Jelang Hari Pencoblosan, Disabilitas di Sumbawa Soroti Akses TPS Belum Inklusif

Demikian disampaikan Ketua Lembaga Peduli Penyandang Disabilitas Pulau Sumbawa, Nuzul Dio Ika Prasatio, saat ditemui Senin (12/2/2024).

“Pada TPS yang ada tangga dan sebagainya tolong diusahakan agar datar ataupun ada bidang miring sehingga teman-teman penyandang disabilitas fisik seperti daksa gunakan tongkat dan kursi roda bisa lebih mudah akses bilik suara,” kata Nuzul.

Ia mengakui ada beberapa lokasi TPS belum inklusif seperti masih ada tangga dan lain-lain.

“Kepada PPS tolong dipikirkan kembali agar akses TPS lebih mudah dan ramah disabilitas,” tegas Nuzul.

Dampaknya, pemilu di TPS dikhawatirkan tidak semua aksesibel bagi difabel.

"Kalau penyediaan aksesibilitas dan pemahaman Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) soal layanan yang aksesibel dan pendampingan bagi difabel, kemungkinan besar tidak banyak petugas di TPS yang tahu keberadaan pemilih difabel di tempat mereka,” jelas Nuzul.

Padahal untuk bisa memberikan akomodasi yang layak bagi pemilih difabel, penyelenggara pemilu tidak hanya memerlukan data jumlah kelompok ini dalam daftar pemilih tetap (DPT) saja.

Namun, penyelenggara pemilu juga harus mengetahui hasil identifikasi kebutuhan untuk masing-masing ragam pemilih difabel.

"Artinya, proses pendataan pemilih bagi difabel belum akomodir kebutuhan. Petugas pendataan belum memahami bagaimana mengidentifikasi pemilih difabel," ujar Nuzul menambahkan.

Di samping itu, dibutuhkan pemahaman yang lebih mendalam agar penyandang disabilitas dengan berbagai jenis keterbatasan baik fisik, mental, netra, rungu, wicara dan intelektual bisa menggunakan hak pilihnya di bilik suara.

Lima macam kertas suara yang harus dicoblos ini, sambungnya, harus betul-betul diketahui dan dipahami oleh mereka sehingga hak pilih tak terabaikan.

“Mereka juga harus mendapatkan pemahaman yang cukup tentang partai politik dan calon-calon anggota legislatif dan eksekutif beserta rekam jejaknya,” sebut Nuzul.

Ia menyoroti pelaksanaan sosialisasi yang baru dilakukan Bawaslu dan KPU pada minggu tenang di Kantor Peduli Penyandang Disabilitas Pulau Sumbawa Senin (12/2/2024) siang dengan durasi sangat mepet.

“Sosialisasi di kantor kami hari ini baru pertama kali dilakukan. Tentu saya sangat apresiasi Bawaslu dan KPU Sumbawa tetapi waktu yang mepet ini menjadi PR besar bagi penyandang disabilitas."

"Ada banyak anggota kami berhalangan hadir sehingga diharapkan ke depan sosialisasi bisa dilakukan lebih masif lagi,” harapnya.

Tentu masih banyak ruang perbaikan yang perlu diupayakan ke depan, baik untuk Pemilu pada 14 Februari 2024, maupun pemilihan kepala daerah selanjutnya.

Sementara itu, ada tantangan lain yang dihadapi penyandang disabilitas seperti disampaikan Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kabupaten Sumbawa, Baiq Hadija.

Ia mengatakan dirinya sudah beberapa kali ikut dalam pemilu dan kendala bagi penyandang disabilitas adalah akses, baik fisik maupun kendala informasi.

"Saya sudah sampaikan, ada akses untuk fisik, baik itu punya tangga, dan segala macam. Tapi, ada juga yang seperti akses kendala informasi. Kadang saat kami ke TPS, sampai TPS belum tahu mau pilih siapa."

"Baru mulai pikir-pikir, pilih Partai A atau Partai B, calon ini atau calon yang itu, kita tidak tahu dia punya visi misi, hanya tahu namanya saja," kata Hadijah.

Dirinya berharap KPU juga bisa memberikan aturan, bagaimana agar setiap calon yang ikut dalam peserta pemilu bisa memiliki visi-misi yang menyinggung soal disabilitas.

“Selama ini belum ada difabel berperan sebagai penyelenggara maupun peserta pemilu sehingga kebutuhan dan akses difabel masih terabaikan,” sebut Hadijah.

Peningkatan partisipasi politik kelompok disabilitas pada pemilu serentak kali ini mutlak diperlukan.

Untuk bisa mewujudkan hal itu, ia ingin memastikan pendamping yang akan mendampingi penyandang disabilitas bisa membantu demi terpenuhi hak politik setiap warga negara.

Para penyandang disabilitas atau difabel memiliki hak yang sama untuk memilih dalam pemilu seperti warga negara Indonesia lainnya.

Namun, kondisi keterbatasan membuat perjuangan mereka untuk menyalurkan hak pilih setiap penyelenggaraan pemilu menjadi lebih berat.

Ia memaparkan disabilitas rungu dan wicara paling banyak di Sumbawa sehingga di setiap TPS diharapkan ada penerjemah bahasa isyarat agar difabel bisa mengikuti semua proses mulai dari pencoblosan, hingga penghitungan suara.

“Jika JBI terbatas, bisa disiapkan penerjemah bahasa isyarat agar kami bisa nikmati proses pemilu inklusif di TPS,” harap Hadijah.

Berdasarkan data Dinas Sosial tahun 2020, jumlah penyandang disabilitas dengan ragam jenis kebutuhan khusus yang ada di Kabupaten Sumbawa sebanyak 1.327 orang.

Ketua KPU Sumbawa, M Wildan, mengatakan partisipasi politik setiap warga negara dijamin dalam Undang-Undang termasuk hak politik kelompok disabilitas pada pemilu serentak kali ini.

“Difabel berhak memilih maupun dipilih pada setiap gelaran pemilu,” kata Wildan di sela sosialisasi pada Senin (12/2).

Difabel ada banyak jenisnya, bagi yang netra ada disiapkan alat bantu di TPS.

Selain itu, difabel yang lain diberikan kemudahan untuk memilih pendamping bisa dari pihak keluarga maupun petugas PPS atau pengawas.

“Difabel bisa meminta form pendamping dan akan diberikan oleh petugas PPS. Mekanisme pendamping hanya mendampingi, teknis pencoblosan bisa dilakukan pemilih secara mandiri,” ucapnya.

Wildan saat menyampaikan sosialisasi bagi penyandang disabilitas di sekretariat berupaya mendengar masukan, keluhan, saran serta tantangan dalam mewujudkan pemilu inklusif termasuk akses dan penguatan literasi.

Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Sumbawa, Sanapiah mengatakan pengawasan setiap tahapan pemilu adalah tugas utama yang dilakukan.

“Ada beberapa keluhan yang disampaikan oleh teman-teman penyandang disabilitas. Oleh karena itu kami hadir hari ini untuk menyampaikan sosialisasi dalam rangka penguatan literasi politik,” kata Sanapiah.

Diharapkan partisipasi pengawasan yang dilakukan para penyandang disabilitas di Kabupaten Sumbawa dalam gelaran pemilu serentak 2024 bisa meningkat.

“Ke depan kami akan terus menggelar sosialisasi semacam ini dalam rangka mencerdaskan masyarakat dalam pengawasan partisipatif,” sebutnya.

Berbagai masukan dari teman-teman disabilitas hari ini tentu menjadi bahan evaluasi ke depan yang akan disampaikan kepada KPU agar sosialisasi digelar lebih masif kepada masyarakat khususnya pada penyandang disabilitas.