Sulit Urus Paspor, Puluhan Pengurus TKI di Nunukan Datangi Gedung Dewan

NUNUKAN, KOMPAS.com - Puluhan pengurus TKI di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, mendatangi kantor DPRD Nunukan untuk mengadukan lambannya proses pengurusan paspor di kantor Imigrasi Nunukan.

Salah satu pengurus TKI Suryana mengaku, akibat lamban dan mahalnya pengurusan paspor membuat sebagian TKI memilih menjadi buruh ilegal.

"Lulus tidak lulus tes kesehatan dibayar 800.000. Ahirnya banyak TKI memilih menjadi TKI ilegal. Perbandingannya yang lolos 5, yang legal hanya 1," ujarnya, Selasa (16/8/2016).

Kepala Imigrasi Nunukan I Nyoman Surya Mataram yang hadir dalam rapat dengar pendapat di kantor DPRD Nunukan mengaku lambannya pengurusan paspor untuk TKI karena dipusatkan di Layanan Terpadu Sentra Poros Perbatasan LTSP di Kantor BP3TKI Nunulkan.

Sementara pengurusan paspor bagi warga biasa masih bisa dilayani di kantor Imigrasi Nunukan.

"Saya malah heran, ini kan kesepakatan tim bahwa pengurusan paspor TKI kita serahkan ke program LTSP," ujar Surya Mataram.

Sementara itu, Kepala Rumah Sakit Umum Nunukan Dulman mengaku mahalnya biaya pemeriksaan kesehatan bagi TKI karena Pemerintah Malaysia melalaui Grow Warisan meminta beberapa tes kesehatan seperti AIDS, sifilis, malaria, dan hepatitis yang membutuhkan peralatan yang lebih mahal.

Padahal, menurut dia, untuk pemeriksaan selengkap itu membutuhkan anggaran hingga Rp 1 juta lebih.

"Kita sudah mengurangi hingga 800.000 dari biaya normal 1.250.000," ujar Dulman.

Sejak digulirkan pertengahan bulan Februari lalu, program LTSP telah melayani lebih dari 2.000 TKI yang dideportasi Pemerintah Malaysia melalaui Pelabuhan Tunon Taka Nunukan. Sementara sebanyak 265 paspor telah diterbitkan bagi TKI yang mengurus doumen melalaui program LTSP.