Kompas.com - 29/07/2016, 18:34 WIB
Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers periode 2016 - 2019 Imam Wahyudi saat menjadi pembicara dalam diskusi media literasi upaya meningkatkan kualitas pers,  Jumat (29/7/2016). Kontributor Malang, Andi HartikKetua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers periode 2016 - 2019 Imam Wahyudi saat menjadi pembicara dalam diskusi media literasi upaya meningkatkan kualitas pers, Jumat (29/7/2016).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

MALANG, KOMPAS.com - Persoalan media abal-abal atau media yang tidak memiliki badan hukum secara jelas masih menjadi perhatian Dewan Pers. Hingga kini keberadaan media picisan itu semakin menjamur.

Dewan Pers telah menetapkan empat daerah, yakni Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, sebagai daerah yang paling banyak ditemui media abal-abal. Hal itu terlihat dari banyaknya pengaduan yang masuk ke Dewan Pers.

Pada 2015, jumlah pengaduan ke Dewan Pers di Jakarta sebanyak 394 aduan, Sumatera Utara sebanyak 105, Jawa Barat ada 51, dan Jawa Timur sebanyak 44 aduan. Dari sejumlah aduan tersebut didapati adanya media abal-abal.

"Kebebasan pers ini sudah kebablasan dan harus direvisi. Kebebasan ini seperti bola kristal yang mulai ke pinggir, yang kalau jatuh ia pecah," kata Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers periode 2016-2019 Imam Wahyudi dalam diskusi media literasi upaya meningkatkan kualitas pers, Jumat (29/7/2016).

Dewan Pers mencatat jumlah media cetak di Indonesia saat ini sebanyak 2.000 media. Namun, yang dikelola secara profesional hanya 25 persen, yakni sebanyak 567 media.

Keberadaan media online bertambah banyak, yakni mencapai 43.500 media. Sayangnya, yang dikelola secara profesional hanya 0,05 persen, yaitu sebanyak 211 media.

Menurut Imam, kemunculan media nonprofesional ini tidak lepas dari aksi pemerasan. Apalagi saat ini banyak anggaran yang turun ke bawah, seperti anggaran untuk dana bantuan operasional sekolah dan dana desa.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ada peluang di dana BOS dan dana desa sehingga sekarang mulai dari kepala sekolah dan kepala desa mulai mempersoalkan kebebasan pers," jelasnya.

Oleh karenanya, ia mengimbau kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan munculnya media abal-abal tersebut supaya melapor ke pihak berwajib. Media yang tidak terdaftar dalam Dewan Pers bisa langsung diproses secara hukum.

"Kalau pers profesional salah, makan diproses di Dewan Pers. Kalau pers tidak profesional, maka polisi silakan memproses," ujarnya.

Halaman:


25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Heboh KPM di Pandeglang Dapat Beras Menggumpal, PT Pos Indonesia dan Bulog Langsung Menggantinya

Heboh KPM di Pandeglang Dapat Beras Menggumpal, PT Pos Indonesia dan Bulog Langsung Menggantinya

Regional
Kebiasaan Baru Ganjar, Bagikan Beras dan Sembako Saat Kunjungan ke Luar Kota

Kebiasaan Baru Ganjar, Bagikan Beras dan Sembako Saat Kunjungan ke Luar Kota

Regional
Sejumlah Warga Tak Mau Terima BST Dobel, Begini Respons Ganjar Pranowo

Sejumlah Warga Tak Mau Terima BST Dobel, Begini Respons Ganjar Pranowo

Regional
Bantu Pemkab Bogor Kejar Target, Telaga Kahuripan Fasilitasi Vaksin untuk Warga

Bantu Pemkab Bogor Kejar Target, Telaga Kahuripan Fasilitasi Vaksin untuk Warga

Regional
11 Tahun Menanti, Wonogiri Akhirnya Kantongi Predikat KLA Tingkat Pratama

11 Tahun Menanti, Wonogiri Akhirnya Kantongi Predikat KLA Tingkat Pratama

Regional
Meski PPKM Level 4 Diperpanjang, Pemkot Semarang Tak Lagi Lakukan Penyekatan

Meski PPKM Level 4 Diperpanjang, Pemkot Semarang Tak Lagi Lakukan Penyekatan

Regional
Isoman Rawan Tularkan Virus, Pemkab Wonogiri Terapkan Tempat Isolasi Terpadu

Isoman Rawan Tularkan Virus, Pemkab Wonogiri Terapkan Tempat Isolasi Terpadu

Regional
Apresiasi Aksi Peduli Covid-19 Mahasiswa di Semarang, Ganjar: Bisa Jadi Contoh untuk Daerah Lain

Apresiasi Aksi Peduli Covid-19 Mahasiswa di Semarang, Ganjar: Bisa Jadi Contoh untuk Daerah Lain

Regional
Jamin Biaya Pemakaman Pasien Covid-19, Pemkab Wonogiri Anggarkan Rp 2 Juta Per Pemulasaraan

Jamin Biaya Pemakaman Pasien Covid-19, Pemkab Wonogiri Anggarkan Rp 2 Juta Per Pemulasaraan

Regional
Keterlibatan Pemerintah Bikin BOR di Wonogiri Turun Drastis Selama PPKM

Keterlibatan Pemerintah Bikin BOR di Wonogiri Turun Drastis Selama PPKM

Regional
Bupati Wonogiri Fokus Percepat Vaksinasi di Tingkat Kecamatan

Bupati Wonogiri Fokus Percepat Vaksinasi di Tingkat Kecamatan

Regional
Kendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk, Wali Kota Madiun Terima Penghargaan MKK 2021

Kendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk, Wali Kota Madiun Terima Penghargaan MKK 2021

Regional
Sapa Warga Subang dan Purwakarta, Ridwan Kamil Bagikan Sembako dan Tinjau Vaksinasi

Sapa Warga Subang dan Purwakarta, Ridwan Kamil Bagikan Sembako dan Tinjau Vaksinasi

Regional
Mahasiswa Bantu Penanganan Covid-19, Ganjar Pranowo Berikan Apresiasi

Mahasiswa Bantu Penanganan Covid-19, Ganjar Pranowo Berikan Apresiasi

Regional
Wujudkan Ketahanan Pangan, Inovasi 'Getar Dilan' Luwu Utara Masuk Top 45 KIPP

Wujudkan Ketahanan Pangan, Inovasi "Getar Dilan" Luwu Utara Masuk Top 45 KIPP

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X