Kasus Limbah Rancaekek Masuk ke Mahkamah Agung

Kompas.com - 14/03/2017, 10:05 WIB
Seorang bocah mandi di Sungai Cikijing yang tercemar dengan limbah industri tekstil di Rancaekek, Bandung, yang airnya mengalir ke Sungai Citarum, 22 Maret 2015. AFP PHOTO / ROMEO GACADSeorang bocah mandi di Sungai Cikijing yang tercemar dengan limbah industri tekstil di Rancaekek, Bandung, yang airnya mengalir ke Sungai Citarum, 22 Maret 2015.
Penulis Reni Susanti
|
EditorErlangga Djumena

BANDUNG, KOMPAS.com – Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jabar, Dadan Ramdan mengatakan, kasus pembuangan limbah cair di Rancaekek masuk ke Mahkamah Agung (MA).

“Setelah menang di PTUN Bandung, Koalisi Melawan Limbah menang juga di PTTUN Jakarta. Atas kemenangan ini, para tergugat mengajukan kasasi ke MA,” ujar Dadan saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/3/2017).

Walhi bersama Pawapeling dan Greenpeace membentuk Koalisi Melawan Limbah (KML). Mereka menuntut pencabutan surat izin pembuangan limbah cair (IPLC) dari Bupati Sumedang untuk tiga pabrik di kawasan Rancaekek, Kabupaten Sumedang.

Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Kahatex, PT Five Star Textile Indonesia, dan PT Insan Sandang Internusa.


Gugatan KML menang di PTUN Bandung pada Mei 2016, dan kembali menang PTTUN Jakarta, Oktober 2016.

“Ada empat tergugat, yakni Bupati Sumedang, dan tiga perusahaan itu. Karena empat tergugat banding lagi, maka kasusnya sudah sampai MA sekarang. Mudah-mudahan tidak ada intervensi,” ungkapnya.

Dadan menjelaskan, dalam putusannya, PTUN Bandung dan PTTUN Jakarta mencabut Surat IPLC untuk ketiga pabrik tersebut. Selama proses hukum berjalan, ketiga pabrik tidak boleh membuang limbah tanpa IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang baik ke Sungai Cikijing.

“SK Bupati tentang IPLC ini sangat merusak lingkungan. Coba main ke Rancaekek, bagaimana sawah di sana rusak, air tercemar, lingkungan rusak, sangat merugikan masyarakat,” ucapnya.

Kuasa hukum PT Kahatex Andy Nababan mengatakan pihaknya mengajukan kasasi dan tengah menunggu putusan pengadilan. Sambil menunggu putusan, pihaknya telah melakukan sejumlah perbaikan.

“Di antaranya, kami mengundang Pemprov Jabar untuk melakukan kajian daya dukung dan daya tampung dan merevisi dokumen kami,” ungkapnya.

Dengan beberapa perbaikan tersebut, apapun keputusan MA nanti, pihaknya sudah siap. “Apakah keputusan nanti mengabulkan permohonan koalisi atau menolaknya, kami sudah prepare. Faktor-faktor limbah cair yang dipersoalkan sudah diperbaiki,” tuturnya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X