Kompas.com - 31/01/2017, 21:18 WIB
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/1/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraMenteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/1/2017).
|
EditorCaroline Damanik

SEMARANG, KOMPAS.com — Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin mengaku menerima sejumlah keluhan terkait konten khotbah Jumat yang dinilai menyimpang dari ketentuan.

Oleh karena itu, lanjut Lukman, kementerian mewacanakan akan membuat standardisasi terkait khatib shalat Jumat.

"Ini bukan intervensi, melainkan agar syarat dan rukun khotbah agar tidak menyimpang, saat ini dirasakan sudah tidak sesuai dengan semestinya," kata Lukman seusai orasi ilmiah di kampus Universitas Islam Negeri Semarang, Selasa (31/1/2017).

Dia mengatakan, Kemenag kembali membuka wacana tersebut dalam rangka menyambut aspirasi sebagian umat Islam dan organisasi massa Islam. Ormas ingin agar pemerintah ikut masuk untuk ikut menjamin mutu dalam khotbah jumat.

Pihaknya pun menyangkal bahwa Kemenag akan menyelenggarakan sertifikasi. Namun, Lukman memilih bahasa lain, yaitu standardisasi.

"Ini sama sekali bukan ide atau gagasan baru menteri agama. Ini dalam rangka merespons, menyambut aspirasi umat Islam untuk menjamin kualitas mutu dalam khotbah Jumat," ujarnya.

Khotbah Jumat sendiri merupakan salah satu syarat dari shalat Jumat. Untuk menjaga kualitas materi khotbah, Kemenag mengajak agar para khatib memberi pesan untuk warga taat beribadah, tidak mencela, atau mencaci maki yang lain.

"Ada beberapa masukan, sebagian masjid para khatibnya esensinya mengajak untuk bertakwa, tetapi ternyata diisi dengan hal yang saling mencela, mencaci maki, dan menyalahkan," katanya.

"Pemerintah diminta ikut menata kualitas mutu bisa memenuhi syarat dan rukun. Saya selaku Menteri Agama, mendengar masukan MUI, ormas, fakultas dakwah, profesi dai, agar dibuat batas minimal yang dipunyai seorang khatib," katanya.

Lukman pun menegaskan bahwa kompetensi untuk mengukur standar seorang khatib bukan wewenang pemerintah, melainkan ulama itu sendiri. Namun, pemerintah diminta memberi batasan agar yang memberi ceramah tidak diisi dengan materi yang mencela pihak yang lain.

"Tidak ada sertifikasi, yang ingin ada standardisasi batasan minimal yang harus dimiliki. Silakan saja dan ini berpulang kepada ulama. Ini baru gagasan butuh gagasan, pematangan, penajaman, dan seterusnya," katanya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Amankan 3 Pengibar Bendera RMS di Saparua

Polisi Amankan 3 Pengibar Bendera RMS di Saparua

Regional
Wisatawan Membludak, Pantai Selatan Garut Ditutup, Polisi Lakukan Penyekatan

Wisatawan Membludak, Pantai Selatan Garut Ditutup, Polisi Lakukan Penyekatan

Regional
Beberapa Titik di Medan Dilanda Banjir, Bobby Pastikan Warga Terdampak Tak Kekurangan Pangan

Beberapa Titik di Medan Dilanda Banjir, Bobby Pastikan Warga Terdampak Tak Kekurangan Pangan

Regional
Bupati Bener Meriah Alami Pecah Pembuluh Darah, Dibawa ke Medan

Bupati Bener Meriah Alami Pecah Pembuluh Darah, Dibawa ke Medan

Regional
Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Regional
Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Regional
Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Regional
H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

Regional
12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

Regional
Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Regional
Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Regional
Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Regional
Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Regional
Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Regional
Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X