Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Walhi-DPKLTS Galang Solidaritas Asia Afrika Lawan Privatisasi Air

Kompas.com - 10/04/2015, 18:08 WIB
Kontributor Bandung, Reni Susanti

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com – Untuk memperingati Hari Bumi pada 22 April 2015 nanti, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) akan menggelar ritual penyelamatan air. Acara ini akan menjadi agenda rakyat dalam rangkaian peringatan ke-60 Konferensi Asia Afrika (KAA) sehingga diliput wartawan asing.

“Indonesia harus bersuara. Tunjukkan bahwa Indonesia sudah membatalkan undang-undang yang melegitimasi privatisasi air. Jika Indonesia bisa, maka negara lain di Asia dan Afrika yang terjajah oleh privatisasi air bisa bersama-sama melawan segala bentuk privatisasi air,” ujar Ketua Walhi, Dadan Ramdan dalam diskusi Privatisasi Air dan Hak Warga Asia Afrika di Media Center KAA Bandung, Jumat (10/4/2015).

Dadan menjelaskan, persoalan air tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi di dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam The World Water Development Report pernah melansir, krisis air terjadi di banyak negara. Bahkan, kebutuhan air global cenderung meningkat sebesar 55 persen pada tahun 2050. Pada saat itu, lebih dari 40 persen dari populasi dunia akan tinggal di daerah krisis air.

“Salah satu penyebab krisis air adalah privatisasi air yang membuat ketimpangan masyarakat semakin tinggi,” ucapnya.

Perwakilan DPKLTS, Taufan mencontohkan, di Ghana, Tanzania, dan Manila, persoalan air menjadi isu yang krusial. Bahkan saat kunjungannya ke Afrika Selatan, ia melihat, untuk mendapatkan air bersih warga harus menggunakan token.

“Ini mengerikan. Dan, di Bolivia pada tahun 2002-2003, terjadi perang besar memperebutkan air. Privatisasi air ini mengganggu HAM,” tuturnya.

Uniknya di Perancis, negara asal Danone, dalam dua tahun ini mereka mengembalikan air ke publik. Hal ini menggelikan, karena di Indonesia, Danone sangat gencar mengambil dan menjual air. Untuk melawan privatisasi air ini, pihaknya akan menggelar acara ruwatan. Acara akan digelar di Babakan Siliwangi dengan menggunakan 200 kendi. Jika melihat sejarah, kendi merupakan wadah yang biasa digunakan masyarakat.

“Kendi di sini sebagai bentuk public water,” ucapnya.

Putusan MK Putusan Mahkamah Konsitusi (MK) atas UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air merupakan jawaban dari gugatan kedua setelah sebelumnya pernah digugat tahun 2005 silam.

Taufan menjelaskan, UU yang melegitimasi privatisasi air ini berawal dari krisis ekonomi 1997 silam. Saat itu, IMF menilai Undang-undang SDA No 11 Tahun 1974 bersifat sentralistik dan tidak demokratis, sehingga perlu diubah. Hal ini dilihat oleh World Bank. Kedua lembaga finansial dunia itu kemudian memberikan pinjaman sebesar 300 juta dolar AS asalkan Indonesia mengubah UU yang ada.

“World Bank sudah punya agenda sendiri. Dalam UU tersebut mereka memasukkan dua hal, yakni hak guna air dan hak guna usaha yang menjadi biang privatisasi air,” tuturnya.

Meski kini UU yang dinilai bermasalah sudah dicabut, namun ada beberapa poin yang harus disikapi bersama. Di antaranya memprioritaskan BUMN dan BUMD untuk mengelola air.

“Di Indonesia ada satu BUMN, yakni Perum Jasa Tirta di Purwakarta, dan PDAM sebagai BUMD. Pertanyaannya, siapkah BUMD/BUMN kita? Karena selama ini PDAM di Indonesia kerap dirundung masalah,” tutupnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com