BNP2TKI dan KPK Pastikan NTB Bisa Bebas dari Calo TKI dan Perdagangan Orang

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid bertekad mereformasi dan mereplikasi best practice serta memperkuat layanan TKI setidaknya di 7 wilayah krusial di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tekad itu didukung penuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk dalam urusan memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Provinsi NTB.

Hal ini tercermin dari rapat koordinasi Program Poros Layanan Terintegrasi TKI pada Rabu, tanggal 24 Agustus 2016 di Kantor Gubernur NTB yang dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Wakil Gubernur NTB Muh Amin, Kakanwil Hukum dan HAM Provinsi NTB, Kapolda NTB dan pimpinan BI, OJK, BPJS Ketenagakerjaan serta pejabat setempat.
 
Wujud dukungan KPK itu berupa pengawalan implementasi Program Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan Daerah Perbatasan, serta Poros Pelayanan TKI Terintegrasi Daerah Asal TKI, yaitu berupa pembangunan 52 kantor layanan TKI di 9 provinsi, salah satunya NTB, termasuk mengawasi kinerja operasi layanannya.
 
“Pembenahan TKI di NTB kurang lebih serupa dengan kasus NTB dimana sifatnya sangat urgen karena menyangkut aspek kemanusiaan sehingga negara mutlak hadir," ujar Saut Situmorang, Wakil Ketua KPK dalam siaran pers BNP2TKI yang diterima Kompas.com, Rabu.
 
“BNP2TKI merupakan mitra strategis dalam pembenahan governance layanan TKI yang transparan, murah, cepat dan bebas praktik korupsi,” ungkap Saut.

Dia berhrap program ini bisa diwujudkan pada tahun 2017.
 
Wakil Gubernur NTB Muh Amin menyatakan, pihaknya siap melaksanakan program tersebut karena selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi dalam rangka menyediakan perlindungan maksimal kepada warganya yang menjadi TKI.

Lanjut Amin, program ini diharapkan akan menjadi solusi tuntas bagi penyediaan layanan dokumen TKI sekaligus pemberdayaan TKI purna sehingga TKI NTB lebih mandiri membangun desa dan tidak perlu menjadi TKI lagi.

Nusron Wahid menegaskan dukungan bahwa KPK selama ini telah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur program. Hal itu terbukti dari layanan TKI di Kantor Nunukan (sebagai embrio) yang diklaim sudah bersih dari praktik calo. "Kami ingin memastikan juga dapat diwujudkan di kantor-kantor layanan TKI di daerah lain," katanya.

Menurut Nusron, implementasi program ini merupakan wujud janji dalam Nawacita Presiden Jokowi.

"BNP2TKI dengan dukungan KPK dan komitmen pihak-pihak terkait akan berupaya keras untuk mengintegrasikan berbagai layanan bagi para TKI di satu tempat sehingga praktik percaloan bisa dihapuskan,” tutup Nusron Wahid.