Proyek Jalan di Perbatasan RI-Timor Leste Senilai Rp 211,7 Miliar Terkendala Longsor

Proyek jalan sepanjang 25 kilometer yang berada di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), dikerjakan oleh PT Batara Jaya Lestari KSO.

Deputi proyek PT Batara Jaya, Aloysius Hengki Kurniawan, mengatakan, progres paket itu saat ini mencapai 70 persen.

"Memang kendalanya di sini, banyak lokasi yang longsor dan ada kawasan hutan yang memang belum bisa 100 persen kita kerjakan. Itu kendalanya," kata Aloysius kepada Kompas.com, di Saenam, Kabupaten Timor Tengah Utara, Rabu (13/3/2024).

Meski ada kendala lanjut Hengki, tetapi progresnya tetap berjalan.

"Ada kesempatan agregrat maupun hotmix kita jalan terus," kata dia.

Hengki memerinci, ada sejumlah titik yang longsor yakni di area Manusasi dan belakang Gua Maria serta di Oelmuke.

Menurut Hengki, khusus di Oelmuke, longsoran terjadi saat Badai Seroja yang menerjang wilayah itu pada tahun 2021 lalu. Namun, longsor kembali terjadi lagi di titik yang sama.

Hengki menjelaskan, proyek jalan tersebut, mulai dikerjakan sejak September 2022 dan rencananya akan berakhir pada Agustus 2024.

Namun, dilihat dari progresnya dan beberapa kendala, pihaknya berencana mengusulkan untuk perpanjang pengerjaannya hingga Desember 2024.

Saat ini, kata dia, jenis pekerjaan yang sedang ditangani yakni galian dan timbunan, urukan pilihan, agregat b, agregat a, hingga hotmix.

"Kita berharap, proyek ini tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat TTU," kata Hengki.

Dengan demikin, kata Hengki, jalan Sabuk Merah sektor barat bisa tersambung dengan baik.

Dihubungi terpisah Kepala Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah II Provinsi NTT, Fahrudin, mengatakan untuk kendala proyek itu sedang dibahas.

"Terkait longsor, sudah kita bahas untuk penanganannya," kata Fahrudin, kepada Kompas.com, melalui sambungan telepon, Jumat (15/3/2024) pagi.

Sedangkan untuk jalan yang kawasan hutan, pokoknya masih menunggu proses dari perhutani terkait izin Penetapan Area Kerja (PAK) yang masih berproses di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.