Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sopir Angkot Demo, Penumpang Telantar

Kompas.com - 24/06/2013, 15:11 WIB
Kontributor Kompas TV, Budy Setiawan

Penulis

MANOKWARI, KOMPAS.com — Ratusan pengemudi angkutan umum yang biasa beroperasi melayani warga di Manokwari serta ke sejumlah daerah terpencil di pedalaman Papua Barat, Senin (24/6/2013), melakukan aksi mogok serta berunjuk rasa di kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Manokwari.

Aksi yang dilakukan oleh para sopir angkutan umum ini bertujuan mendesak pemerintah segera menetapkan tarif angkutan baru pasca-naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) tanggal 22 Juni 2013 lalu.

Selain hanya memarkir kendaraannya di halaman kantor Dishub, mereka juga menolak mengangkut sejumlah penumpang yang ingin menggunakan jasanya ke berbagai tempat di wilayah Manokwari.

Di halaman kantor Dishub, para sopir ini hanya duduk-duduk sambil berharap dapat bertemu dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manokwari, Beny Boneftar, untuk menyampaikan aspirasinya. Setelah 30 menit kemudian, ratusan pengemudi kemudian bertemu dengan Kepala Dishub Beny Boneftar.

Dalam tuntutannya, para pengemudi meminta kenaikan tarif angkutan umum rata-rata 30 hingga 40 persen dari harga sebelum BBM naik. Bahkan, untuk daerah pedalaman, para pengemudi mematok kenaikan hingga 50 persen, yakni angkutan pedesaan dari Kota Manokwari menuju Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, yang semula Rp 40.000 menjadi Rp 60.000.

"Kami meminta pemerintah segera mengeluarkan penetapan tarif baru untuk menyesuaikan kenaikan harga BBM serta pemerintah harus membatasi trayek DAMRI yang cukup menyulitkan pendapatan angkutan umum karena harga tarif yang relatif lebih murah," kata perwakilan pengunjuk rasa, Yakobus Ribunibu.

Menanggapi permintaan pengunjuk rasa, Beny Boneftar berjanji akan bertemu terlebih dahulu dengan Bupati Manokwari Bastian Salabai untuk berkonsultasi. Hasilnya akan diteruskan ke Gubernur Papua Barat untuk selanjutnya mengeluarkan peraturan daerah tentang kenaikan tarif angkutan kota maupun angkutan pedesaan.

Untuk persoalan tarif DAMRI, menurut Boneftar, masih akan dibicarakan lagi ke jajarannya karena ini menyangkut persoalan orang banyak sebab tidak semua masyarakat dapat menggunakan jasa angkutan umum dengan tarifnya yang tinggi.

"Kita pernah batasi trayek DAMRI, tapi banyak masyarakat yang datang dan marah, kemudian merusak kantor. Jadi, masalah DAMRI ini akan dibicarakan lebih lanjut karena selama ini DAMRI hanya melayani angkutan luar kota, yang kebanyakan dimanfaatkan oleh masyarakat dari kalangan petani," ujar Boneftar.

Setelah memperoleh penjelasan, ratusan sopir akhirnya membubarkan diri. Namun, mereka memberi batas waktu hingga Rabu lusa. Jika tidak ada realisasi, mereka akan melakukan aksi mogok lanjutan yang lebih besar dan lebih lama lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com