Sertifikat Tanah Tidak Kunjung Selesai, Warga Poso Keluhkan BPN

Kompas.com - 16/11/2016, 12:31 WIB
|
EditorErlangga Djumena

POSO KOMPAS.com - Warga Poso, Sulawesi Tengah mengeluhkan kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Poso.

Mulai dari tingginya biaya administrasi pembuatan sertifikat tanah yang dikenakan, prosedur yang berbelit-belit,  hingga proses pembuatan yang membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan tidak kunjung selesai meskipun seluruh biaya administrasi sudah dilunasi oleh pemohon.

Seperti disampaikan Rendy Butar-butar (40), warga Desa Wanga, Kecamatan Lore Peore kepada Kompas.com  Rabu (15/11/2016). Dia mengeluhkan tingginya biaya permintaan dari pihak BPN Poso.

Ia menyebutkan, biaya pembuatan sertifikat tanah kebun miliknya untuk 5 bidang dengan luas sekitar 10 hektar dikenakan biaya senilai Rp 16,9 juta diluar biaya pendaftaran Rp 2,4 juta, dan administrasi Rp 1,4 juta.

"Kami sekeluarga dengan biaya sebesar itu cukup berat. Namun karena keinginan besar untuk miliki sertifikat, akhirnya kami memaksakan diri dan membayar. Yang kami sesalkan sampai sekarang tidak juga selesai,’’ ucap Rendy.

Dia mengatakan, seluruh administrasi dan penyetoran dana yang mencapai Rp 20 juta lebih tersebut diminta langsung oleh dua orang petugas BPN Poso sejak Maret 2016, yakni Adrianus Sulu, Plt Kepala Seksi Pendaftaran Tanah dan Irwan sebagai Kasubsi Tanah Pemerintah.

Namun, sejak dilakukan pengukuran pada bulan April hingga November 2016 ,setelah beberapa kali dilakukan komunikasi terkait kabar sertifikat itu, tidak ada kejelasan lagi.

"Saya sudah sering tanya kepada Adrianus alias Ori, dia bilang belum ada gambar dari Irwan, saya tanya lagi kepada Irwan namun HP-nya tidak aktif lagi. Saya tanya kepada stafnya yang bernama Akbar katanya sudah diserahkan gambarnya. Jadi mereka saling lempar,saya jadi bingung," tambah Rendy.

Keluhan yang sama juga dialami oleh Edy Lanagawa (45), warga Bonesompe, Poso Kota Utara. Ia menyebutkan, pada tahun 2015 lalu membayar biaya administrasi sertifikat tanah kosong luas 750 are dengan biaya sebesar Rp 10 juta.

Seluruh  uang yang dibayarkan tersebut terpakai untuk biaya administrasi di kelurahan, kecamatan, notaris hingga pendaftaran pengukuran di BPN Poso.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wali Kota Salatiga Perintahkan Pendampingan Disabilitas Dilakukan Menyeluruh

Wali Kota Salatiga Perintahkan Pendampingan Disabilitas Dilakukan Menyeluruh

Regional
Debat Pilkada Putaran Kedua, Gibran Ingin Solo Utara Jadi Pusat Perdagangan, Bajo Bangun Jalan Layang

Debat Pilkada Putaran Kedua, Gibran Ingin Solo Utara Jadi Pusat Perdagangan, Bajo Bangun Jalan Layang

Regional
Tenda Terendam Air Hujan, Ribuan Pengungsi Erupsi Gunung Ile Lewotolok Direlokasi

Tenda Terendam Air Hujan, Ribuan Pengungsi Erupsi Gunung Ile Lewotolok Direlokasi

Regional
Diterjang Puting Beliung, 23 Rumah Warga di Kalsel Porak-poranda

Diterjang Puting Beliung, 23 Rumah Warga di Kalsel Porak-poranda

Regional
BNPB: Jalur Evakuasi di Gunung Semeru Harus Segera Dibangun

BNPB: Jalur Evakuasi di Gunung Semeru Harus Segera Dibangun

Regional
Bupati Positif Covid-19, Puluhan Pejabat Pemkab Bantaeng Jalani 'Swab Test'

Bupati Positif Covid-19, Puluhan Pejabat Pemkab Bantaeng Jalani "Swab Test"

Regional
Bayi Laki-laki Ditemukan Tewas Terbungkus Plastik di Pinggir Jalan

Bayi Laki-laki Ditemukan Tewas Terbungkus Plastik di Pinggir Jalan

Regional
Strategi Paslon Majukan Daerah, Gibran Fokus Pemulihan Ekonomi, Bajo Gandeng Koalisi Rakyat

Strategi Paslon Majukan Daerah, Gibran Fokus Pemulihan Ekonomi, Bajo Gandeng Koalisi Rakyat

Regional
8 Demonstran Terlibat Ricuh di Depan KPU Sulsel Dikenakan Wajib Lapor

8 Demonstran Terlibat Ricuh di Depan KPU Sulsel Dikenakan Wajib Lapor

Regional
Satgas Sebut Pemerintah Pusat Keliru Sampaikan Data Covid-19 di Papua karena Masalah Sistem

Satgas Sebut Pemerintah Pusat Keliru Sampaikan Data Covid-19 di Papua karena Masalah Sistem

Regional
Imbas Kerumunan Penonton Sepak Bola di Serang, Seorang Kapolsek Dicopot

Imbas Kerumunan Penonton Sepak Bola di Serang, Seorang Kapolsek Dicopot

Regional
7 Kabupaten yang Gelar Pilkada di NTT Kekurangan Surat Suara

7 Kabupaten yang Gelar Pilkada di NTT Kekurangan Surat Suara

Regional
Video Viral Sebuah Bus Lawah Arah Saat Macet, Sopir Akhirnya Kabur karena Dipukuli Massa

Video Viral Sebuah Bus Lawah Arah Saat Macet, Sopir Akhirnya Kabur karena Dipukuli Massa

Regional
22 Nakes Positif Covid-19, Poli Rawat Jalan RSUD dr Moh Saleh Tutup 2 Hari

22 Nakes Positif Covid-19, Poli Rawat Jalan RSUD dr Moh Saleh Tutup 2 Hari

Regional
Menkopolhukam Perintahkan Aparat Tangkap Ali Kalora dan Pengikutnya Sebelum Natal

Menkopolhukam Perintahkan Aparat Tangkap Ali Kalora dan Pengikutnya Sebelum Natal

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X