Saat Massa di Semarang Lempari Polisi dengan "Sempak", Simbol Jokowi Tak Punya Malu...

Hal itu buntut dari kekesalan mereka terhadap sikap Presiden Jokowi yang disebut tak punya malu melanggar sederet aturan selama tahapan pemilu 2024.

Diketahui, sekitar 200 mahasiswa melakukan aksi mengungkapkan kekecewaannya pada pemerintahan Jokowi yang tidak netral dan berpihak pada paslon 02 menimbulkan sederet penyelewengan.

"Sempak adalah simbol kemaluan, artinya Presiden Jokowi tak punya malu, DPRD sempak, ra duwe isin (enggak punya malu)," ujar salah satu orator sembari melempari sempak ke arah polisi yang berjaga di depan gerbang dan perwakilan anggota Komisi D DPRD Jateng, Danie Budi Tjahyono.

Kritisi mundurnya demokrasi

Mereka kecewa lantaran anggota DPRD yang menemui mereka saat aksi enggan memenuhi permintaan mahasiswa untuk membaca surat pernyataan pemakzulan Jokowi dan mencoret gambar wajah Jokowi di lokasi aksi.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Jateng, Danie Budi Tjahyono meninggalkan lokasi karena merasa tak punya wewenang untuk bersikap pada permintaan pemakzulan.

Pasalnya dirinya juga masih bagian dari pemerintahan.

"Saya dilantik pakai SK Kemendagri, kita adalah bagian Pemda, urusan permakzulan ini saya enggak berani bicara. Permakzulan bukan kewenangan kita, masalahnya di sana, tapi kalau mendengarkan saya siap, tapi itu di luar kewenangan kami," tutur Danie di lokasi aksi.

Diketahui, mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan. Mulai dari mengajak seluruh lapisan masyarakat mengawal demokrasi, termasuk selama tahapan pemilu serentak 2024.

"Menuntut presiden menjadi negarawan sejati yang tidak menggunakan kekuasaan demi kepentingan keluarga. Menuntut presiden serta seluruh aparatur negara untuk kembali pada asas demokrasi dan menghentikan korupsi, kolusi, dan mepotisme (KKN). Menuntut presiden setia berpegang teguh pada demokrasi, penegakan hukum, berpihak pada rakyat ketimbang oligarki," ujar Koordinator Aksi, Akmal Sajid.

Terakhir, Akmal mengajak seluruh masyarakat menjadi oposisi yang mengkritisi kemunduran demokrasi akibat sikap pemerintah.

Sementara itu, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang Aris Mulyawan yang turut ikut aksi bersama mahasiswa juga menyampaikan kritiknya terhadap memburuknya kekebasan pers dan mundurnya demokrasi selama 9 tahun pemerintahan Presiden Jokowi.

"Indonesia telah mengalami kemunduran demokrasi yang luar biasa di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Penghormatan terhadap hak asasi manusia diabaikan demi mempertahankan investasi yang menguntungkan oligarki," tutur Aris berorasi di hadapan massa aksi dan polisi yang bertugas di lokasi.

Menurutnya, sikap anti-demokrasi Jokowi ditunjukkan dengan disahkannya sejumlah Undang-Undang yang mengancam HAM dan memperlemah institusi demokrasi.

Mulai dari Perpres jabatan fungsional TNI, revisi UU KPK, UU Cipta Kerja, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang masih memuat pasal-pasal berbahaya bagi kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.

"Di bawah rezim Jokowi pula, kebebasan pers mencapai situasi kritis. Pada 2023, 89 kasus serangan menargetkan jurnalis dan media, tertinggi sepanjang satu dekade," beber Aris.

Ia menambahkan, kekerasan terus terjadi tanpa diikuti penyelidikan yang serius dan imparsial. Hal ini membuat siklus kekerasan pada jurnalis tak pernah berhenti.

Tak hanya itu, represi dan kriminalisasi terhadap kritik dan pembela hak asasi manusia telah mempersempit ruang kebebasan sipil.

Ia menilai Jokowi jarang merespons masukan dan kritik.

"Alih-alih mendengarkan aspirasi rakyat, masyarakat sipil yang berunjuk rasa atas berbagai Undang-Undang yang mengancam itu, justru ditindak dengan kekerasan. Alih-alih mengakomodir masukan dari rakyat, aktivis yang mengkritik kebijakan justru diancam dengan pasal-pasal pidana," jelasnya.

"Saat ini, Presiden Jokowi makin menunjukkan ambisinya melanggengkan kekuasaan dengan cara yang kotor, melemahkan Mahkamah Konstitusi yang kemudian melahirkan politik dinasti, menyalahgunakan sumber daya negara dan mengintimidasi oposisi. Rezim Jokowi mengabaikan pentingnya Pemilu yang jujur, adil dan berintegritas," tegasnya.