Reformasi Birokrasi Efektif, Kabupaten Bandung Raih IRB Tertinggi Se-Jabar

KOMPAS.com - Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Bandung Lilis Nurhayati menyampaikan, Kabupaten Bandung merupakan salah satu dari 35 kabupaten atau kota yang mendapatkan predikat “Zona Hijau” pada penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) 2023.

Kabupaten Bandung, sebut dia, dinilai berhasil menerapkan reformasi birokrasi yang efektif, sehingga memudahkan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Hal inilah yang membuat Kabupaten Bandung menjadi wilayah dengan IRB tertinggi se-Jawa Barat (Jabar).

“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung telah memberikan bukti nyata dan dedikasi atas kerja sama berbagai pihak dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujar Lilis dalam siaran persnya, Jumat (8/3/2024).

Lilis menjelaskan, IRB yang diperoleh Kabupaten Bandung adalah sebesar 83,67. Berkat capaian ini, penilaian IRB Provinsi Jabar juga ikut naik menjadi 93,08 dengan predikat A.

Selain Kabupaten Bandung, terdapat empat daerah lain yang mendapatkan predikat yang sama di Jawa Barat, yaitu Kota Bandung, Kota Depok, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Karawang.

Penilaian IRB ini mengacu pada kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran terciptanya tata kelola pemerintah digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif.

Sebagai bentuk apresiasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar memberikan penghargaan kepada Kabupaten Bandung bersama dengan Kabupaten Karawang, Kota Banjar, Kota Cimahi, dan Kota Depok sebagai kabupaten atau kota dengan kategori “The Best Improvement”.

Penghargaan ini diserahkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Machmudin dan diterima secara langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Cakra Amiyana.

Mewakili Bupati Bandung Dadang Supriatna, Cakra berharap agar penghargaan itu tidak lantas membuat jajaran Pemkab Bandung terlena. Justru, penghargaan ini harus menjadi motivasi untuk meraih prestasi yang lebih baik ke depannya.

"Hal ini juga mencakup soal tata kelola pemerintahan yang berkaitan dengan capaian pembangunan, seperti penurunan stunting, pengentasan angka kemiskinan, dan peningkatan investasi," tuturnya.