Presiden Didesak Keluarkan Perppu Hukuman Kebiri untuk Pelaku Kejahatan Anak

Kompas.com - 23/12/2015, 09:42 WIB
Ilustrasi. ShutterstockIlustrasi.
|
EditorCaroline Damanik
SEMARANG, KOMPAS.com — Mengacu pada data kekerasan anak yang terus naik selama kurun lima tahun terakhir, Komnas Anak Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak), dalam laporan kerja satu tahun kepada publik tentang potret kejahatan pada anak, mengeluarkan sejumlah rekomendasi baik kepada eksekutif maupun legislatif.

Pertama, mendorong kepada Presiden RI untuk menetapkan segala bentuk kekerasan pada anak sebagai bentuk kejahatan luar biasa atau extraordinary crime.

"Dan segera mengeluarkan Perppu UU tentang Pemberatan Hukum Kebiri (bagi pelaku kejahatan pada anak) melalui suntik kimia," kata Sekjen Komnas Anak, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/12/2015).

Komnas Anak juga mendorong DPR RI, khususnya Komisi III, agar dalam pembahasan perubahan UU KUHP untuk menyertakan isu kekerasan anak dan penghilangan paksa hak hidup anak sebagai kejahatan luar biasa.

Ketiga, lanjutnya, pihaknya juga mendorong pada Presiden RI untuk segera mewujudkan tanggung jawab lintas kementerian atau lembaga negara, gubernur, bupati/wali kota untuk melaksanakan Inpres No 5/2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual terhadap Anak (GN-AKSA).

"Semua langkah itu mendesak dilakukan untuk memutus mata rantai kejahatan luar biasa terhadap anak," pungkas Samsul.

Komnas Perlindungaan Anak mencatat pada tahun 2015 ini tercatat 2.898 kasus kekerasan pada anak, 60 persennya di antaranya merupakan kejahatan seksual.

Angka tersebut naik dibandingkan dari tahun 2014 yang tercatat sebanyak 2.737 kasus kekerasan pada anak di mana 52 persennya adalah kejahatan seksual, sedangkan pada tahun 2013 ada 2.676 kasus kekerasan pada anak, 54 persennya kejahatan seksual.

Sebelumnya, Komnas Anak, Selasa (22/12/2015), ini melaporkan kinerja satu tahun kepada publik tentang potret kejahatan pada anak. Komnas Anak mencatat dalam kurun waktu lima tahun ini Indonesia berada pada posisi darurat kekerasan terhadap anak.

Dari 21.689.987 data pelanggaran hak anak yang tersebar di 33 provinsi dan 202 kabupaten/kota yang dimonitor oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA), ditemukan 58 persen adalah kejahatan seksual.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Arus Balik di Bakauheni, Disiapkan 200.000 Alat Rapid Test

Antisipasi Arus Balik di Bakauheni, Disiapkan 200.000 Alat Rapid Test

Regional
Beberapa Titik di Medan Dilanda Banjir, Bobby Pastikan Warga Terdampak Tak Kekurangan Pangan

Beberapa Titik di Medan Dilanda Banjir, Bobby Pastikan Warga Terdampak Tak Kekurangan Pangan

Regional
Bupati Bener Meriah Alami Pecah Pembuluh Darah, Dibawa ke Medan

Bupati Bener Meriah Alami Pecah Pembuluh Darah, Dibawa ke Medan

Regional
Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Regional
Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Regional
Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Regional
H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

Regional
12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

Regional
Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Regional
Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Regional
Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Regional
Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Regional
Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Regional
Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Regional
Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X