Tokoh Sunda Kecam Larangan Perayaan Asyura dari Wali Kota Bogor

"Saya sebagai warga Sunda, atau kita sebagai warga Indonesia jangan terjebak pada konflik dua keyakinan di negara yang bukan konteks kita sebagai Islam di Indonesia. Itu konflik (Arab) Saudi dengan Iran, jangan bawa konflik itu ke Indonesia," ujar Dedi, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (28/10/2015).

Ia menilai beberapa kalangan di negeri ini memiliki kebiasaan membawa konflik di Arab ke Indonesia.

"Kita ini bersaudara, pegang mana itu kepercaayan individu mana itu kepentingan politik. Jangan bawa konflik di Timur Tengah ke sini yang tidak ada kaitannya itu semua. Harus paham yang mana konflik keyakinan, mana politik. Urusan Sunni-Syiah, itu Saudi dengan Iran. Pahamnya masing-masing, itu hak individu masing-masing. Itu mah urusannya menteri luar negeri," ujar Bupati Purwakarta ini.

Sebagai tokoh sunda, kata Dedi, seharusnya juga belajar pada kepemimpinan Prabu Siliwangi di padjadjaran yang berpusat Bogor.

"Prabu Siliwangi itu sangat menjunjung tinggi pluralisme, menghormati untuk hidup secara damai. Dia sendiri menikah dengan seorang muslimah anak dari seorang Syekh di Karawang," ujarnya.

Dari situ, tambah dia, bisa dilihat toleransi agama yang tumbuh di Tanah Sunda. "Siapapun tokoh Sunda dengan atribut Siliwangi, hendaknya tidak melanggar aspek adat yang dimiliki. Apresiasi terhadap perjalanan toleransi, plurarisme, dengan melindungi kelompok keyakinan apapun asal tidak meruggikan orang lain," katanya.

Di Purwakarta sendiri, Dedi mengaku akan berusaha keras dapat melindungi seluruh warganya yang memiliki kepercayaan beraneka ragam. Bahkan, dirinya sudah meminta langsung pada Presiden Joko Widodo agar dapat melindungi seluruh Warga Negara Indonesia meski tidak memiliki agama formal yang disepakati di negeri ini.

"Secara pribadi saya minta Presiden Jokowi mengakui berbagai aliran asli Indonesia. Sebelum ada agama formal, ada kepercayaan leluhur di Mentawai, Sunda, Kejawen, mereka adalah warga yang menghormati leluhurnya. Karena mereka tidak bisa menulis nama agama di identitasnya, akhirnya idak punya akta dan kartu identitas, padahal mereka pengikut agama leluhur bangsa," tuturnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, menerbitkan Surat Edaran Wali Kota Nomor : 300/1321 - Kesbangpol yang merupakan larangan masyarakat untuk melarang perayaan Asyura.

"Surat Edaran ini berisi imbauan pelarangan perayaan Asyura," kata Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bogor Encep Moh Ali Alhamidi, di Bogor, Jumat (23/10).

Encep mengatakan surat edaran tersebut diterbitkan dengan memperhatikan tiga hal, yakni pertama sikap dan respons dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bogor dengan Nomor : 042/SEK-MUI/KB/VI/2015 tentang paham Syiah.

Kedua yakni surat pernyataan dari organisasi masyarakat (ormas) Islam di Kota Bogor yang menyatakan penolakan segala bentuk kegiatan keagamaan Syiah dan yang ketiga hasil rapat pimpinan daerah.

"Ketiga pertimbangan ini, maka Pemerintah Kota Bogor merasa perlu untuk mengeluarkan surat edaran berisi imbauan larangan perayaan Asyura," kata Encep.

Encep mengatakan surat edaran tersebut diterbitkan berdasarkan hasil silaturahmi unsur musyawarah pimpinan daerah Kota Bogor ke sejumlah tempat kegiatan ritual Syiah yang ada di wilayah tersebut.

"Dengan mempertimbangkan kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Bogor, maka Wali Kota memandang perlu untuk mengeluarkan surat edaran ini," katanya.