Warga Tolikara: Tolonglah Lihat Kami...

Penerbangan dengan harga subsidi dari Karubaga ke Wamena dan Jayapura terbatas. Jadwal penerbangan bisa ditunda apabila terjadi cuaca buruk. Di Tolikara yang terletak di antara pegunungan, perubahan cuaca tak dapat diprediksi.

Penumpang yang ingin bepergian ke dua daerah itu minimal mendaftarkan diri seminggu sebelum keberangkatan. Hanya pejabat pemerintahan setempat yang bebas mendapatkan tiket pesawat bersubsidi.

"Apabila penumpang tidak mendapatkan tiket dengan harga subsidi, mereka terpaksa harus menyewa pesawat dengan harga yang bisa mencapai Rp 43 juta," kata Hendro Cahyono (36), petugas Bandara Karubaga.

Tingginya biaya pengangkutan menyebabkan harga kebutuhan pokok di Tolikara meroket. Harga gula pasir, misalnya, Rp 30.000 per kilogram, beras dengan standar Bulog Rp 20.000 per kilogram, satu bungkus mi instan Rp 4.000, dan tiga telur dijual seharga Rp 10.000.

Harga makanan di warung di Karubaga juga selangit. Menu ayam goreng Rp 50.000 per porsi, bakso Rp 25.000 per porsi, dan teh manis Rp 15.000 per gelas.

Kondisi ini sangat memberatkan warga yang bekerja sebagai petani. Yesina Jikwa, penjual sayur-sayuran di Pasar Kagome, hanya mendapatkan keuntungan Rp 50.000 per hari. Dari keuntungan itu, ia hanya mampu membeli 1 kilogram beras dan telur untuk dimasak.

Janda berusia 35 tahun ini sudah lima tahun berjualan di pasar. Apabila barang jualannya tak laku, ia bersama dua anaknya hanya mengonsumsi ubi jalar. Padahal, kedua anaknya masih berusia balita. "Dengan kondisi ekonomi seperti ini, saya sama sekali tak memikirkan untuk menyekolahkan mereka berdua," ujarnya.

Berdasarkan data produk domestik regional bruto kabupaten itu, seperti dicatat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tolikara, nilai tambah yang dihasilkan dari sektor pertanian didominasi subsektor tanaman bahan makanan. Dari tahun 2006 hingga 2012, nilai dari sektor pertanian meningkat dari Rp 135,89 miliar menjadi Rp 227,83 miliar. Kenaikan itu tidak terlalu besar karena hasil pertanian hanya digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bupati Tolikara Usman Wanimbo menuturkan, Tolikara menghuni peringkat ketiga dari 29 kabupaten untuk tingkat kemahalan harga di Papua. Dua kabupaten lain adalah Puncak dan Puncak Jaya.

"Kami hanya berharap Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan bisa membuka akses jalan dan transportasi yang lebih baik ke Tolikara. Dengan cara itu, masalah kemahalan harga bisa teratasi," kata Usman.

Masalah yang masih terjadi di Tolikara membuktikan, penggunaan dana otonomi Rp 57 triliun dalam 12 tahun terakhir di Papua belum menampakkan hasil. Akademisi dan aktivis pun menyerukan evaluasi penggunaan dana itu.