Kompas.com - 19/08/2013, 19:22 WIB
Ribuan warga desa di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan mengepung kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat menuntut pengembalian tapal batas hutan lindung. Senin, (19/08/2013). KOMPAS.com / ABDUL HAQRibuan warga desa di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan mengepung kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat menuntut pengembalian tapal batas hutan lindung. Senin, (19/08/2013).
|
EditorKistyarini

SOPPENG, KOMPAS.com — Ribuan warga di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, mengepung gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Senin (19/8/2013), untuk memprotes karena wilayah desa mereka dimasukkan dalam peta kawasan hutan lindung.

Warga Kecamatan Lalabata dan Donridonri ini mendatangi gedung DPRD dan langsung terlibat keributan dengan puluhan aparat kepolisian yang menghalangi mereka untuk memasuki gedung perwakilan rakyat ini. Aksi saling dorong hingga adu jotos pun tak terhindarkan.

Keributan ini mereda setelah sejumlah wakil mereka diterima oleh anggota dewan. Dalam pernyataan sikapnya, warga meminta agar peta tersebut dibatalkan lantaran memasukkan desa mereka ke dalam peta kawasan hutan lindung yang membuat warga dijerat hukum jika mendirikan bangunan dan menebang pohon.

Warga menilai peta tersebut ganjil lantaran mereka sudah menghuni desa tersebut sejak turun temurun. "Masa kami sudah ratusan tahun tinggal dan lahir di sana tiba tiba tanah kami dicaplok oleh pemerintah. Inikan namanya penjajahan," ungkap Sukman, koordinator aksi.

Warga yang menamakan diri Forum Rakyat Tertindas ini juga menuntut hasil dari Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk oleh pihak DPRD setempat.

Sementara itu pihak pemerintah menyatakan bahwa peta hutan lindung tersebut telah tepat. Pemerintah setempat berjanji memberi kemudahan warga untuk mendirikan bangunan sementara, tetapi tanah tetap milik pemerintah sehingga tak boleh disertifikatkan.

"Peta itu sudah ditetapkan dan kalau bicara solusi kami akan memberikan izin sementara untuk mendirikan bangunan dan sewaktu waktu kami bisa ambil sebagai aset pemerintah," ujar Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Andi Waherdi.

Pernyataan itu membuat warga berang. Warga kemudian membubarkan diri dan berjanji akan kembali berunjuk rasa dengan massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak penuhi.

Data yang dihimpun Kompas.com, kawasan hutan lindung itu ditetapkan pada tahun 1999. Kecamatan Lalabata meliputi Desa Lalabata Rilau, Desa Rumpungeng, Desa Mattapulu, dan Kelurahan Botto, sementara Kecamatan Donridonri meliputi Desa Pette, Desa Tering, dan Kelurahan Ompo. Warga desa-desa tersebut telah turun temurun tinggal di kawasan itu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Percontohan Nasional, Seleksi Anggota Paskibraka Jateng Gandeng BPIP

Jadi Percontohan Nasional, Seleksi Anggota Paskibraka Jateng Gandeng BPIP

Regional
Gerakan Perekonomian Jabar, Disparbud Setempat Gelar Gekraf 2021

Gerakan Perekonomian Jabar, Disparbud Setempat Gelar Gekraf 2021

Regional
Khawatir Krisis Pangan, Wagub Jabar Minta Petani Tidak Alih Fungsikan Sawah

Khawatir Krisis Pangan, Wagub Jabar Minta Petani Tidak Alih Fungsikan Sawah

Regional
Teken MoU dengan Tourism Malaysia, Jaswita Jabar: Kerja Sama Ini Menguntungkan

Teken MoU dengan Tourism Malaysia, Jaswita Jabar: Kerja Sama Ini Menguntungkan

Regional
Tinjau Penataan Kawasan Candi Borobudur, Ganjar: Progresnya Bagus

Tinjau Penataan Kawasan Candi Borobudur, Ganjar: Progresnya Bagus

Regional
Bebas Penyakit Frambusia, Kota Madiun Raih Penghargaan dari Kemenkes

Bebas Penyakit Frambusia, Kota Madiun Raih Penghargaan dari Kemenkes

Regional
Begini Respons Wali Kota Maidi Usai Dapat Penghargaan Pembina K3 Terbaik

Begini Respons Wali Kota Maidi Usai Dapat Penghargaan Pembina K3 Terbaik

Regional
Program Pemberdayan Hidroponik di Sulsel Diapresiasi Dompet Dhuafa, Mengapa?

Program Pemberdayan Hidroponik di Sulsel Diapresiasi Dompet Dhuafa, Mengapa?

Regional
Dukung Pemerintah, Shopee Hadirkan Pusat Vaksinasi Covid-19 di Bandung

Dukung Pemerintah, Shopee Hadirkan Pusat Vaksinasi Covid-19 di Bandung

Regional
Lewat EDJ, Pemrov Jabar Berkomitmen Implementasikan Keterbukaan Informasi Publik

Lewat EDJ, Pemrov Jabar Berkomitmen Implementasikan Keterbukaan Informasi Publik

Regional
Pemkot Tangsel Sampaikan LPPD 2020, Berikut Beberapa Poinnya

Pemkot Tangsel Sampaikan LPPD 2020, Berikut Beberapa Poinnya

Regional
Kang Emil Paparkan Aspirasi Terkait RUU EBT, Berikut 2 Poin Pentingnya

Kang Emil Paparkan Aspirasi Terkait RUU EBT, Berikut 2 Poin Pentingnya

Regional
Diluncurkan, Program SMK Membangun Desa di Jabar Gandeng 27 Desa

Diluncurkan, Program SMK Membangun Desa di Jabar Gandeng 27 Desa

Regional
Ganjar Ingatkan Para Guru Berikan Contoh Disiplin Terapkan Prokes

Ganjar Ingatkan Para Guru Berikan Contoh Disiplin Terapkan Prokes

Regional
Pembunuh Berantai di Kulon Progo Ternyata Residivis Kasus Pencurian

Pembunuh Berantai di Kulon Progo Ternyata Residivis Kasus Pencurian

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X