PPP Tak Lolos ke Senayan, Hasil Mukernas Banten Diminta Dibatalkan

Salah satunya adalah kader muda PPP yang belakangan menggabungkan diri dalam Kaukus Muda Penyelamat Partai (KKMP) PPP.

Yusuf Firdaus, kader muda PPP Kabupaten Garut yang mengonsolidasi Gerakan KMP melihat, cikal bakal gagalnya PPP menempatkan kader di DPR-RI berawal dari Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Banten tahun 2022.

Dalam munas tersebut Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dilengserkan.

“Mukernas Banten yang diikuti oleh 29 DPW PPP, Majelis Pertimbangan, Majelis Syariha, Majelis Kehormatan, Pengurus Harian DPP serta Banom (Badan Otonom) adalah cikal bakal terdegradasinya suara partai yang menyebabkan PPP tidak lolos ke Senayan,” tegas Firdaus.

Pria yang biasa dipanggil Aceng Firda ini menyampaikan, kekhawatiran para pimpinan majelis dan mahkamah partai dalam menyikapi dinamika partai saat itu menganggap suara PPP akan tergerus dan merosot jika masih dipimpin oleh Suharso Monoarfa.

Namun kemerosotan justru terjadi di bawah kepimpinan Ketua Umum Mardiono yang diangkat sebagai Ketua Umum lewat Mukernas Banten tahun 2022 lalu.

“Saat itu (Mukernas), para majelis dan mahkamah partai memprediksi suara PPP akan merosot jika masih dipimpin Suharso Monoarfa, ironisnya prediksi tersebut terjadi setelah Suharso digantikan Mardiono,” katanya.

Aceng Firda melihat, apa yang diputuskan oleh para peserta Mukernas Banten 2022 adalah langkah yang tak cermat yang berujung pada raihan suara partai yang jeblok pada Pemilu 2024.

Akibat melihat ada ketidakcermatan majelis dan mahkamah partai serta para peserta Mukernas Banten 2022, Aceng Firda pun mendorong PPP untuk melakukan evaluasi kebijakan yang dihasilkan dalam Mukernas Banten 2022 lalu.

“Kami kaukus kader muda penyelamat partai mendorong ada evaluasi hasil Mukernas Banten dengan menganulir dan membatalkan hasil keputusan Mukernas yang memberhentikan Suharso Monoarfa dan mengangkat Mardiono sebagai Pelaksana Teknis (Plt),” kata dia.

Setelah kebijakan tersebut dibatalkan, Aceng Firda mendorong agar Suharso Monoarfa dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum PPP masa periode 2020-2025 sesuai dengan hasil Muktamar PPP Desember tahun 2020.

Lalu, segera melakukan langkah politik di internal dan eksternal untuk melakukan penyelamatan raihan kursi parlemen di bawah pimpinan Suharso Monoarfa.

Aceng Firda juga melihat, Mardiono sebagai Plt ketua umum PPP saat ini, tidak mampu menyikapi dinamika politik kekinian yang dihadapi PPP.

Sebab, sampai saat ini, tidak ada satu pun pernyataan resmi Mardiono menanggapi kegagalan PPP memenuhi PT dan arah kebijakan politik PPP ke depan.

“Ini bentuk ketidakmampuan Mardiono menyikapi dinamika politik kekinian, tidak ada arahan soal koalisi partai ke depan, atau pun menyikapi tidak lolosnya PPP ke Senayan."

"Harusnya seorang ketua umum partai menegaskan arah kebijakan partai yang bisa jadi arahan bagi para kader,” kata dia.