Tumbuhkan Perekonomian Lamongan, Pemkab Lamongan Optimalkan Reforma Agraria 

KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan terus berupaya menumbuhkan perekonomian dengan mempermudah akses reforma agraria melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengatakan, salah satu faktor yang berkontribusi penting dalam perkembangan perekonomian di Lamongan adalah sertifikat tanah. 

Sebab, kata dia, sertifikat tanah tidak hanya memberikan jaminan atas kepemilikan, tetapi juga mampu memberikan kemanfaatan yang lebih luas.

“Alhamdulillah di Lamongan bisa dibilang lebih baik karena sudah mendahului sinergi reforma agraria,” ungkap pria yang akrab disapa Pak Yes itu lewat siaran persnya, Selasa (23/4/2024).

Dia mengatakan hal tersebut dalam agenda Zoom Meeting Gerakan Sinergi Reforma Agraria Nasional 2024, Kementerian Agraria Tata Ruang, di Command Center, Senin (22/4/2024).

Pak Yes mengatakan, PTSL di Lamongan sudah berlangsung baik dan ini mengangkat perekonomian daerah. 

“Kontributor penting perkembangan ekonomi adalah sertifikat tanah. Dengan adanya sertifikat ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan Nursuliantoro mengatakan, pihaknya mendukung akses reforma agraria untuk mengoptimalkan potensi di Lamongan dengan bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk dengan Pemkab Lamongan.

Salah satu upaya itu sinergi itu dilakukan dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan terkait sertifikat tanah lintas sektor (lintor) yang memberikan kepastian hukum nelayan dan lainnya.

“Hal ini diharapkan akan menumbuhkan masyarakat pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Lamongan dan akan menjadikan pertumbuhan ekonomi meningkat,” tuturnya. 

Penerbitan jaminan kepemilikan tanah melalui program PTSL di Kabupaten Lamongan sejak 2017 hingga November 2023 mencapai 400.782 sertifikat. 

Pria yang akrab disapa Suli itu mengatakan, jumlah tersebut mengonfirmasi 100 persen tanah di Lamongan telah tersertifikasi.

“Di Lamongan sudah sangat baik sehingga gerakan sinergi agraria saya kira tinggal pemantapan saja,” ungkapnya. 

Dia menyebutkan, hal itu terbukti dari surat keputusan (SK) pada 2023 yang menyebut bahwa implementasi bisa mendorong pergerakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop UM), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), sosialisasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT), dan lintor Lamongan menjadi yang terbesar se-Indonesia. 

“Belum lagi PTSL yang bisa dibilang Lamongan ini rajanya PTSL,” imbuh Suli.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Dalu Agung Darmawan mengatakan, terdapat isu strategis yang berkaitan langsung dengan reforma agraria.

Beberapa isu tersebut, yakni penataan aset yang tidak terlepas dari penyelesaian konflik dan penataan akses.

“Kolaborasi menjadi penting, kolaborasi antar stakeholder, pemerintah daerah, dan kementrian,” ujarnya dalam Gerakan Sinergi Reforma Agraria Nasional 2024 di Sukabumi beberapa waktu lalu. 

Oleh karena itu, kata Dalu, reforma agraria bisa menjadikan masyarakat lebih yakin dalam mendapatkan penghasilan. 

“Penataan akses menjadi instrumen penting dalam mengelola kesejahteraan masyarakat,” katanya.