Sejumlah Kampus Kritik Praktik Demokrasi, Anies: Sudah Saatnya Kita Koreksi Apa yang Terjadi

Calon presiden (Capres) nomor urut 01, Anies Baswedan menilai suara yang dilontarkan kalangan akademisi itu perlu didengar. Hal tersebut seharusnya dijadikan sebagai bahan koreksi untuk memperbaiki praktik demokrasi hari ini.

Hal ini disampaikan saat mampir ke ikon kuliner Kota Semarang, Lunpia Cik Me Me, Senin (5/2/2024) malam.

"Kampus-kampus sudah menyuarakan tentang dilucutinya demokrasi, direndahkannya etika, sudah saatnya kita sejenak mengoreksi apa yang sedang terjadi," tegas Anies.

Menurutnya, pelanggaran etik yang dilakukan Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjadi peringatan bersama. Diketahui, DKPP KPU memberikan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena pelanggaran etik.

Sanksi tersebut dijatuhkan karena KPU memproses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, tanpa mengubah syarat usia minimum capres-cawapres pada Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023.

"Prinsip yang kita semua sadari sejak lama, becik ketitik olo ketoro, leres mboten? Semua yang sifatnya baik nanti akan terlihat, oleh semua yang sifatnya buruk nanti akan terlihat," kata Anies.

"Kami berulang kali menyampaikan pentingnya menjaga etika dan jangan dianggap enteng, saya menyapaikan apresiasi kepada DKPP yang berani mengungkap yang senyatanya," lanjutnya.

Anies berharap peringatan dari sederet guru besar dan sivitas akademik soal demokrasi itu ditanggapi semua paslon dengan serius agar tidak terus menerus melanggar aturan.

"Ini sekaligus juga sebagai pengingat, ini adalah alarm. Sembilan hari lagi pemilu jangan sampai nanti di hari pemilu dan sesudah hari pemilu muncul masalah-masalah seperti ini. Karena tidak ada yang bisa disembunyikan lagi, seperti yang tadi saya sampaikan becik ketitik, ala ketara. Jadi itu peringatan bagi semua jangan sampai ada pelanggaran," tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Ditanya soal perlunya pemecatan Ketua KPU usai pelanggaran tersebut, Anies mengatakan hal tersebut menjadi ranah DKPP. 

"Kalau itu DKPP pasti lebih tahu," tandasnya.