Gibran Tanggapi soal DPRD Singgung Pembangunan Masjid Sriwedari Belum Selesai dalam Rapat Paripurna

SOLO, KOMPAS.com - Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka menyampaikan, Pemkot Solo fokus menyelesaikan terkait kasus hukum tanah Sriwedari.

Setelah kasus hukumnya selesai, kata putra sulung Presiden Jokowi itu, pembangunan Masjid Taman Sriwedari bisa kembali dilanjutkan.

Hal ini Gibran sampaikan menanggapi rekomendasi yang dibacakan Wakil Ketua DPRD Solo, Sugeng Riyanto atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Solo Tahun Anggaran 2023 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Solo, Jawa Tengah, Selasa (30/4/2024).

"Mohon izin untuk Masjid Sriwedari karena dulu masjidnya didirikan di atas tanah sengketa, otomatis yang menjadi prioritas bukan pembangunannya. Tapi, menyelesaikan kasus hukumnya dulu. Masalah sengketa tanahnya sudah kita selesaikan. Lalu dari awal tidak ada penlok. Tidak ada SK panitia di situ. Itulah yang kita selesaikan," kata Gibran.

"Jadi, saya rasa pembangunannya bisa dikatakan mundur atau mangkrak ya karena permasalahan-permasalahan yang ada sebelumnya. Tapi, tidak apa-apa, ini sudah kita selesaikan. Administrasi sudah kita rapikan atas petunjuk masukan juga dari kejaksaan, panitia-panitia juga sudah kita hidupkan lagi untuk segera menyelesaikan PR-PR. Karena sekali lagi, pembangunan ini tidak memakai APBD," sambung dia.

Suami Selvi Ananda itu juga berjanji akan menggenjot 17 prioritas pembangunan agar memberikan dampak di Solo.

"Akan kami genjot terus 17 pembangunan yang ada di Kota Solo ini agar bisa lebih berdampak memberikan multiplier effect juga ke Kota Solo dan Soloraya," kata Gibran.

Untuk diketahui, dalam rapat paripurna, Wakil Ketua DPRD Solo, Sugeng Riyanto membacakan rekomendasi soal pembangunan Masjid Raya Sheikh Zayed Solo di luar perencanaan dalam dokumen RPJMD Kota Solo Tahun 2021-2026.

Padahal, di tengah kota ada Masjid Sriwedari yang belum selesai.

Masjid di Sriwedari seharusnya diprioritaskan terlebih dahulu. Keberadaan Masjid Raya Sheikh Zayed saat ini sudah mulai menimbulkan beberapa dampak yang tidak diinginkan, oleh karena banyak infrastruktur yang belum direncanakan secara baik.

Misalnya, terjadinya kemacetan, penyediaan lahan parkir yang belum optimal, menimbulkan pusat-pusat oleh-oleh tradisional yang dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu dan belum menggerakkan UMKM di Kota Solo secara keseluruhan.