinsi NTT, segera memanggil dan memberikan sanksi tegas kepada Bupati Malaka Stefanus Bria Seran, terkait dengan penutupan sekolah di Kabupaten Malaka,” ucapnya.

Pihaknya juga lanjut Wendi, mendesak Ketua DPRD provinsi NTT, segera menginstruksikan kepada Bupati Malaka untuk memulihkan kembali kondisi psikologis anak-anak dan segera merestrukturisasi anak-anak sebagai korban, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Terkait dengan tuntutan itu, Bupati Malaka Stefanus Bria Seran belum bisa dikonfirmasi. Telepon selulernya pun tidak aktif ketika dihubungi Kompas.com.

Baca juga: Demi UN Berbasis Komputer, Wali Murid Beri Pinjaman Laptop ke Sekolah