Ratusan Pensiunan PT Krakatau Steel Demo, Minta Hak Manfaat 5 Persen Dikembalikan

Aksi mereka di depan pintu masuk kantor perusahaan BUMN di Kota Cilegon, Banten. Kamis (7/3/2024).

"Kami meminta pengembalian aturan kenaikan manfaat pensiun 5 persen per tahun, atau pembayaran ad hoc yang setara sebelum pemberlakuan kembali kenaikannya," kata ketua aksi Suparto dihubungi Kompas.com, Kamis.

Dijelaskan Suparto, perhimpunan pensiunan Krakatau Steel (PPKS) berjumlah 8.000 orang saat ini tidak menerima kenaikan dan pensiun setelah dihapus pada tahun 2020.

Aksi unjuk rasa hari ini, lanjut Suparto, merupakan aksi lanjutan yang sebelumnya pernah dilakukan lima hari bertirut-turut pada Desember 2023 lalu, dan tak kunjung ada kejelasan.

"Sudah melakukan beberapa kali melakukan audensi ke Kementrian BUMN juga sudah. Jawabannya dari kementerian mau diaudit dulu dan pensiun, tetapi dari pertemuan itu belum ada jawaban," ujar Suparto.

Perwakilan dari PPKS, Leopold Sitompul menambahkan, dalam laporan KS Group yang disampaikan ke publik dari tahun 2020-2022 selalu untung.

Namun, saat ditanya persoalan hak para pensiunan, selalu menjawab keuangan KS Group masih belum mampu, kondisi berada di titik nadir.

"Kondisi perusahaan sudah rugi dari 2012 sampai 2019. Padahal tahun 2020 itu untung karena penghapusan 5 persen ini, kewajiban jangka panjang Krakatau ke dana pensiunan berkurang 100 juta USD," kata dia.

Leo menyatakan, PPKS akan menggelar aksi unjuk rasa setiap tahun, dan melakukan audensi ke Kementrian BUMN dan pihak perusahaan baja itu.

"Kalau audensi hanya janji saja, tidak sesuao harapan maupun tak ada respon kami berencana akan ke istana presiden," ujar Leo.

Sementara itu, Humas PT Krakatau Steel saat dihubungi melalui pesan WhatsApp yang dikirimkan Kompas.com belum direspon.