Kereta Cepat Digugat ke PTUN, Aher Merasa Tidak Langgar Kode Etik

Kompas.com - 09/02/2016, 22:06 WIB
Presiden Joko Widodo bersama rombongan melihat maket kereta cepat saat peletakan batu pertama megaproyek transportasi massal itu, Kamis (21/1/2016), di perkebunan teh Mandalawangi Bagian Maswati di Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, sekaligus dicanangkan pengembangan sentra ekonomi koridor Jakarta-Bandung. KOMPAS/WISNU WIDIANTOROPresiden Joko Widodo bersama rombongan melihat maket kereta cepat saat peletakan batu pertama megaproyek transportasi massal itu, Kamis (21/1/2016), di perkebunan teh Mandalawangi Bagian Maswati di Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, sekaligus dicanangkan pengembangan sentra ekonomi koridor Jakarta-Bandung.
|
EditorErvan Hardoko

BANDUNG, KOMPAS.com — Rencana pegiat lingkungan menggugat pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ditanggapi santai Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher).

Aher menilai, semua rekomendasi yang dikeluarkan Pemprov Jawa Barat sudah sesuai dengan prosedur.

"Insya Allah tidak ada masalah. (Rekomendasi dikeluarkan) cepat, tetapi tidak melanggar kode etik. Cepat, tetapi tidak melanggar kualitas," ujar Aher di sela-sela Musda XII Gapensi Jabar di Bandung, Selasa (9/2/2016).

Mulai dari rekomendasi pinjam pakai hutan di Kabupaten Karawang, rekomendasi trase kereta cepat, dan prosedur teknis lainnya telah dikeluarkan sesuai dengan aturan dan prosedur.


Saat disinggung tentang analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) proyek itu, Aher enggan berkomentar.

Menurut dia, hal itu bukan kewenangan Pemprov Jabar, melainkan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

"Tetapi, saya percaya KLH Insya Allah bekerja profesional," kata dia.

Aher juga menilai wajar jika sejumlah pihak, terutama pegiat lingkungan, mempermasalahkan amdal.

Itu menjadi bukti semakin dewasanya masyarakat Indonesia menyikapi setiap pembangunan yang dilakukan pemerintah.

"(Tetapi, jika) keraguan masyarakat diwakili pemerhati lingkungan tidak terbukti, ini berarti bagus. Saya yakin tidak ada masalah. (LRT Bandung Raya juga) insya Allah jalan terus. Ada keberatan berbagai pihak juga bagus," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Walhi Jabar Dadan Ramdan mengatakan, saat ini, ia beserta pegiat lingkungan lainnya masih mengumpulkan dokumen terkait pembangunan kereta cepat.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Viral Polisi Langgar Sistem Satu Arah, Atasan Minta Maaf

Viral Polisi Langgar Sistem Satu Arah, Atasan Minta Maaf

Regional
Diduga Langgar Kode Etik, Anggota KIP Lhokseumawe Dilapor ke DKPP

Diduga Langgar Kode Etik, Anggota KIP Lhokseumawe Dilapor ke DKPP

Regional
Aktivitas Erupsi Gunung Tangkuban Parahu Mulai Menurun, Status Tetap Waspada

Aktivitas Erupsi Gunung Tangkuban Parahu Mulai Menurun, Status Tetap Waspada

Regional
Ini Strategi Pemdaprov Jabar Pertahankan Gelar Primadona Investasi

Ini Strategi Pemdaprov Jabar Pertahankan Gelar Primadona Investasi

Regional
Fakta Guru Silat Cabuli 5 Murid sejak 2016, Modus Pijat Peregangan Otot hingga Dijerat UU Perlindungan Anak

Fakta Guru Silat Cabuli 5 Murid sejak 2016, Modus Pijat Peregangan Otot hingga Dijerat UU Perlindungan Anak

Regional
Polisi yang Bawa Senjata Api Saat Demo yang Tewaskan Mahasiswa Kendari Disidang

Polisi yang Bawa Senjata Api Saat Demo yang Tewaskan Mahasiswa Kendari Disidang

Regional
Fakta Terbaru OTT Wali Kota Medan, Harta Rp 20 M hingga Setoran untuk Tutupi Biaya ke Jepang

Fakta Terbaru OTT Wali Kota Medan, Harta Rp 20 M hingga Setoran untuk Tutupi Biaya ke Jepang

Regional
Di Daerah Ini Polisi Dilarang Berkumis dan Brewok, Melanggar Langsung Dicukur

Di Daerah Ini Polisi Dilarang Berkumis dan Brewok, Melanggar Langsung Dicukur

Regional
Agar Pelajar Tak Demo Saat Pelantikan Presiden, 400 Kepala Sekolah Se-Cianjur Dikumpulkan

Agar Pelajar Tak Demo Saat Pelantikan Presiden, 400 Kepala Sekolah Se-Cianjur Dikumpulkan

Regional
Lepas Kendali, Mobilio 'Nyungsep' di Persimpangan Lampu Merah

Lepas Kendali, Mobilio "Nyungsep" di Persimpangan Lampu Merah

Regional
Fakta Terkini Pasca-rusuh di Penajam Paser Utara, Situasi Kondusif hingga 3 Pelaku Ditangkap

Fakta Terkini Pasca-rusuh di Penajam Paser Utara, Situasi Kondusif hingga 3 Pelaku Ditangkap

Regional
Kisah Suyati Rawat Ibu dan Anak yang Lumpuh, Tak Mampu Beli Pembalut hingga Berharap Belas Kasih Tetangga

Kisah Suyati Rawat Ibu dan Anak yang Lumpuh, Tak Mampu Beli Pembalut hingga Berharap Belas Kasih Tetangga

Regional
Gempa Magnitudo 5,6 Guncang Talaud, Tak Berpotensi Tsunami

Gempa Magnitudo 5,6 Guncang Talaud, Tak Berpotensi Tsunami

Regional
Suami Pembakar Isteri Di Surabaya Ditangkap di Dalam Bus

Suami Pembakar Isteri Di Surabaya Ditangkap di Dalam Bus

Regional
Pembunuh “Debt Collector” di Cianjur Terancam Hukuman Mati

Pembunuh “Debt Collector” di Cianjur Terancam Hukuman Mati

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X