Masyarakat Adat Keluhkan Kerusakan Hutan Pulau Enggano

BENGKULU, KOMPAS.com - Koordinator enam kepala suku (pabuki) di Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu, Harun Kaarubi, menyesalkan kerusakan kawasan hutan di wilayah itu.

Luas hutan mangrove dan hutan lainnya di Pulau Enggano mencapai 14.377 hektar. Harun menengarai bahwa 40 persen dari luas hutan itu rusak akibat ulah pendatang.

"Pembukaan hutan tidak terkontrol oleh aparat desa, sementara kepala suku diabaikan," kata Harun, Minggu (14/8/2016).

"Lima tahun ke depan masyarakat sulit mencari kayu. Sementara pohon ditebang diganti tanaman pisang. Pulau kami terancam tenggelam," kata Harun.

Menuru Harun, dalam aturan adat, pendatang di pulau itu tak dibolehkan memiliki hak kepemilikan tanah, tetapi dipinjamkan berdasarkan kesepakatan adat.

Aturan hukum itu sulit ditegakkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dan aparat pemerintahan setempat yang menganggap tanah adalah milik pribadi.

"Perlu ada kesepahaman antara lembaga adat dengan pemerintah desa soal ini. Agar tidak mudah mengeluarkan surat tanah," ujar Harun.

Sementara itu, kepala suku Kaitora, M Rafly Zen, mengatakan bahwa masyarakat adat Enggano tidak menutup diri terhadap investasi. Namun, ia berharap agar pembangunan di tempat tersebut tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

"Kami tidak menutup investasi asal mempertimbangkan aspek lungkungan hidup dan melibatkan masyarakat adat," kata Rafly.

Pulau Enggano merupakan pulau terluar di Provinsi Bengkulu dan berada di Samudera Hindia.

Pulau ini didiami oleh enam kepala suku termasuk pendatang (kaamai). Ada 3.000 jiwa yang mendiami wilayah yang kaya akan hasil laut dan hutan itu.

Pada perayaan HUT ke-71 Kemerdekaan RI, Enggano dipilih sebagai tempat puncak perayaan yang akan dihadiri oleh 17 kementerian.

Harapan besar masyarakat akan hadirnya belasan kementerian itu dapat berimbas pada kesejahteraan hidup dan kelestariaalam serta budaya Enggano.