Kompas.com - 30/09/2016, 18:47 WIB
Tersapu Banjir Bandang - Suasana pemukiman warga yang tersapu banjir bandang Sungai Cimanuk di Desa Haur Panggung, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis (22/9/2016). Pada hari kedua pasca peristiwa musibah banjir bandang, warga dibantu TNi dan relawan masih mencari keluarganya yang hilang dan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHOTersapu Banjir Bandang - Suasana pemukiman warga yang tersapu banjir bandang Sungai Cimanuk di Desa Haur Panggung, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis (22/9/2016). Pada hari kedua pasca peristiwa musibah banjir bandang, warga dibantu TNi dan relawan masih mencari keluarganya yang hilang dan barang-barang yang masih bisa diselamatkan.
EditorCaroline Damanik

GARUT, KOMPAS — Pemerintah Kabupaten Garut kebingungan mencari dana untuk membiayai pemulihan pasca-bencana banjir bandang. Pemerintah kabupaten beralasan tengah melakukan pengetatan anggaran pasca penundaan pencairan dana alokasi umum Rp 81 miliar hingga Desember 2016.

"Sebelum banjir bandang, kami sudah melakukan pengetatan anggaran dan pinjam pada bank untuk menutupi defisit anggaran Rp 324 miliar hingga akhir tahun ini. Dengan adanya banjir bandang, kami harus melakukan penyesuaian ulang di antara minimnya anggaran," kata Sekretaris Daerah Garut Iman Alirahman di Garut, Kamis (29/9/2016).

Saat ini penanganan banjir bandang Garut memasuki tanggap darurat tahap kedua, mulai 28 September hingga 3 Oktober 2016. Jika tidak diperpanjang, tahap pemulihan bisa langsung dimulai pada 4 Oktober 2016.

"Untuk tanggap darurat sudah kami sediakan dana Rp 500 juta guna membiayai pencarian korban dan penyelamatan pengungsi. Namun, untuk pemulihan pasca bencana, kami masih kelimpungan karena anggaran yang ada sangat terbatas," kata Iman.

Iman mengatakan, pada masa pemulihan, sambil menunggu rumah susun sewa bagi pengungsi, Pemkab Garut wajib memberi jaminan hidup Rp 10.000 per orang per hari selama enam bulan. Dengan jumlah pengungsi 2.525 orang, dibutuhkan Rp 25,25 juta per hari atau sekitar Rp 4,5 miliar selama enam bulan.

"Jumlahnya akan semakin tinggi jika memperhitungkan biaya kesehatan yang dibutuhkan pengungsi," ujar Iman.

Ia juga bingung mencari dana untuk membekali pengungsi menyesuaikan hidup di daerah baru.

"Kami berharap DAU yang ditahan Rp 81 miliar per bulan segera diberikan. Kami yakin hal itu sangat membantu mengatasi masalah pendanaan," katanya.

Sementara itu, pencarian korban tahap dua yang dilakukan tim SAR gabungan belum membuahkan hasil. Jumlah korban tewas tercatat 34 orang dan 19 korban lain masih hilang.

Kunjungan Presiden

Kamis kemarin, Presiden Joko Widodo juga mengunjungi lokasi banjir bandang Garut. Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi memerintahkan Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar segera melakukan penegakan hukum untuk menghentikan perambahan hutan.

Tanpa keseriusan penegakan hukum, hutan akan semakin rusak dan memicu bencana alam seperti di Garut.

Seusai meninjau lokasi-lokasi terdampak banjir di bantaran Sungai Cimanuk, Lapangan Paris dan Rumah Sakit Umum Daerah dr Slamet, Garut, Kamis, Presiden tampak gusar. Presiden menilai, kerusakan hutan merupakan ulah segelintir pihak yang merugikan masyarakat.

"Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah ke lapangan. Akan dilakukan proses konservasi lahan dan penataan ruang agar vegetasi tidak semua hilang. Saya perintahkan tindakan hukum dari Kapolri untuk perusak lingkungan yang dapat menyebabkan bencana seperti di Garut ini," kata Presiden.

Presiden memerintahkan upaya pencarian 19 orang yang masih hilang akibat banjir bandang diteruskan. Presiden pun meminta seluruh pihak menangani para korban bencana sebaik-baiknya.

Pemerintah tengah menghitung rencana pembangunan kembali RSUD dr Slamet dan sekolah yang rusak akibat bencana. Menurut Presiden, realisasi pembangunan menunggu usulan lokasi dari bupati.

Presiden sempat bertemu ratusan keluarga korban banjir di Kampung Cimacan, Desa Haurpanggung, Tarogong Kidul. Presiden menyerahkan paket alat tulis dan seragam sekolah untuk anak korban banjir serta peralatan rumah tangga dan kebutuhan pokok bagi ibu-ibu.

Presiden juga memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono membangun dua menara rumah susun untuk korban banjir yang kehilangan rumah.

Basuki menjelaskan, pihaknya membangun dua menara rusun menggunakan dana tanggap darurat untuk menampung 168 keluarga yang kehilangan rumah.

"Mulai Oktober ini akan dibangun," ujarnya. (CHE/HAM)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 30 September 2016, di halaman 21 dengan judul "Garut Bingung Cari Dana".

 

Kompas TV 19 Korban Banjir Garut Belum Ditemukan
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

Regional
Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Regional
Fashion Show Batik Daur Ulang Warnai Penutupan KKJ dan PKJB, Atalia Kamil: Ini Tanda Ekraf Jabar Bergerak Kembali

Fashion Show Batik Daur Ulang Warnai Penutupan KKJ dan PKJB, Atalia Kamil: Ini Tanda Ekraf Jabar Bergerak Kembali

Regional
Proses Geotagging Rumah KPM di Bali Capai 65 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir Mei 2022

Proses Geotagging Rumah KPM di Bali Capai 65 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir Mei 2022

Regional
Peringati Trisuci Waisak, Ganjar Sebut Candi Borobudur Tak Hanya Sekadar Destinasi Wisata

Peringati Trisuci Waisak, Ganjar Sebut Candi Borobudur Tak Hanya Sekadar Destinasi Wisata

Regional
Pertumbuhan Ekonomi Jabar Triwulan I-2022 Capai 5,62 Persen, Lebih Tinggi dari Nasional

Pertumbuhan Ekonomi Jabar Triwulan I-2022 Capai 5,62 Persen, Lebih Tinggi dari Nasional

Regional
KKJ dan PKJB Digelar, Kang Emil Minta Pelaku UMKM Jabar Hemat Karbon

KKJ dan PKJB Digelar, Kang Emil Minta Pelaku UMKM Jabar Hemat Karbon

Regional
Cegah Wabah PMK, Jabar Awasi Lalu Lintas Peredaran Hewan Ternak Jelang Idul Adha

Cegah Wabah PMK, Jabar Awasi Lalu Lintas Peredaran Hewan Ternak Jelang Idul Adha

Regional
Genjot Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Optimistis Capai Target

Genjot Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Optimistis Capai Target

Regional
Bertemu DPP GAMKI, Bobby Nasution Didaulat Sebagai Tokoh Pembaharu

Bertemu DPP GAMKI, Bobby Nasution Didaulat Sebagai Tokoh Pembaharu

Regional
Cegah Stunting di Jabar, Kang Emil Paparkan Program “Omaba”

Cegah Stunting di Jabar, Kang Emil Paparkan Program “Omaba”

Regional
Hadapi Digitalisasi Keuangan, Pemprov Jabar Minta UMKM Tingkatkan Literasi Keuangan

Hadapi Digitalisasi Keuangan, Pemprov Jabar Minta UMKM Tingkatkan Literasi Keuangan

Regional
Resmikan SLB Negeri 1 Demak, Ganjar Berharap Tenaga Pendidikan Bantu Siswa Jadi Mandiri

Resmikan SLB Negeri 1 Demak, Ganjar Berharap Tenaga Pendidikan Bantu Siswa Jadi Mandiri

Regional
Jabar Quick Response Bantu Warga Ubah Gubuk Reyot Jadi Rumah Layak Huni

Jabar Quick Response Bantu Warga Ubah Gubuk Reyot Jadi Rumah Layak Huni

Regional
PPKM Diperpanjang, Ridwan Kamil Minta Warga Jabar Lakukan Ini

PPKM Diperpanjang, Ridwan Kamil Minta Warga Jabar Lakukan Ini

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.