Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/02/2016, 09:00 WIB
Rifandi (26), warga lainnya, menambahkan, sebagai warga Bandung, dia secara tegas menolak Emil ke Jakarta. Menurut dia, warga Bandung masih belum merasakan janji kampanye Emil.

"Kalau jabatannya sudah selesai mah enggak apa-apa. Mending kalau penggantinya bisa selaras. Wali kota yang lain belum ada yang kerasa programnya, baru Pak Emil yang terlihat kerjanya, walaupun masih berupa taman-taman," tuturnya.

Sementara itu, Cecep Muntana (58), warga Kecamatan Batununggal, menilai, Ridwan Kamil tak cocok memimpin Jakarta. Dia berpendapat, masyarakat Kota Jakarta lebih bersifat heterogen dan butuh pemimpin tegas seperti Ahok.

"Saya rasa Kang Emil enggak cocok di Jakarta. Kalau Bandung atau Jabar mungkin bisa karena dia tahu seluk-beluknya. Kalau Jakarta kan banyak suku, semua di situ. Kalau diadu sama Pak Ahok masih menang Pak Ahok. Dia keras, Jakarta butuh orang kayak Pak Ahok," paparnya.

Hendra Wijaya (32), warga lainnya, juga berharap wali kota kesayangannya itu tetap tinggal di Bandung menyelesaikan tugasnya.

“Kalau perlu Kang Emil (sapaan akran Ridwan Kamil) menjabat 10 tahun,” ucap Hendra di Bandung.

Hendra mengatakan, Bandung mengalami perubahan ke arah positif sejak dipegang Emil. Namun perubahan terbesar baru di dalam kota. Di pinggiran, seperti di kawasan rumahnya di Cibiru belum tersentuh.

Belum meratanya penataan Bandung, sambung Hendra, kemungkinan karena masa kepemimpinan Emil baru beberapa tahun. Sehingga sangat disayangkan jika perubahan yang baik ini ditinggal begitu saja.

“Kami cinta Bandung. Kami cinta Kang Emil. Pokoknya, kami ga ikhlas Kang Emil ke Jakarta. Sudah di Bandung saja. Bersama-sama bangun Bandung dulu bareng warga,” ucapnya.

Masifnya penolakan dari warga ini sesuai dengan pengakuan Emil yang menyebutkan bahwa dari survei internal yang dilakukannya dengan meminta pendapat masyarakat Kota Bandung soal kemungkinan maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, 90 persen warga Bandung tidak setuju.

(Baca: Ridwan Kamil: 90 Persen Warga Bandung Enggak Setuju Saya ke Jakarta)

Etika politik

Pemerhati Politik dari Univeritas Katolik Parahyangan Asep Warlan mengatakan, kemungkinan majunya Emil ke Pilkada DKI Jakarta tidak salah secara hukum. Bahkan hal itu pun dilakukan Joko Widodo dan Alex Nurdin.

“Seseorang punya pilihan politik. Mau jadi legislatif, kepala daerah, atau lainnya, hukum tidak mencegahnya,” ujar Asep saat dihubungi Kompas.com, Jumat (26/2/2016).

Menurut dia, warga hanya akan mempertanyakan komitmen dan etika politik Emil.

Menurut dia, ketika Emil memutuskan maju, akan muncul anggapan bahwa Emil lari dari tanggung jawab karena meninggalkan kewajibannya.

Walaupun sebenarnya, lanjut Asep, janji-janji politik bisa dilanjutkan oleh wakil wali kota sebagai bagian dari paket kepemimpinan.

“Masyarakat harus memahami konteks politiknya. Walaupun memang akan ada yang menanyakan komitmen (Emil) untuk mewujudkan Bandung Juara. Lebih ke moral politik,” ucapnya.

Namun, jika ditanya pendapatnya sebagai masyarakat Bandung, Asep meminta Emil tidak tergoda dengan kemilau konstelasi politik di DKI Jakarta.

Asep berharap, Emil bisa menyelesaikan komitmennya di Kota Bandung.

Pasalnya, hingga sekarang, masih banyak pekerjaan rumah di Bandung, mulai dari macet, banjir, sampah, ruang terbuka hijau (RTH) 20 persen, hingga persoalan PKL, yang belum tertangani.

“Jangan tinggalkan (Bandung) demi karier politiknya,” tutupnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com