Kronologis Konflik Lahan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan

Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Bengkulu Defri Tri Hamdi membeberkan hasil riset yang mereka lakukan bersama masayarakat suku Marga Semende.

Defri mengatakan, masyarakat Semende mulai bermukim di Ulu Benula (Banding Agung) sejak 1807 sebagaimana dijelaskan dalam buku Perencanaan Desa Partisipatif terbitan Desember 2005.

"Daerah itu sekarang tempat yang dibakar oleh petugas," kata Defri, Minggu (22/12/2013).

Ia pun menjelaskan kronologi konflik lahan di wiayah tersebut. Berikut kronologi menurut AMAN:

Pada 22 Agustus 1891, Pemeritah Hindia Belanda melalui kepala kewidanaan Kaur mengakui Dusun Banding Agung sebagai wilayah Marga Semende Muara Nasal, dengan mengeluarkan surat pengangkatan Depati Dusun Banding Agung.

Pada 24 Desember 1935, Gubernur Hindia Belanda mengeluarkan surat keputusan No. 48 tentang Suaka Margasatwa Sumatera Selatan I.

Pada 1942, masyarakat Adat Semende Banding Agung meninggalkan dusun Banding Agung karena penyakit atom (sejenis penyakit cacar menular).

Pada 1959, masyarakat adat Semende Banding Agung memeriksa kembali wilayah Dusun Banding Agung karena terbebas penyakit menular akhirnya mereka kembali lagi ke wilayah itu.

Pada 1982, Menteri Pertanian mengeluarkan surat Nomor: 736/Mentan/1982 yang menetapkan kawasan itu sebagai Taman Nasional.

Pada 1997–1999, masyarakat adat Semende Banding Agung mulai kembali bercocok tanam di wilayah tanah ulayatnya Dusun Lame, Banding Agung, wilayah yang saat ini telah berubah status menjadi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).

Pada 2003, masyarakat Adat Semende Banding Agung baru menyadari bahwa wilayah adat mereka dianggap masuk ke dalam kawasan hutan negara karena sosialisasi yang dilakukan oleh Aparat TNBBS.

Pada Juli 2004, UNESCO menetapkan wilayah tersebut sebagai Cluster Tapak Warisan Dunia (Tropical Rainforest Heritage of Sumatra).

Pada 2005, masyarakat adat Semende Banding Agung mulai berupaya untuk mempertahankan wilayah adatnya. Dusun Lame Banding Agung salah satunya dengan melakukan pemetaan partisipatif.

Pada Juli 2006, Dirjen PHKA mengelarkan SK No. 69/IV-Set/HO/2006 yang menetapkan sebagai Taman Nasional Model.

Pada 1 Feb 2007, Menteri Kehutanan RI mengeluarkan surat No : P03/Menhut-II/2007 menetapkan wilayah tersebut sebagai Balai Besar TNBBS 2010. Dilaksanakan Rakor dan sosialisasi di Kabupaten Kaur tentang penanganan masyarakat yang dianggap perambah TNBBS.

Versi masyarakat, sosialisasi tidak pernah mereka dapatkan dan pintu dialog untuk menyampaikan pendapat, pandangan dan surat-menyurat wilayah adat mereka kepada instansi terkait tidak pernah diberikan.

Pada 21 Juni 2012, pihak balai besar dan instansi terkait kabupaten Kaur melakukan sosialisasi di Desa Suka Jaya terkait operasi gabungan penurunan perambah TNBBS.

Pada 2 Juli 2012, masyarakat Adat Semende Banding Agung yang mengetahui bahwa wilayah adat mereka masuk ke dalam target operasi gabungan penurunan perambah melakukan pengumpulan bukti bahwa Dusun Banding Agung adalah wilayah tanah adat mereka dan mengirimkan bukti yang terkumpul keberadaan mereka.

Pada 6 juli 2012, dilakukan rapat koordinasi tentang penurunan perambah TNBBS, dalam rakor ini mempertimbangkan keberadaan Dusun Lame Banding Agung.

Pada 9-13 Juli 2012, penggusuran dan pembakaran terhadap tanaman, gubuk, dan alat perkebunan di Dusun Banding Agung dilakukan oleh tim gabungan balai besar TNBBS dan instasi terkait.

Pada 21 – 24 Desember 2013, operasi gabungan TNBBS disertai ancaman penangkapan kembali dilakukan di wilayah adat Semende Banding Agung.