Potensi Kebakaran Hutan Meningkat, Riau Siaga Darurat

Kompas.com - 20/02/2015, 16:55 WIB
Ilustrasi: Petugas Kementerian Kehutanan memadamkan kebakaran hutan di Pekanbaru, Riau, 320 kilometer dari Singapura, 20 Juni 2013. Kebakaran hutan ini mengakibatkan kabut asap menyelimuti negara tetangga. AFP PHOTO / HAFIZ ALFARISSIIlustrasi: Petugas Kementerian Kehutanan memadamkan kebakaran hutan di Pekanbaru, Riau, 320 kilometer dari Singapura, 20 Juni 2013. Kebakaran hutan ini mengakibatkan kabut asap menyelimuti negara tetangga.
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com
— Pemerintah menyatakan status Siaga Darurat atas peningkatan potensi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Status itu membawa konsekuensi agar setiap pemangku kepentingan di tingkat daerah dan pusat waspada dan bertindak pada kesempatan pertama untuk memadamkan api sebelum membesar.

”Saya sudah meminta izin kepada Presiden untuk siaga darurat di Riau. Artinya, kami semua siap-siap agar tak terjadi hal darurat,” kata Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rabu (18/2), di Jakarta. Awal pekan ini, Siti memimpin rapat koordinasi daerah soal antisipasi kebakaran hutan dan lahan di Riau. Sejumlah bupati turut hadir pada pertemuan itu, selain dihadiri gubernur.

Berdasarkan sistem pengawasan dan pemantauan kebakaran hutan dan lahan Global Forest Watch yang dikembangkan World Resources Institute, dalam sepekan ini terdapat 34 titik api berkeyakinan tinggi di Bengkalis (25), Pelalawan (5), dan Rokan Hilir (4). Sejumlah 17 titik api berada di lahan perkebunan, 2 titik api di areal konsesi hutan tanaman industri (HTI), 2 titik api di areal konsesi hak pengusahaan hutan (HPH), dan lainnya di lokasi lain. Sebagian besar titik api atau 94 persennya berada di kawasan bergambut.

Banyaknya titik api di lahan perkebunan kelapa sawit itu membuat Siti mengajak koleganya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, untuk bersama-sama melakukan pengawasan di lapangan. ”Saya surati Menteri Pertanian dan telepon langsung, dan beliau mendukung,” katanya.

Pengawasan di lapangan oleh pemerintah daerah dan kalangan internal pemilik lahan konsesi atau izin perkebunan diklaim Siti semakin meningkat pasca audit kepatuhan yang dijalankan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) beberapa waktu lalu. Audit itu membuat kepala daerah tak bisa lagi membiarkan dan harus sadar kewenangan serta kewajibannya dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan.

Siti juga kembali menandaskan, hasil pemantauan udara di lapangan 16 Februari 2015 menguatkan kebakaran disebabkan faktor pembakaran.

”Seluruhnya pembakaran, ada 5-6 titik yang saya lihat. Di situ, ciri-cirinya area yang terbuka. Ada yang di lahan perkebunan dan ada yang di pinggir-pinggir HTI,” katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jajaki hujan buatan

Berdasarkan temuan itu, ia juga meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang saat itu juga melakukan pemantauan udara, agar memulai skenario pembuatan hujan buatan yang telah dikuasai para peneliti dalam negeri. Itu agar api tidak membesar dan sulit dipadamkan.

”Di gambut tidak boleh ada api karena kalau menjalar sulit memadamkannya,” kata Siti. Karakter lahan gambut mirip spons, yakni penyimpan air yang baik apabila dijaga. Sebaliknya, sangat mudah terbakar apabila air kering.

Nur Masripatin, mantan deputi pada Badan Pengelola REDD+ yang kini menjadi anggota Tim Nasional Pengendalian Perubahan Iklim di Kementerian LHK, mengatakan, BP-REDD+ juga telah membangun Karhutla Monitoring System (KMS). Ruang pemantauan itu memberi informasi yang lalu disebarluaskan kepada para pemangku kepentingan agar cepat dilakukan pemadaman.

Selain itu, kata Nur, resolusi tinggi dari sistem tersebut sangat membantu proses pembuktian dalam penegakan hukum kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan.

Audit kepatuhan kasus kebakaran hutan dan lahan, seperti dilakukan pertama kalinya di Riau yang dinilai efektif, juga direkomendasikan agar dilakukan di provinsi lain yang juga rawan kebakaran. Agenda BP-REDD+ sebelum dilebur ke Kementerian LHK adalah melakukan audit di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Belum jelas kelanjutan atas rencana itu. (ICH)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Dorong Perputaran Ekonomi, Kang Emil Targetkan Seluruh Desa Miliki BUMDes pada 2023

Dorong Perputaran Ekonomi, Kang Emil Targetkan Seluruh Desa Miliki BUMDes pada 2023

Regional
Luncurkan Kredit Tanpa Agunan untuk Ibu-ibu Pedagang, Ganjar: Bunga Hanya 2 Persen Per Tahun

Luncurkan Kredit Tanpa Agunan untuk Ibu-ibu Pedagang, Ganjar: Bunga Hanya 2 Persen Per Tahun

Regional
Dikunjungi Gus Halim, Ketua Adat Tidung Minta Salimbatu Dijadikan Desa Religi

Dikunjungi Gus Halim, Ketua Adat Tidung Minta Salimbatu Dijadikan Desa Religi

Regional
Cegah Jual Beli Jabatan, Bupati Wonogiri Optimalkan Penerapan Sistem Meritokrasi

Cegah Jual Beli Jabatan, Bupati Wonogiri Optimalkan Penerapan Sistem Meritokrasi

Regional
Walkot Bobby Ajak HMI Sumut Berkolaborasi Dukung Program Pembangunan

Walkot Bobby Ajak HMI Sumut Berkolaborasi Dukung Program Pembangunan

Regional
Panen Raya, Pimpinan DPRD Kota Bogor Turun ke Sawah Bersama Petani

Panen Raya, Pimpinan DPRD Kota Bogor Turun ke Sawah Bersama Petani

Regional
Wonogiri Juara Satu IDSD, Bupati Jekek: Berkat Semangat Reformasi Pemangku Kepentingan

Wonogiri Juara Satu IDSD, Bupati Jekek: Berkat Semangat Reformasi Pemangku Kepentingan

Regional
Tunjukkan Kinerja Baik Bangun Kota Semarang, Walkot Hendi Dapat Penghargaan Pembangunan Daerah 2021

Tunjukkan Kinerja Baik Bangun Kota Semarang, Walkot Hendi Dapat Penghargaan Pembangunan Daerah 2021

Regional
Jabar Kerja Sama dengan Provinsi Chungcheongnam, Korsel, Kang Emil: Semoga Dongkrak Potensi Ekonomi

Jabar Kerja Sama dengan Provinsi Chungcheongnam, Korsel, Kang Emil: Semoga Dongkrak Potensi Ekonomi

Regional
Bupati Banjar Akui PAD Berkurang akibat UU Minerba

Bupati Banjar Akui PAD Berkurang akibat UU Minerba

Regional
Bobby Buka Balai Kota Medan untuk Warga, Dosen UINSU Berikan Apresiasi

Bobby Buka Balai Kota Medan untuk Warga, Dosen UINSU Berikan Apresiasi

Regional
Memahami Gaya Komunikasi 'Parkir Mobil' ala Gibran

Memahami Gaya Komunikasi "Parkir Mobil" ala Gibran

Regional
Tunjukkan Prestasi dalam Penanganan Pandemi, Kang Emil Raih 2 Penghargaan People of the Year 2021

Tunjukkan Prestasi dalam Penanganan Pandemi, Kang Emil Raih 2 Penghargaan People of the Year 2021

Regional
Berkat Ganjar, Gaji Guru Honorer yang Dahulu Rp 200.000 Kini Rp 2,3 Juta

Berkat Ganjar, Gaji Guru Honorer yang Dahulu Rp 200.000 Kini Rp 2,3 Juta

Regional
Dukung UMKM Jabar, Kang Emil Ikut Mendesain dan Pasarkan Produk di Medsos

Dukung UMKM Jabar, Kang Emil Ikut Mendesain dan Pasarkan Produk di Medsos

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.