Forum Dosen Unri Minta Jokowi dan Pejabatnya Junjung Etika dan Moral

PEKANBARU, KOMPAS.com - Forum Dosen Universitas Riau di Kota Pekanbaru mengeluarkan maklumat terkait kondisi demokrasi, Senin (5/2/2025).

Maklumat yang dikeluarkan itu dibacakan di Lapangan Open Space Universitas Riau.

Sivitas akademika Universitas Riau kemudian membacakan "Maklumat Menjaga Marwah Demokrasi Indonesia". Acara ini dihadiri para dosen, pegawai, dan juga mahasiswa.

Berikut 5 poin maklumat yang dibacakan sivitas akademika Universitas Riau, yang ditujukan kepada Presiden, KPU, dan Bawaslu.

1. Meminta kepada Presiden dan semua pejabat pemerintah untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai etika dan moral dalam memimpin kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjadi panutan dan tauladan rakyat.

2. Meminta pemerintah beserta aparatur negara untuk selalu taat pada ketentuan hukum dan berlaku adil dalam penyelenggaraan Pemilu. Sehingga mampu mewujudkan Pemilu berintegritas yang hasilnya dipercaya rakyat.

3. Meminta komitmen Presiden untuk mewujudkan Pemilu yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sehingga mampu mewujudkan demokrasi yang bermarwah.

4. Meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk berani menindak segala bentuk pelanggaran Pemilu agar terwujudnya Pemilu yang berintegritas.

5. Menyatakan Civitas Akademika Universitas Riau akan selalu berperan aktif dalam menjaga Marwah Demokrasi Indonesia.

Ketua Presidium Forum Dosen Universitas Riau, Junaidi mengatakan, maklumat itu dikeluarkan atas keprihatinan sivitas soal kondisi demokrasi di Indonesia.

"Kondisi demokrasi di Indonesia saat ini sudah melenceng dan perlu jadi perhatian. Perkembangan terakhir ini kita melihat bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara kita sudah melenceng dari ketentuan nilai-nilai moral, etika, hukum yang terjadi. Terutama saat mau Pemilu 2024," ucap Junaidi saat diwawancarai wartawan usai pembacaan maklumat, Senin.

Dia menegaskan, maklumat yang dibacakan ini murni tanpa unsur politik. Tidak ada tekanan atau politik uang.

"Apa yang kami sampaikan hari ini, adalah murni dan tulus. Kami tidak ada memihak kepada salah satu calon. Kemudian, tidak ada tekanan dan bebas, serta tidak ada juga money politic. Bawaslu dan KPU harus berani menegakkan aturan," ucap Junaidi.

Dia menyebut, salah satu pelanggaran yang jadi perhatian sivitas akademika yaitu soal pemberian bantuan sosial.

Menurutnya, hal ini dimanfaatkan oleh salah satu calon yang dinilai pembodohan terhadap publik.

"Soal bantuan sosial, ini salah satu bentuk pelanggaran yang kami nilai dan sudah menjadi tontonan publik. Bantuan sosial sudah jelas dari uang negara, duit APBN. Kalau diklaim salah satu pasangan calon misalnya, ini jelas melakukan pembodohan terhadap publik dan kita harus bersuara," ujar Junaidi.