Kompas.com - 01/08/2016, 15:03 WIB
EditorCaroline Damanik

KOMPAS - Mardi (40) menghentikan sepeda motornya di depan sebuah warung makan di Jalan Darmokali, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (22/6/2016) siang. Ia kemudian menanyakan alamat yang hendak ditujunya kepada pemilik warung. Ternyata ia salah arah dan harus memutar balik.

Di depan kios nomor 88, masih di Jalan Darmokali sesuai arah yang ditunjukkan pemilik warung itu, Mardi kembali kebingungan karena tidak menemukan rumah nomor 92 B yang seharusnya ada di dekat kios itu. Mardi pun kembali bertanya kepada warga. Akhirnya Mardi menemukan rumah yang dicarinya, di sebuah gang.

”Selamat siang Pak, saya dari Kejaksaan Negeri Surabaya mau mengantar STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) Bapak,” katanya ketika bertemu dengan tuan rumah.

Sugeng Hartono, pemilik rumah itu, tersenyum dan menerima STNK yang dua minggu terakhir disita polisi karena ia melanggar aturan lalu lintas dengan tidak menggunakan helm. Sugeng lalu menyerahkan uang Rp 91.000 kepada Mardi, dengan perincian Rp 71.000 untuk biaya denda tilang dan Rp 20.000 untuk biaya jasa antar.

Maka, tuntaslah tugas pertama Mardi sebagai anggota tim "Si Anti Ribet" (Siap Antar Tilang ke Rumah dengan Cepet). Si Anti Ribet ini merupakan program terbaru Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya yang mulai berjalan Rabu (22/6/2016) untuk mempermudah pengurusan berkas tilang.

Melalui program ini, warga yang kena tilang dan tidak mengikuti sidang tilang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dapat meminta layanan Si Anti Ribet melalui SMS atau WhatsApp (aplikasi percakapan di telepon pintar) ke nomor 085851996000. Warga tinggal mengetikkan nama, nomor tilang, dan tanggal sidang. Jika menggunakan WhatsApp, warga tinggal mengunggah foto surat tilang itu.

Pihak Kejari Surabaya kemudian akan memberikan pesan balasan mengenai nominal denda yang harus dibayar. Warga pun bisa bersantai di rumah menunggu petugas datang untuk menerima surat izin mengemudi atau STNK dan membayar denda.

Kepala Kejari Surabaya Didik Farkhan Alisyahdi mengatakan, pihaknya terdorong membuat program ini setelah melihat kendala yang dihadapi warga saat mengurus tilang. Setiap pekan rata-rata ada 3.000 warga yang ditilang, separuhnya tidak mengikuti sidang tilang.

Jika tidak mengikuti sidang, hakim di pengadilan dapat mengeluarkan putusan tanpa kehadiran tergugat (verstek). SIM dan STNK milik tergugat itu, setelah sidang, lalu diserahkan kepada Kejari Surabaya. Para tergugat mengambil SIM dan STNK itu di Kejari Surabaya sekaligus membayar denda tilang hasil putusan di pengadilan.

Alasan warga tidak mengikuti sidang tilang biasanya karena sibuk dengan pekerjaan mereka seperti yang disampaikan Sugeng Hartono.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Desa Paledah, Wagub UU: Perlu Kolaborasi untuk Tanggulangi Banjir

Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Desa Paledah, Wagub UU: Perlu Kolaborasi untuk Tanggulangi Banjir

Regional
Tanahnya Diganti Rugi Miliaran Rupiah oleh Pemerintah, Warga Wadas Mendadak Jadi Miliarder

Tanahnya Diganti Rugi Miliaran Rupiah oleh Pemerintah, Warga Wadas Mendadak Jadi Miliarder

Regional
Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Regional
Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Regional
Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Regional
BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

Regional
Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Regional
Fashion Show Batik Daur Ulang Warnai Penutupan KKJ dan PKJB, Atalia Kamil: Ini Tanda Ekraf Jabar Bergerak Kembali

Fashion Show Batik Daur Ulang Warnai Penutupan KKJ dan PKJB, Atalia Kamil: Ini Tanda Ekraf Jabar Bergerak Kembali

Regional
Proses Geotagging Rumah KPM di Bali Capai 65 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir Mei 2022

Proses Geotagging Rumah KPM di Bali Capai 65 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir Mei 2022

Regional
Peringati Trisuci Waisak, Ganjar Sebut Candi Borobudur Tak Hanya Sekadar Destinasi Wisata

Peringati Trisuci Waisak, Ganjar Sebut Candi Borobudur Tak Hanya Sekadar Destinasi Wisata

Regional
Pertumbuhan Ekonomi Jabar Triwulan I-2022 Capai 5,62 Persen, Lebih Tinggi dari Nasional

Pertumbuhan Ekonomi Jabar Triwulan I-2022 Capai 5,62 Persen, Lebih Tinggi dari Nasional

Regional
KKJ dan PKJB Digelar, Kang Emil Minta Pelaku UMKM Jabar Hemat Karbon

KKJ dan PKJB Digelar, Kang Emil Minta Pelaku UMKM Jabar Hemat Karbon

Regional
Cegah Wabah PMK, Jabar Awasi Lalu Lintas Peredaran Hewan Ternak Jelang Idul Adha

Cegah Wabah PMK, Jabar Awasi Lalu Lintas Peredaran Hewan Ternak Jelang Idul Adha

Regional
Genjot Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Optimistis Capai Target

Genjot Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Optimistis Capai Target

Regional
Bertemu DPP GAMKI, Bobby Nasution Didaulat Sebagai Tokoh Pembaharu

Bertemu DPP GAMKI, Bobby Nasution Didaulat Sebagai Tokoh Pembaharu

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.