Kompas.com - 10/07/2013, 15:33 WIB
EditorKistyarini
MATARAM, KOMPAS.com — Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Nusa Tenggara Barat mengeluarkan surat edaran yang berisi larangan bagi lembaga penyiaran, baik radio maupun televisi, untuk menayangkan "musik dugem" selama bulan Ramadhan 1434 Hijriah.
     
Wakil Ketua KPID NTB Sukri Aruman di Mataram, Rabu (10/7/2013), mengatakan, surat edaran bernomor 194/KPID-NTB/VII/2013 tertanggal 8 Juli 2013 itu disampaikan ke seluruh lembaga penyiaran publik, swasta, dan radio komunitas di daerah ini.   
    
"KPID NTB secara tegas melarang lembaga penyiaran menyiarkan program siaran hiburan dengan format musik lantai dansa atau musik dugem pada saat menjelang berbuka puasa, yakni antara pukul 17.00 Wita hingga pukul 20.00 Wita," katanya.
      
Selain itu, katanya, lembaga penyiaran juga dilarang menayangkan program siaran infotainment yang berbau gosip, membicarakan aib orang lain atau gibah dan sejenisnya.
     
"Kita berharap selama bulan puasa ini seluruh lembaga penyiaran dapat menyiarkan dan menayangkan program siaran Ramadhan yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan format siaran masing-masing," ujarnya.

Dia mengatakan, larangan menyiarkan program hiburan "musik dugem" itu sebenarnya bukan hanya pada bulan suci Ramadhan sekarang ini, melainkan juga pada setiap bulan suci Ramadhan.
     
"Tahun-tahun sebelumnya, hal ini juga kita lakukan karena kita banyak menerima aduan dan keluhan pendengar yang meminta KPID mengambil sikap tegas kepada sejumlah radio swasta yang menyiarkan musik dugem pada jam siar yang tidak tepat," kata Sukir.
     
Karena itu, dia mengharapkan lembaga penyiaran dapat menyesuaikan diri dengan suasana kebatinan khalayak pemirsa dan pendengar di NTB yang mayoritas merupakan pemeluk Islam.
     
Dalam surat edaran KPID NTB disebutkan, lembaga penyiaran juga diwajibkan menyiarkan dan atau menayangkan tanda waktu shalat atau azan pada waktu yang tepat, khususnya azan shalat maghrib sebagai penanda waktu berbuka puasa.
     
"Kita juga tidak menghendaki adzan disisipi iklan apa pun bentuknya, lebih-lebih azan di televisi, jangan sampai dihiasi merek berbagai produk komersial, itu jelas melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang ditetapkan KPI," kata Sukri.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Sumber Antara
    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

    Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

    Regional
    Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

    Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

    Regional
    Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

    Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

    Regional
    DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

    DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

    Regional
    Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

    Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

    Regional
    BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

    BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

    Regional
    Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

    Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

    Regional
    Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

    Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

    Regional
    Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

    Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

    Regional
    Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-'bully' Warganet

    Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-"bully" Warganet

    Regional
    Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

    Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

    Regional
    Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

    Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

    Regional
    Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

    Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

    Regional
    Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

    Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

    Regional
    Cek Langsung ke Pasar Sukomoro, Wagub Emil Dapati Harga Bawang Merah Turun

    Cek Langsung ke Pasar Sukomoro, Wagub Emil Dapati Harga Bawang Merah Turun

    Regional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.