Kota Batam: Menjaga Kemilau Industri

Persoalan bertambah dengan saling klaim lahan antarpemodal. Mereka merasa sama-sama punya bukti kepemilikan yang kuat atas sebidang lahan. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kepemilikan lahan dan sering berujung pada saling mengerahkan massa.

Masalah lahan di Batam bukan hanya itu. Para notaris di Batam mengeluhkan banyak pungutan liar untuk mengurus sertifikat. Mereka secara tegas menyebut ada pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batam mengutip pungli yang nilainya jutaan rupiah. "Kami terlalu sering menerima aduan soal pungli dalam pengurusan lahan. Mungkin banyak pihak terlihat karena ini sudah seperti benang kusut," ujar Ketua Apindo Kepri Cahya.

Pungli tidak hanya pada soal pengurusan lahan. Ada banyak pungli lain dikutip banyak pihak dengan berbagai alasan. Akibatnya, pengusaha harus menanggung beban sangat tinggi.

Daya saing turun

Kombinasi kekusutan itu salah satu penyebab pemodal satu per satu batal dan, yang sudah masuk, hengkang dari Batam. Mereka tidak tahan menghadapi keruwetan di Batam dan memilih kawasan industri di negara lain yang menawarkan lebih banyak kemudahan. Daya saing Batam semakin berkurang dari hari ke hari.

Gara-gara itu, pemerintah memikirkan untuk merombak pengelolaan Batam. Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil memastikan perombakan itu. Bahkan, Batam disebut akan diurus salah satu dari menteri di kabinet sekarang. Batam akan ditata ulang dan hanya fokus pada bidang tertentu. Dengan cara itu, Batam bisa kembali mendapatkan daya saingnya yang terus terkikis.

Dalam penataan itu, memang tidak ada rencana menghapus keberadaan Pemerintah Kota Batam. Pemkot Batam diperlukan antara lain untuk mengurus 1,2 juta penduduk kota itu. Urusan kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan termasuk yang harus ditangani pemkot.

Untuk urusan kesehatan, Batam antara lain menyiapkan anggaran untuk 110.000 warga tidak mampu agar penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan. "Sampai sekarang, kuotanya baru terpakai separuh. Harus diverifikasi benar agar PBI memang betul-betul layak. Di luar PBI, sampai sekarang sudah hampir 600.000 warga Batam menjadi peserta BPJS Kesehatan. Tahun depan, 90 persen penduduk Batam ditargetkan menjadi peserta, baik PBI maupun mandiri," ujar Kepala Dinas Kesehatan Batam Chandra Rizal.

Di bidang kebudayaan, Pemkot Batam secara rutin menggelar festival terkait kebudayaan melayu dan Nusantara. Tokoh budaya juga rutin diberi penghargaan. "Festival dikemas, selain untuk menarik wisatawan, juga untuk menghidupkan dan menjaga kebudayaan," ujar Kepala Dinas Pariwisata Batam Yusfa Hendri.

Namun, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Batam Mulia Rindo menegaskan, Pemkot Batam harus bekerja lebih keras. Ia antara lain menyoroti pengelolaan sampah. "Setiap Desember dan libur panjang, sampah selalu menumpuk di Batam. Bagaimana mau menjadi smart city kalau mengelola sampah saja tidak beres," ujarnya.

Ia juga menyinggung soal sistem transportasi yang buruk. Ketiadaan transportasi umum yang memadai, membuat warga memilih menggunakan kendaraan pribadi. Akibatnya, Batam semakin macet dan mengganggu proses distribusi hasil industri.

"Pengelolaan lahan, lebih menyedihkan lagi. Bagaimana mungkin kawasan-kawasan penyangga bisa berubah menjadi kios dan permukiman? Rumah dan kios itu tidak dibangun dalam sejam atau sehari. Seharusnya, pemerintah cepat bertindak sebelum menjamur," tuturnya.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 11 Juni 2015, di halaman 22 dengan judul "Menjaga Kemilau Industri".