Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Ponpes, Suryadharma Ali Bilang PPP Siap Dukung Jokowi

Kompas.com - 17/03/2014, 15:16 WIB
Kontributor Malang, Yatimul Ainun

Penulis


MALANG, KOMPAS.com — Menteri Agama RI yang juga Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali dan Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz hadir dalam acara silaturahim dan peresmian rusunawa pondok pesantren se-Malang Raya di Pondok Pesantren Shirotul Fuqoha, Desa Sepanjang, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Senin (17/3/2014). Dalam acara Kementerian Perumahan Rakyat ini, Suryadharma menyatakan sikap PPP untuk mendukung kesiapan Jokowi sebagai calon presiden.

"Saya tidak tahu apakah di kalangan kiai sosok Jokowi cocok menjadi capres. Kita sudah siap mendukung sosok Jokowi," katanya.

Sementara itu, dalam acara tersebut, Djan menyatakan, ada tujuh pondok pesantren di Malang Raya yang mendapatkan bantuan rusunawa. Dia tak hanya menegaskan pernyataan bahwa program rusunawa tersebut adalah program dari kementerian yang dipimpinnya, tetapi juga dia meminta para ulama dan masyarakat di sekitar ponpes itu untuk mendoakan dirinya dan PPP.

"Saya minta doa kepada kiai. Semoga diberikan kesehatan. Jangan lupa cintai Kabah. Doakan Kabah selalu ada di hati rakyat Indonesia," katanya disambut tepuk tangan hadirin yang hadir saat itu.

Sementara itu, Suryadharma mengatakan bahwa sejak Djan memunculkan usulan membangun rusunawa di pesantren, sebagai Menteri Agama, dia langsung memuji ide tersebut. Oleh karena itu, menurutnya, tidak perlu disalahkan jika ada bendera PPP berkibar di pohon-pohon di sekitar rusunawa.

"Karena mereka saking cintanya pada Kabah," tambahnya.

Dinilai melanggar

Perilaku Suryadharma dan Djan dalam acara ini menuai kecaman. Pasalnya, mereka dinilai melakukan kampanye terselubung di dalam pondok pesantren dan dalam acara kementerian. Anggota Panwas Kabupaten Malang, George Da Silva, yang juga hadir dalam acara itu menegaskan bahwa acara tersebut sarat akan pelanggaran.

"Masuk kegiatan kampanye, apalagi digelar di dalam pesantren yang masuk dalam lembaga pendidikan," katanya.

Jika memang PPP berniat untuk melakukan kampanye terbuka, dia menyatakan seharusnya partai menggelarnya di lapangan secara terbuka dan bukan di lembaga pendidikan.

"Kita sudah kumpulkan barang bukti dan segala pelanggaran yang dilakukan. Kita akan kaji dulu dan akan laporkan ke Panwas Provinsi Jatim," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com